Darurat Literasi Finansial Gen Z Bali

KADEK berusia 23 tahun. Motor matik barunya masih berkilau saat diparkir di depan sebuah kafe di Denpasar. Joknya belum sempat kusam. Di atas meja, gawai keluaran terbaru terletak di samping secangkir kopi susu kekinian. Dari luar, hidup Kadek tampak mapan dan menjanjikan. Ia ikut tertawa ketika teman-temannya membicarakan rencana konser akhir bulan, sepatu baru, hingga tempat nongkrong yang sedang naik daun.

Namun ketika mereka pergi ke toilet, senyum itu meredup. Ponselnya bergetar. Notifikasi masuk bertubi-tubi. Tagihan paylater jatuh tempo besok. Cicilan motor belum lunas. Ada pesan singkat dari layanan pinjaman online yang mengingatkan tunggakan. Kadek menatap angka-angka di layar, lalu menelan ludah. Di luar, Bali tampak cerah. Di dalam, ia mulai terbiasa hidup dalam ketegangan yang tak pernah benar-benar selesai.

Cerita Kadek ini fiktif, tetapi suasananya semakin nyata di Bali hari ini.

Bali sedang mengalami paradoks yang mencemaskan. Di satu sisi, pariwisata pascapandemi kembali menggeliat. Hotel penuh, konsumsi meningkat, dan ekonomi terlihat bergerak stabil. Di sisi lain, di gang-gang desa hingga pusat kota, tumbuh generasi muda yang tampak mapan secara lahiriah tetapi rapuh secara fundamental. Fenomena Generasi Z Bali yang terjebak pola hidup konsumtif berbasis kredit instan bukan lagi sekadar isu gaya hidup. Ia telah menjelma menjadi ancaman serius terhadap kedaulatan ekonomi masyarakat lokal.

Jika situasi ini dibiarkan tanpa edukasi finansial yang menyentuh akar persoalan, Bali sedang memelihara bom waktu. Bom waktu itu tidak akan meledak dengan suara keras, melainkan melalui runtuhnya daya tahan ekonomi generasi muda secara perlahan.

Berdasarkan proyeksi Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2025, jumlah penduduk Bali mencapai sekitar 4,46 juta jiwa. Kelompok usia 15 sampai 24 tahun yang menjadi tulang punggung awal Generasi Z mencapai lebih dari 650 ribu jiwa. Angka ini menunjukkan bahwa hampir seperempat penduduk Bali berada pada fase hidup yang sangat menentukan arah ekonomi dan sosial mereka ke depan.

Tekanan Hidup Nyata

Tekanan yang dihadapi generasi muda ini tidak ringan. Upah Minimum Provinsi (UMP) Bali tahun 2026 berada di kisaran Rp3,2 juta per bulan. Di tingkat kabupaten dan kota, Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Denpasar dan Badung sedikit lebih tinggi, berkisar antara Rp3,5 juta hingga Rp3,7 juta per bulan. Namun pendapatan ini masih jauh di bawah standar Kebutuhan Hidup Layak (KHL) di Bali yang berada di atas Rp5,2 juta per bulan.

Artinya, bahkan sebelum berbicara tentang menabung atau investasi, banyak anak muda Bali sudah berada dalam kondisi defisit struktural. Pendapatan habis untuk bertahan hidup.

Tekanan itu tidak berhenti pada kebutuhan sehari-hari. Ketika generasi muda Bali mulai memikirkan masa depan yang lebih stabil, persoalan perumahan menjadi tembok berikutnya. Di Kota Denpasar, harga properti tidak bergerak dalam satu angka tunggal dan terus mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Dalam beberapa tahun terakhir, harga tanah dan rumah di Denpasar naik rata-rata sekitar 7 hingga 10 persen per tahun, tergantung lokasi dan karakter kawasan. Bahkan di beberapa kawasan tertentu mencapai dua digit.

Di kawasan permukiman padat dan pinggiran kota, harga tanah masih dapat ditemui pada kisaran Rp500 juta hingga Rp700 juta per are. Pada kawasan permukiman kota dengan akses jalan yang lebih baik, harganya umumnya berada di kisaran Rp700 juta hingga Rp1 miliar per are. Sementara di lokasi strategis dan jalur utama, harga tanah telah melampaui Rp1 miliar per are dan terus terdorong naik.

Kondisi tersebut berdampak langsung pada harga rumah. Rumah sederhana di lahan sempit masih dijumpai pada kisaran Rp1 miliar hingga Rp1,5 miliar per unit. Rumah non-subsidi yang kerap dipasarkan sebagai kelas menengah umumnya berada pada kisaran Rp1,5 miliar hingga Rp3 miliar per unit, sedangkan rumah dengan harga Rp2,5 miliar hingga Rp4 miliar lebih tepat dikategorikan sebagai rumah menengah ke atas. Dengan laju kenaikan harga yang konsisten namun berbanding terbalik dengan struktur pendapatan sekarang, kepemilikan rumah bagi generasi muda semakin menjauh dari jangkauan realistis.

Gengsi dan Utang

Dalam kondisi seperti ini, utang instan terasa seperti jalan pintas. Paylater dan pinjaman online hadir sebagai solusi cepat untuk memenuhi gaya hidup yang seolah menjadi standar sosial baru. Masalahnya, jalan pintas ini tidak membawa ke tujuan yang lebih baik. Ia hanya memindahkan beban ke masa depan.

