Misinformasi Kesehatan di Media Sosial Capai 87 Persen
YOGYAKARTA, PODIUMNEWS.com - Masyarakat kini semakin mengandalkan media sosial sebagai sumber informasi kesehatan, mulai dari tips pola makan, klaim khasiat obat dan herbal, hingga saran pengobatan penyakit kronis. Namun, di balik kemudahan akses tersebut, tersimpan risiko serius karena tingginya informasi kesehatan yang tidak akurat dan menyesatkan.
Guru Besar Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada (UGM), Prof apt Zullies Ikawati PhD mengungkapkan bahwa proporsi misinformasi kesehatan di media sosial saat ini tergolong tinggi, terutama pada topik-topik tertentu. Sejumlah studi menunjukkan misinformasi pada isu rokok dan produk terkait serta obat-obatan tertentu dapat mencapai 87 persen. Sementara pada isu vaksin angkanya sekitar 43 persen, penyakit kronis dan pandemi sekitar 40 persen, serta tindakan atau terapi medis sekitar 30 persen.
“Angka-angka ini menunjukkan ada topik kesehatan yang sangat rawan dipenuhi klaim tidak seimbang dan tidak berbasis bukti. Kondisi ini tentu berbahaya jika dijadikan rujukan oleh masyarakat,” ujar Zullies di Fakultas Farmasi UGM, Yogyakarta, Rabu (14/1/2025).
Ia menjelaskan, fenomena tersebut tidak terlepas dari istilah infodemic yang diperkenalkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia sejak pandemi COVID-19. Infodemic menggambarkan kondisi banjir informasi yang bercampur antara fakta, opini, dan hoaks sehingga menyulitkan masyarakat membedakan informasi yang benar dan menyesatkan.
Menurutnya, dampak infodemic tidak berhenti setelah pandemi mereda. Berbagai klaim mengenai obat “ajaib”, terapi alternatif tanpa dasar ilmiah, hingga narasi anti-sains masih terus beredar dan bahkan semakin masif di media sosial. Situasi ini berpotensi mendorong perilaku berisiko, menimbulkan kebingungan, serta menurunkan kepercayaan publik terhadap otoritas kesehatan.
Zullies menambahkan, penyebaran misinformasi kesehatan diperparah oleh algoritma media sosial yang cenderung mengangkat konten sensasional, emosional, dan menjanjikan hasil instan. Konten semacam ini lebih mudah viral dibandingkan informasi berbasis bukti yang disampaikan secara proporsional.
“Pada isu vaksin, misalnya, hampir separuh konten di beberapa platform mengandung misinformasi atau narasi yang tidak seimbang. Ini tentu bukan konten yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah,” jelasnya.
Di Indonesia, persoalan ini juga tercermin dari data penanganan hoaks oleh pemerintah. Kementerian Komunikasi dan Digital mencatat ribuan isu hoaks setiap tahun, dengan tema kesehatan sebagai salah satu kategori yang paling sering muncul. Hingga akhir 2023, tercatat 2.357 isu hoaks kesehatan telah ditangani pemerintah.
Ia menilai isu kesehatan kerap dimanfaatkan karena mudah memicu emosi masyarakat. Dalam kondisi takut dan berharap sembuh cepat, publik menjadi lebih rentan mempercayai dan menyebarkan informasi yang belum tentu benar.
Menghadapi situasi tersebut, Zullies menekankan pentingnya literasi kesehatan dan literasi digital di tengah masyarakat. Informasi kesehatan yang kredibel umumnya memiliki sumber yang jelas, disampaikan oleh pihak yang kompeten, menggunakan bahasa yang proporsional, serta menjelaskan manfaat dan risiko secara seimbang.
Sebaliknya, masyarakat perlu mewaspadai klaim yang terlalu pasti, menjanjikan kesembuhan instan, atau menggunakan frasa seperti “100 persen aman” dan “tanpa efek samping”. “Dalam dunia kesehatan, hampir tidak ada intervensi yang sepenuhnya bebas risiko. Ini hal penting yang harus dipahami,” tegasnya.
Ia berharap masyarakat lebih berhati-hati dalam menyerap dan membagikan informasi kesehatan di media sosial, serta tidak menjadikannya sebagai satu-satunya rujukan. “Kehati-hatian dalam urusan kesehatan bukan tanda ketakutan, tetapi bentuk tanggung jawab terhadap diri sendiri dan orang lain,” pungkas Zullies.
(riki/sukadana)
