15.400 Kasus Ormas Menyimpang Diungkap, Jawa Barat Tertinggi
BEKASI, PODIUMNEWS.com - Pemerintah melaporkan lebih dari 15.400 kasus penyimpangan ormas telah diungkap sejak awal tahun hingga 11 November 2025. Data tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi penanganan ormas di Bekasi, Jawa Barat, Senin (17/11/2025), yang dipimpin Asisten Deputi Bidang Penanganan Kejahatan Konvensional dan Kejahatan terhadap Kekayaan Negara Brigjen Pol Irwansyah.
Dari ribuan kasus yang ditindak, aparat menetapkan 4.016 tersangka dan mengamankan lebih dari 18 ribu orang. Jawa Barat tercatat sebagai wilayah dengan kasus terbanyak, seiring meningkatnya laporan intimidasi, pemerasan, dan aktivitas ilegal lain yang diduga melibatkan sejumlah ormas di daerah tersebut.
Dalam pemaparannya, pemerintah menyebutkan Indonesia kini memiliki lebih dari 636 ribu ormas, berdasarkan data per 12 November 2025. Jumlah itu meningkat sekitar 40 ribu organisasi baru hanya dalam enam bulan terakhir. Lonjakan tersebut disertai kenaikan laporan pelanggaran yang dinilai semakin kompleks, mulai dari penguasaan lahan ilegal hingga jasa pengamanan tidak resmi.
Pemerintah menilai aktivitas ormas menyimpang kini mulai menyasar proyek strategis nasional dan kawasan industri. Kondisi ini disebut berpotensi mengganggu stabilitas keamanan dan iklim investasi di berbagai daerah.
Polri menjelaskan bahwa operasi penertiban, razia premanisme, pemetaan daerah rawan, serta penguatan intelijen terus dilakukan. Pemanfaatan teknologi seperti aplikasi DORS dan Early Warning System juga mulai dioptimalkan untuk memantau situasi keamanan secara real time.
Kementerian Dalam Negeri menambahkan bahwa kanal pelaporan masyarakat akan diperkuat melalui layanan 110, sistem informasi terintegrasi berbasis web service, dan fitur chatbook untuk mempermudah pengaduan daring. Pemerintah daerah juga diminta mengaktifkan kembali pos kamling sebagai bagian dari deteksi dini di tingkat komunitas.
Brigjen Pol Irwansyah menegaskan bahwa pemerintah tidak akan menoleransi tindakan ormas yang menyimpang dari tujuan sosialnya dan mengganggu ketertiban umum. Ia menekankan perlunya koordinasi lintas lembaga untuk meningkatkan efektivitas penanganan di lapangan.
“Setiap organisasi yang melakukan tindakan premanisme akan kami tindak tegas. Negara hadir untuk memastikan kegiatan ekonomi dan investasi berjalan tanpa tekanan maupun intimidasi,” ujarnya.
Pemerintah menargetkan pembaruan data ormas secara nasional sebagai langkah mendesak. Banyak ormas diketahui beroperasi tanpa pendaftaran resmi atau belum memperbarui data organisasi mereka.
Rapat ditutup dengan komitmen memperkuat sinergi kementerian dan lembaga guna memastikan keamanan masyarakat dan stabilitas investasi tetap terjaga. Pertemuan lanjutan akan dijadwalkan untuk membahas langkah teknis berikutnya.
(riki/sukadana)