Akar persoalan ini bukan semata pada keberadaan instrumen kredit, melainkan pada kaburnya batas antara kebutuhan, keinginan, dan kemampuan nyata. Generasi muda hari ini tumbuh di tengah banjir narasi digital yang menormalisasi utang sebagai sesuatu yang wajar. Media sosial penuh dengan etalase kehidupan ideal yang seolah harus segera ditiru.

Dalam konteks Bali, tekanan ini diperberat oleh gengsi sosiokultural yang masih kuat. Penilaian sosial sering kali terpaku pada atribut lahiriah. Motor besar, gawai terbaru, tempat nongkrong premium, dan barang bermerek menjadi simbol status. Kredit instan lalu hadir sebagai fasilitas untuk mempertahankan citra tersebut, meski fondasi ekonominya rapuh.

Pola ini bertolak belakang dengan logika aset produktif. Robert Kiyosaki dalam bukunya Rich Dad Poor Dad mengingatkan bahwa masalah utama masyarakat modern bukan pada seberapa besar uang yang dihasilkan, melainkan pada seberapa besar yang mampu disimpan dan diputar kembali menjadi aset. Mereka yang terjebak utang konsumtif hidup dalam rat race yang nyaris tanpa jalan keluar.

Peringatan serupa kerap disampaikan oleh Faisal Basri. Konsumerisme yang mengakar pada anak muda akan menghambat lahirnya kelas menengah yang berkualitas. Ketika pendapatan habis untuk konsumsi, akumulasi modal lokal akan rendah. Dalam jangka panjang, masyarakat lokal berisiko tersisih di tanah sendiri.

Kearifan Lokal Bali

Di titik inilah kearifan lokal Bali seharusnya menjadi penawar, bukan sekadar jargon budaya. Bali mengenal ajaran Aparigraha, sebuah prinsip etika Hindu yang menekankan pengendalian kemelekatan terhadap materi. Nilai ini bersumber dari ajaran klasik Hindu seperti Yoga Sutra Patanjali dan hidup dalam praktik keseharian masyarakat Bali sebagai laku bersahaja dan kemampuan batin untuk berkata cukup.

Nilai tersebut menjadi sangat relevan di tengah budaya konsumtif yang mendorong generasi muda untuk terus membeli, meski dengan utang. Aparigraha mengingatkan bahwa martabat manusia tidak ditentukan oleh barang yang dipakai atau dipamerkan, melainkan oleh kemampuan mengelola keinginan dan hidup sesuai kemampuan nyata.

Sejalan dengan itu, Bali juga mengenal filosofi Nandurin Karang Awak. Ajaran ini dikenal luas melalui wejangan Ida Pedanda Made Sidemen, seorang sulinggih Bali yang menekankan bahwa ketika seseorang tidak memiliki lahan fisik untuk digarap, maka dirinya sendirilah yang harus dijadikan lahan utama.

Dalam pemahaman ini, karang awak adalah tubuh, pikiran, dan kesadaran manusia. Menanamnya berarti membangun kapasitas diri melalui pengetahuan, keterampilan, etos kerja, dan kebijaksanaan dalam mengambil keputusan hidup. Dalam konteks ekonomi hari ini, Nandurin Karang Awak dapat dimaknai sebagai ajakan untuk membangun kompetensi dan literasi finansial sebelum mengejar simbol kemapanan.

Jika Nandurin Karang Awak mengajarkan pertumbuhan diri, maka Aparigraha mengajarkan pengendalian diri. Yang satu menumbuhkan, yang lain membatasi. Keduanya saling melengkapi sebagai fondasi etika hidup Bali yang relevan menghadapi tantangan zaman.

Mandiri dan Bermartabat

Edukasi finansial harus dimulai dari keluarga dan komunitas. Makna gengsi perlu dibongkar ulang. Status sosial sejati bukan pada apa yang ditampilkan, melainkan pada kemampuan hidup mandiri tanpa ketergantungan utang. Melek finansial adalah bentuk nyata dari Nandurin Karang Awak, sebuah upaya memperkuat lahan diri agar mampu menjalankan swadarma dengan bermartabat.

Lembaga Perkreditan Desa (LPD) juga perlu bertransformasi. Tidak cukup hanya menjadi tempat pinjam meminjam, tetapi hadir sebagai ruang belajar. LPD harus mendorong edukasi tabungan, dana darurat, dan investasi jangka panjang, bukan sekadar menawarkan kredit konsumtif.

Mengelola keuangan sejatinya seperti menyeduh kopi pagi hari. Kopi yang nikmat lahir dari takaran, suhu, dan tekanan yang pas. Hidup pun demikian. Ketika tekanan keinginan terlalu tinggi tanpa ditopang pendapatan yang stabil dan perhitungan yang jernih, yang tersisa hanyalah kepahitan utang yang berkepanjangan.

Generasi muda Bali harus bangun dari mimpi konsumerisme semu ini. Literasi finansial bukan sekadar keterampilan teknis, melainkan jalan untuk menjaga martabat, tanah, dan tradisi agar tidak tergadai. Saatnya kembali ke nilai dasar. Hidup secukupnya melalui Aparigraha, dan berdaya sepenuhnya dengan Nandurin Karang Awak demi kedaulatan diri dan Bali yang tetap berdiri tegak di tanahnya sendiri. (*)

Menot Sukadana