Dewan Minta Dorong Perekonomian Bali Melalui Proyek Padat Karya
DENPASAR, PODIUMNEWS.com - Badan Anggaran (Banggar) DPRD Bali mulai membahas target dan realisasi anggaran Perubahan tahun 2020. Rapat tersebut, intinya membahas anggaran saat ini digunakan serta diprioritaskan untuk memutar serta membangkitkan perekonomian Bali yang anjlok akibat adanya Pandemi Covid-19.
“Hasil dari diskusi, dana dipergunakan semaksimal mungkin untuk memutar perekonomian dengan proyek padat karya. Apapun itu yang penting ada likuiditas di masyarakat,” ujar Anggota Komisi II DPRD Bali yang anggota Banggar Anak Agung Ngurah Adhi Ardhana saat ditemui diruangannya, Selasa (4/8).
Rapat tertutup yang berlangsung di Ruang Rapat Gabungan DPRD Bali juga turut dihadiri oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bali Dewa Made Indra.
Menurutnya, program padat karya saat ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Pasalnya, semenjak adanya Covid-19, banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan sehingga berdampak pada ekonominya. “Kita juga sampaikan seperti itu (saat rapat Banggar),” aku Ngurah Adhi.
Dengan adanya program padat karya, kata dia, perputaran uang dimasyarakat akan semakin meningkat. Dan tentunya kan berimbas pada perekonomian masyarakat itu sendiri. Seperti misalnya soal Hibah dan program-program yang tertuang dalam RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah).
“Sederhana misalnya, hibah kita. Buat tugu atau membangun tempat peribadahan, itukan mereka sendiri yang mengerjakan. Berarti uang itu berputar disitu. Ini contoh,” paparnya.
Saat ini, secara gampangnya Pemerintah sedang memikirkan bagaimana ada perputaran ekonomi dimasyarakat.Dengan demikian, tingkat daya beli masyarakat semakin meningkat. “Jadi kita ini sekarang berfikir bagaimana ada uang dibawah, sehingga mereka mampu beli menjadi konsumsi masyarakat,” tegasnya.
Meski demikian, Adhi Ardhana menyebut bahwa program Padat Karya berbeda dengan Jaring Pengaman Sosial (JPS) bagi masyarakat yang sebelumnya terlebih dahulu diberikan oleh Pemerintah. Pada JPS, lebih mengarah kepada bantuan social baik secara tunai maupun non tunai.
”Kalau JPS itu beda, kebanyakan BLT (Bantuan Langsung Tunai) menggunakan biaya tak terduga. Kalau inikan anggaran perubahan ini menyesuaikan dengan anggaran dan pendapatan yang ada,” pungkasnya. (RYN/PDN)
