Mendadak Tolak Reklamasi di Pusaran Pilgub

Akan Jadi Tema Paling Seksi, Merebut Hati Krama Bali

Strategi untuk memenangkan hati rakyat, pada perhelatan pemilihan Gubernur 2018 sudah mulai terasa. Dan tema yang diprediksi akan sangat seksi, untuk dapat menjaring dukungan dari masyarakat adalah terkait aksi Tolak Reklamasi Teluk Benoa. Fenomena ini pun mulai muncul, ketika isu tolak reklamasi sudah mulai disuarakan bakal calon Gubernur Bali. Seperti salah satunya yang baru-baru ini terlontar dari Cagub Golkar, I Ketut Sudikerta. (baca beritanya: Sudikerta Tolak Reklamasi di halaman politik)

PODIUM-Denpasar

Dikutip dari laman facebook salah satu aktivis penolak reklamasi Wayan ‘Gendo’ Suardana. Dalam postingannya pada 4 Juli 2017 digambarkan, bahwasebentar lagi pilkada akan meramaikan situasi politik di Bali. Situasi yang kisruhnya akan jauh melebihi kisruh peristiwa politik lainnya. Bahkan akan melebihi gelegar gerakan Bali Tolak Reklamasi (BTR) selama 4 tahun.

Bukan berarti isu BTR dan Pilkada akan terlepas begitu saja. Justru prediksinya, isu ini akan menguat dan akan digunakan oleh para kandidat Cagub untuk menaikkan elektabilitasnya. Tentu saja dengan berbagai manuver yang dilakukan, tergantung dari mazhab para konsultan politiknya.  Menurutnya, akan sangat gampang menebak manuver para Calon Gubernur tersebut nantinya, pertama mereka rata-rata akan menggunakan isu BTR sebagai kampanye politik. Artinya, dengan isu BTR yang masih seksi maka pilihan pragmatis politisi adalah menyelaraskan muatan kampanye dengan logika publik.

Sampai saat ini logika publik masih pada titik bahwa reklamasi Teluk Benoa itu buruk, sehingga harus ditolak. Pada titik itu, politisi (bahkan yang pro sekalipun) akan memilih isu BTR sebagai cara pragmatis untuk meraih dukungan publik, cara-caranya disebutkan seperti membuat kontrak politik (jika sudah resmi sebagai calon). Membuat deklarasi sikap menolak reklamasi (jika sudah resmi sebagai calon), dan menyiapkan jawaban yang sangat tegas atau paling jelek adalah pernyataan diplomatis dalam debat terbuka yang menyiratkan calon tersebut menolak reklamasi.

Kenapa hal itu penting dilakukan? Masih menurut ‘Gendo’ dalam laman facebooknya. Selain sebagai taktik pragmatis menaikan elektabilitas, hal yang lebih penting adalah manuver tersebut dapat menaikkan moral dari pendukungnya, setidak-tidaknya bisa memberi amunisi bertahan ke pendukungnya jika diserang dengan isu sosok yg pro reklamasi.

Prediksi berikutnya adalah, bermanuver ke desa-desa pesisir Teluk Benoa (baik daerah terdampak langsung di Kabupaten Badung dan kota Denpasar maupun daerah pesisir tak langsung dari Gianyar sampai Karangasem) baik melalui program-program maupun simakrama. Tentu saja, ini adalah teknik penggalangan dukungan untuk memperkuat nantinya, jika manuver deklarasi sikap atau kontrak politik tolak reklamasi dilakukan.

Untuk apa? Setidaknya program-program sekarang ini akan menjadi penawar/daya tawar kepada publik yang selama ini antipati pada tokoh-tokoh yg maju pilkada namun selama ini abai dengan perjuangan rakyat. Apakah sikap penolakan nantinya akan serius dilanjutkan saat yang bersangkutan menang? “Sepertinya agak sulit jika memperhatikan selama ini rata-rata kontrak politik berhenti sebagai jargon dan kampanye politik. Lalu menguap saat menjabat,” sebut Gendo.

Yah bagaimana lagi, sistem politik dan kualitas politikus kita hanya baru sampai di situ saja. Situasi ini makin dipertahankan oleh politisi karena keadaan masyarakat kita yang sudah diketahui "CEPAT LUPA" dan secara politik sangat pemaaf. Sangat susah mencari peristiwa seorang politisi dihukum secara politik dalam elektoral. Yang ada biasanya adalah pemaafan.  “Ahhh jangan dimasukkan ke hati ya. Ini kan cuma prediksi saja. Belum tentu benar. Satu-satunya yang saat ini benar adalah, barisan rakyat terus bergerak menolak reklamasi sebesar apapun manuver politik kekuasaan yang menggunakan isu ini sebagai lompatan taktis,” tegas Gendo mengakhiri postingan terkait BTR di Pusaran Pilgub. (KP-TIM)