Tumbal Pariwisata di Tanah Sendiri

MATAHARI terbenam di pesisir Canggu masih menawarkan kemewahan yang sama bagi para pelancong dunia. Namun, bagi krama muda Bali, senja itu kini terasa lebih dingin. Di balik pagar-pagar villa yang kian rapat, terselip sebuah kenyataan pahit: tanah tempat mereka menanam ari-ari kini dihargai dengan standar global, sementara dompet mereka hanya berisi rupiah yang tak kuasa mengejar harga lahan. Bali sedang mengalami paradoks yang menyesakkan. Saat angka kunjungan wisatawan dipuja sebagai keberhasilan ekonomi, masyarakat lokal justru perlahan terhantam dislokasi. Mereka kini tak lebih dari sekadar penjaga panggung surga yang tak mampu lagi membeli tiket untuk tinggal di dalamnya.

Paradoks Surga Wisata

Jika menyusuri jalanan dari arah Denpasar menuju Canggu, pemandangan yang tersaji adalah deretan kafe, butik, dan villa mewah yang tumbuh lebih cepat daripada jamur di musim hujan. Namun, di balik kemilau lampu-lampu estetik itu, tersimpan kecemasan mendalam bagi mereka yang hanya berbekal gaji bulanan. Lonjakan harga lahan di Bali, khususnya di kawasan "segitiga emas" pariwisata yang meliputi kawasan Kuta, Seminyak, hingga ke arah Canggu, telah mencapai angka yang melampaui logika ekonomi masyarakat lokal.

Kini, meskipun ukuran lahan sudah diperkecil secara ekstrem untuk menekan harga, kenyataannya tetap saja tak terbeli. Di pusat kota Denpasar, rumah dengan lahan sempit berukuran 50 meter persegi hingga 70 meter persegi kini sudah menembus angka Rp900 juta hingga Rp1,2 miliar. Sementara untuk ukuran standar satu are atau 100 meter persegi, harganya sudah melonjak di kisaran Rp1,5 miliar hingga Rp1,7 miliar. Lahan kini dihargai sebagai instrumen investasi internasional, namun harus dibayar dengan standar upah lokal yang merangkak lambat.

Angka yang Menyakitkan

Bahkan, harapan untuk bergeser ke daerah penyangga pun kian menipis. Di kawasan Kota Tabanan yang secara geografis paling dekat dengan akses Denpasar, harga rumah paling rendah sudah mencapai angka di atas Rp400 juta. Sebuah angka yang sepuluh tahun lalu mungkin masih bisa mendapatkan rumah di pinggiran Badung, kini hanya cukup untuk membeli hunian di perbatasan kabupaten dengan ukuran tanah yang sangat terbatas.

Mari kita lihat kenyataan pahit di balik angka-angka ini. Dengan asumsi harga rumah paling murah di penyangga seharga Rp450 juta, seorang pembeli setidaknya harus menyiapkan dana segar untuk uang muka dan biaya administrasi sekitar Rp50 juta hingga Rp70 juta. Jika beralih ke sisi pendapatan, berdasarkan data BPS, upah minimum kabupaten di Denpasar dan Badung berada di kisaran Rp3 juta hingga Rp3,3 juta. Bagi kelas menengah profesional seperti pekerja kantoran, perbankan, atau manajerial tingkat bawah di perhotelan, pendapatan rata-rata mungkin berada di angka Rp5 juta hingga Rp7 juta per bulan. Sebuah angka yang hanya cukup untuk bertahan hidup di tengah tingginya biaya logistik di Bali.

Jebakan Kredit Bank

Di sinilah hitungan perbankan menjadi pisau yang menyayat mimpi. Dalam sistem kredit pemilikan rumah atau KPR, bank biasanya menetapkan batas maksimal cicilan sebesar 30 hingga 35 persen dari total pendapatan gabungan. Jika sepasang suami istri bekerja dan memiliki pendapatan gabungan Rp10 juta per bulan, maka cicilan maksimal yang diizinkan bank hanya berada di angka Rp3,5 juta.

Namun, untuk rumah di Denpasar seharga Rp1,2 miliar dengan tenor 20 tahun, cicilan bulanan bisa menyentuh angka Rp9 juta hingga Rp10 juta. Bahkan untuk rumah lebih murah di Tabanan seharga Rp450 juta, cicilannya masih berkisar di angka Rp3,5 juta hingga Rp4 juta per bulan. Ini berarti hampir seluruh batas maksimal cicilan pasangan kelas menengah habis hanya untuk rumah di pinggiran, tanpa menyisakan ruang untuk kebutuhan mendesak lainnya. Secara matematis, memiliki rumah di Denpasar kini memerlukan pendapatan minimal Rp25 juta per bulan, sebuah angka yang mustahil terlihat oleh mayoritas pekerja lokal Bali.

Beban Ganda Adat

Variabel biaya hidup yang seringkali luput dari analisis ekonomi nasional namun sangat memukul warga lokal adalah biaya adat dan upakara. Pariwisata Bali hidup dari budaya, namun biaya untuk menghidupi budaya itu sendiri ditanggung secara mandiri oleh masyarakat melalui sistem iuran secara gotong royong (peturunan) dan upacara ritual. Setiap keluarga di Bali memiliki kewajiban sosial dan religius, mulai dari iuran banjar, biaya upacara berkala, hingga upacara siklus hidup seperti ngaben atau potong gigi (metatah).

