Turun Kelas

PUKUL dua dini hari. Di emperan ruko daerah Dalung.

Di depan warung-warung yang lampu neonnya mulai meredup. Saya sering melihat pemandangan itu.

Beberapa pengemudi ojek online masih mangkal. Mereka duduk di atas motor. Ada juga yang selonjoran di atas trotoar semen.

Mata mereka tidak lepas dari layar ponsel. Menatap layar yang redup. Berharap ada keajaiban. Berharap ada satu atau dua orderan masuk sebelum subuh pecah.

Mereka bukan potret kemiskinan ekstrem masa lalu. Sama sekali bukan.

Dari sisa-sisa cara mereka berbicara, Anda tahu mereka orang terdidik. Ada mantan pekerja kantoran. Ada mantan staf hotel di Kuta. Ada korban PHK gelombang terbaru.

Mereka adalah wajah kelas menengah kita. Yang kini dipaksa turun kasta ke jalanan Dalung yang dingin.

Pemandangan di pinggir jalan ini kontras. Terutama jika dibanding dengan angka statistik makro ekonomi kita. Yang di atas kertas tampak mentereng.

Pertumbuhan ekonomi kita diklaim melaju stabil. Di kisaran 5 persen.

Namun di jalanan, suasananya megap-megap. Ada badai senyap yang sedang terjadi. Fenomena turun kelas secara massal.

Bahkan rujukan data dari otoritas tertinggi negara pun sama. Lewat pidato Presiden Prabowo Subianto pada Rapat Paripurna DPR RI, 20 Mei lalu. Presiden secara terbuka mempertanyakan anomali ini.

Bagaimana bisa ekonomi dilaporkan tumbuh, tetapi jumlah kelas menengah justru menurun drastis?

Pengakuan dari puncak kekuasaan itu adalah stempel sahih. Bahwa ada yang sedang rusak di ulu hati perekonomian kita.

Masyarakat kelas menengah kita sedang menyusut. Ini serius. Sangat serius.

Siapa sebenarnya kelas menengah? Bukan penerima bansos. Bukan pula orang kaya tujuh turunan.

Mereka adalah motor penggerak ekonomi utama bangsa ini. Merekalah yang rajin belanja. Yang mencicil motor. Yang membeli rumah dengan KPR. Dan mereka adalah pembayar pajak paling patuh.

Dulu, menjadi kelas menengah adalah lambang kesuksesan. Ada rasa bangga. Anak bisa dikuliahkan. Akhir pekan bisa makan di restoran. Sesekali pelesiran.

Kini, kebanggaan itu menguap. Berganti cemas.

Data BPS tidak bisa bohong. Dalam rentang waktu lima tahun saja, dari 2019 hingga 2024, sebanyak 9,48 juta orang kelas menengah telah terlempar. Keluar dari zona nyaman mereka.

Mereka turun kasta. Menjadi kelompok aspiring middle class. Kelompok nanggung yang baru mau menuju kelas menengah. Malah tidak sedikit yang merosot lebih dalam lagi. Menjadi kelompok rentan miskin.

Cari kerja sekarang susahnya setengah-setengah. Maksud saya, susahnya setengah mati.

Sektor formal yang menyediakan gaji tetap semakin menciut. Yang ada BPJS dan jaminan pensiunnya kian langka. Korban PHK massal di sektor manufaktur, tekstil, hingga industri kreatif terus bertambah.

Lalu ke mana jutaan orang ini pergi?

Ya ke jalanan. Menjadi bagian dari pekerja informal malam itu. Menjadi pengemudi ojek online atau kurir paket.

Pendapatannya? Tidak menentu. Jauh dari kata cukup untuk mengimbangi harga barang yang terus meroket.

Di sinilah letak ironinya. Pendapatan stagnan, biaya hidup melompat tinggi.

Dolar AS yang bertengger di level tinggi membuat bahan baku impor mahal. Harga pangan ikut terkerek naik. Tarif bensin naik, tarif tol naik, pajak-pajak ikut menyesuaikan.

