Minta Hibah Dicairkan, Anggota Dewan Harapkan Kegiatan Padat Karya Digalakkan
DENPASAR, PODIUMNEWS.com – Pandemi Covid-19 menjadi masalah serius bagi semua pihak. Pasalnya, dengan adanya penyebaran Virus Corona, hampir seluruh sektor mengalami kelumpuhan. Yang paling terdampak adalah sektor pariwisata seperti di Bali.
Buleleng contohnya. Kendati Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali telah membuka kembali sektor pariwisata untuk wisatawan domestik, namun tidak memberikan dampak signifikan terhadap pariwisata di kawasan Bali Utara tersebut.
"Saya dari Dapil Buleleng memantau perkembangan pariwisata di Bulelebg, temen di Klungkung memantau disana termasuk Dapil Badung memantau perkembangan wisata di Badung. Kita tidak berani bergerombol mengingat peningkatan kasus penularan Covid-19 makin tinggi," kata Ketua Komisi II DPRD Bali IGK Kresna Budi, Rabu (9/9).
Menurutnya, sampai saat ini pariwisata di Buleleng masih terbilang lumpuh total. Hal ini terbukti dengan banyaknya hotel ataupun restoran yang memilih tutup ketimbang membuka karena biaya operasional yang cukup tinggi. Sehingga banyak pekerja yang dirumahkan bahkan hingga mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Begitu juga didaerah lain, tentunya menambah jumlah angka pengangguran.
Maka dari itu, pemerintah perlu menggerakkan kegiatan padat karya bagi masyarakat. Mengingat, ekonomi masih belum pulih. Disamping itu, jumlah kasus positif belakangan semakin meningkat serta vaksin belum ditemukan. "Kalau terus berkepanjangan, pemerintah harus segera membangun kegiatan padat karya. Bahkan pembangunan bandara di Buleleng juga harus direalisasikan segera, supaya ada lapangan pekerjaan,” tandasnya.
Kresna Budi menambahkan, pemerintah juga diharapkan mengalokasikan anggaran APBD Bali lebih besar pada sektor pertanian. Dana hibah yang difasilitasi dewan juga harus segera dicairkan. "Kalau dana hibah cair seperti usulan masyarakat misalnya untuk merenovasi pura atau balai banjar. Disana akan ada belanja bahan bangunan dan akan tenaga kerja yang bisa diserap sehingga ada kehidupan ekonomi,” paparnya.
Kemudian, kepada pekerja pariwisata yang sesungguhnya paling terdampak, pemerintah harus memberikan bantuan langsung tunai (BLT) atau sembako. Selama ini, memang sudah ada pembagian sembako akan tetapi belum berkeadilan dan tidak merata pembagian sembakonya. Pasalnya, ada pekerja yang lebih awal diberhentikan, dirumahkan dan bahkan sudah di PHK tetapi tidak mendapat bantuan apapun. (RYN/PDN)