Gubernur Bali, Wayan Koster, dalam narasinya mengenai haluan pembangunan Bali 100 tahun ke depan, sering menekankan pentingnya menjaga adat sebagai pondasi utama Bali. Namun, konsekuensi nyata dari hal ini adalah tekanan finansial yang masif. Pengeluaran untuk urusan sosial-keagamaan ini bisa menyedot 15 hingga 20 persen dari pendapatan bulanan. Ketika pendapatan sudah tergerus biaya adat, maka tabungan untuk uang muka rumah menjadi kemustahilan yang nyata. Masyarakat Bali dipaksa menjaga panggung pariwisata tetap indah, namun mereka sendiri tak punya tempat berteduh di atas tanah yang mereka jaga.

Gentrifikasi dan Dislokasi

Semasa hidupnya, tokoh ekonomi kerakyatan Bali, Almarhum Prof. Wayan Ramantha, sering memberikan peringatan keras tentang bahaya gentrifikasi atau perubahan sosial budaya wilayah akibat masuknya penduduk kaya yang mengakibatkan warga asli tersingkir. Ramantha melihat bahwa tanah di Bali kini bukan lagi berfungsi sosial sebagai tempat bermukim, melainkan instrumen investasi global. Tanah berpindah tangan ke investor, sementara warga lokal perlahan terdorong keluar dari pusat-pusat ekonomi menuju wilayah yang kian menjauh dari tempat kerja dan desa adat mereka.

Dislokasi sosial atau keterasingan warga dari lingkungan asalnya ini nyata karena warga lokal menjadi asing di tanah kelahirannya sendiri. Ketika seorang anak muda Bali tidak mampu lagi tinggal di dekat banjarnya karena harga rumah yang selangit, ia terpaksa tinggal di tempat jauh. Hal ini melemahkan ikatan sosial banjar yang selama ini menjadi pondasi keamanan dan budaya Bali. Jika struktur sosial banjar melemah karena warganya terpencar, maka modal sosial Bali akan ikut tergerus dan masyarakat lokal hanya menjadi penonton di tengah gemerlap pembangunan.

Bali Hanya Jadi Komoditas

Kritik tajam juga datang dari antropolog seperti Degung Santikarma. Dalam pengamatannya, Santikarma menyoroti bagaimana narasi Bali yang indah seringkali mengabaikan nasib manusianya. Bali dipromosikan sebagai pulau surga, namun masyarakatnya harus berjuang setengah mati hanya untuk sekadar memiliki atap di atas kepala. Generasi Z Bali menghadapi realitas pahit bahwa mereka hanya akan menjadi penyewa di tanah yang dulu milik kakek-nenek mereka.

Aktivis lingkungan dan sosial pun melihat bahwa pembangunan properti di Bali saat ini lebih banyak ditujukan untuk memenuhi gaya hidup ekspatriat ketimbang menyediakan hunian layak bagi pekerja lokal. Generasi Z kini menghadapi realitas bahwa rumah adalah kata yang semakin sulit dijangkau, memaksa mereka untuk tetap tinggal di rumah orang tua yang semakin sesak atau menjadi nomaden dengan sistem kontrak tahunan di tanah sendiri.

Ancaman Jadi Penonton

Jika tren ini berlanjut tanpa intervensi kebijakan yang radikal, Bali sedang berjalan menuju masa depan di mana masyarakat lokal hanya akan menjadi pelayan di rumahnya sendiri. Sangat ironis ketika Bali dipuja dunia karena keluhuran budayanya, namun penduduknya sendiri kesulitan memiliki rumah di tanah kelahiran. Tanpa adanya regulasi zonasi yang ketat atau penyediaan perumahan vertikal yang terintegrasi dengan desa adat, krama Bali akan benar-benar terpinggirkan secara sistematis.

Pemerintah daerah seringkali terjebak dalam memuja angka kunjungan wisatawan tanpa melihat secara jeli daya beli masyarakatnya untuk kebutuhan primer seperti papan. Rumah di Bali bukan sekadar bangunan fisik, ia adalah pusat spiritual tempat melakukan upacara manusia yadnya dan tempat berpulang saat hari tua. Jika rumah tak lagi terbeli, maka pondasi budaya Bali itu sendiri sedang dipertaruhkan.

Harapan yang Menipis

Masyarakat Bali saat ini berada dalam posisi dilematis yang sangat menyesakkan. Di satu sisi, mereka harus menjaga panggung pariwisata tetap indah dengan segala ritual dan senyum keramahannya. Di sisi lain, mereka harus bertarung dengan kenaikan harga kebutuhan pokok dan harga lahan yang tidak pernah mau menunggu gaji mereka naik.

Gen Z Bali tidak hanya terancam kehilangan hak milik atas lahan, tetapi juga terancam kehilangan martabat. Jangan sampai atas nama pariwisata dan pembangunan, kita membiarkan para penjaga budaya ini terusir dari rumahnya sendiri, hanya untuk menjadi penonton asing di tanah yang mereka sebut surga. Sudah saatnya ada kebijakan yang nyata untuk memastikan bahwa anak cucu krama Bali masih bisa melihat matahari terbenam dari teras rumah mereka sendiri, bukan dari jendela kontrakan yang sempit di pinggiran kota. (*)

Menot Sukadana