Bagi kelas menengah, ini adalah jepitan yang mematikan.

Mereka terjebak di tengah. Mau minta bantuan pemerintah, mereka dianggap terlalu kaya untuk menerima bansos. Mau bertahan dengan gaya hidup lama, tabungan sudah ludes.

Ada istilah baru yang menyedihkan di kalangan sosiolog kita: "Mantab". Alias makan tabungan.

Ketika tabungan itu akhirnya habis bis, apa pilihan yang tersisa?

Muncul lah sang penyelamat palsu. Pinjaman Online. Alias pinjol.

Data OJK mencatat angka yang mengerikan. Total utang pinjol masyarakat kita telah menembus angka Rp102,07 triliun per April 2026, meroket ugal-ugalan 26,11 persen secara tahunan.

Dan siapa pengguna terbesarnya? Bukan orang miskin. Mayoritas justru masyarakat kelas menengah dan pekerja urban. Yang kepepet menutupi defisit bulanan mereka.

Awalnya pinjam sejuta. Untuk bayar uang sekolah anak atau kontrakan. Bulan depan tidak bisa bayar. Karena denda dan bunga harian mencekik.

Akhirnya buka aplikasi pinjol kedua. Untuk menutup utang pertama. Gali lubang, tutup lubang.

Yang digali ternyata liang kubur finansial sendiri. Sisa gaji yang awalnya bisa dipakai untuk belanja produktif, habis total untuk membayar bunga.

Mereka resmi turun kelas dengan menyandang status baru: budak pinjol.

Fakta di lapangan mempertegas satu hal. Bahwa sistem perekonomian kita saat ini berada pada jalur yang kurang tepat. Ada yang salah dalam distribusi kesejahteraan kita.

Pertumbuhan ekonomi 5 persen itu nyata. Tapi kue ekonominya dinikmati oleh siapa?

Jangan-jangan hanya berputar di lingkaran segelintir elite kaya. Sementara masyarakat bawah dan menengah hanya mendapatkan remah-remahnya saja.

Rujukan data dari pemerintah juga mengonfirmasi adanya kebocoran kekayaan negara. Yang terjadi secara sistemik.

Aliran uang keluar lewat penyelundupan hingga manipulasi harga komoditas strategis membuat negara kehilangan daya. Efek dominonya berat. Kita gagal membangun industri padat karya yang kuat. Yang bisa menyerap jutaan tenaga kerja terdidik. Yang kini harus bertaruh nasib di dinginnya malam Dalung.

Mengakui adanya masalah lewat data adalah langkah awal dari kesembuhan. Kita tidak bisa lagi memakai jalur asal bapak senang. Atau berlindung di balik angka statistik yang tampak indah. Kita harus melihat realitas yang pahit di pinggir jalan.

Lalu, apa selanjutnya?

Menghemat anggaran belanja negara agar defisit APBN terjaga di bawah 3 persen adalah langkah standar. Menjaga harga-harga agar inflasi tidak liar juga memang harus diupayakan.

Tapi itu saja belum cukup.

Yang dibutuhkan kelas menengah hari ini bukan sekadar kestabilan harga pangan. Melainkan kepastian masa depan.

Mereka butuh lapangan kerja formal yang layak. Bukan sekadar menjadi pekerja lepas tanpa jaminan kesehatan.

Mereka butuh perlindungan hukum dari jeratan predator pinjol digital yang merusak masa depan anak muda. Mereka butuh insentif pajak. Bukan malah dibebani pungutan baru di tengah daya beli yang sedang sekarat.

Jadi, mari kita tetap optimis menyambut Indonesia Emas. Setidaknya, jika nanti kelas menengah benar-benar habis, para ekonom kita tidak perlu lagi pusing memikirkan data anomali. Negara kita akan mencetak rekor baru yang sangat stabil: bangsa yang warganya kompak, sama-sama berada di ambang batas rentan miskin. Adil dan merata. (*)

Menot Sukadana