Cari Kualitas
ARSIP tidak pernah bohong.
Buka saja koran lama. Dokumen dari awal tahun 2000-an. Anda akan menemukan satu tema yang terus diulang. Bagaikan lagu usang: Bali sudah jenuh.
Waktu itu, para pakar sudah berteriak. Pegiat lingkungan sudah memberi peringatan dini. Media lokal kompak satu suara: Bali harus mengusung pariwisata berkualitas.
Hanya itu satu-satunya cara. Demi menyelamatkan alam. Demi menjaga keluhuran budaya.
Tapi, kita ini punya penyakit kronis: amnesia.
Peringatan puluhan tahun lalu itu dianggap angin lalu. Birokrasi kita lebih suka memuja angka statistik. Lebih senang mengejar target kunjungan jangka pendek. Semringah kalau bandara penuh sesak. Tanpa peduli siapa turis yang datang.
Sekarang, rasakan. Apa yang dikhawatirkan dulu, kini nyata ada di depan mata. Menjelma menjadi krisis multidimensi.
Belasan juta turis asing dan domestik tumplek blek. Di atas pulau sekecil ini.
Daya dukung lingkungan kita akhirnya jebol. Manifestasinya mengerikan. Macet para mengular tiap hari. Jalur utama Bali Selatan sudah seperti Jakarta.
Ada yang lebih fatal: krisis air bersih.
Tengoklah kawasan Kuta Selatan. Seperti Pecatu dan Ungasan. Daerah itu sejatinya batu karang. Karst. Air tanah alaminya sangat terbatas.
Begitu kawasan itu diserbu hotel mewah dan resor tebing, terjadilah ketimpangan. Kamar hotel melahap air dalam jumlah raksasa.
Satu kamar hotel berbintang melahap 500 hingga 800 liter air per hari.
Warga lokal? Cuma butuh 150 sampai 200 liter sehari.
Ketimpangan yang sangat tajam.
Ironi sosial pun lahir. Kompleks resor mewah dengan mudah mengisi kolam renang mereka. Menyiram taman tropis mereka yang indah.
Sementara warga lokal di banjar-banjar sekitarnya harus gigit jari. Pipa PDAM sering mampet berhari-hari. Warga terpaksa menampung air hujan. Atau membeli air tangki yang mahal.
Pemerintah daerah akhirnya harus keluar uang banyak. Hanya untuk proyek darurat pasang pipa baru. Biayanya mencapai Rp100 miliar. Panjangnya 7,6 kilometer. Kelalaian masa lalu harus dibayar mahal oleh anggaran publik hari ini.
Sawah kita juga habis. Berubah wujud menjadi hutan beton. Kita kehilangan sekitar 1.300 hektare lahan hijau per tahun. Subak dikepung vila.
Beton-beton itu menghasilkan sampah. Jumlahnya ngeri: 4.200 ton per hari.
Sialnya, daerah baru mampu memproses sekitar 60 persen. Sisanya menumpuk. Menodai alam.
Efek domino ini akhirnya merembet ke urusan perut. Ada perebutan lahan ekonomi antara warga lokal dan warga negara asing (WNA).
Sektor UMKM yang dahulunya menjadi ruang hidup masyarakat lokal, kini diokupasi. Oleh modal asing terselubung.
Banyak WNA ilegal beralih profesi. Menjadi instruktur selancar. Menjadi fotografer. Menjadi pemandu wisata. Hingga penyewaan sepeda motor.
Mereka pintar memanfaatkan celah aturan. Lihai menyalahgunakan nama warga lokal. Pelaku usaha lokal pun rontok. Kalah modal. Kalah jaringan digital.
Dampaknya? Angka pelanggaran hukum melonjak. Rekor deportasi pecah. Mulai dari urusan kerja ilegal, visa kadaluarsa, sampai perilaku nakal yang menodai tempat suci kita.
Pintu pertahanan kita sedang bocor.
Kita harus belajar dari Barcelona. Kota indah di Spanyol itu punya masalah yang persis sama. Dijajah oleh pariwisata massal. Dan mereka sadar, pariwisata tanpa kendali adalah predator yang mematikan.
Di sana, situasinya sudah sampai pada titik didih. Warga lokal sampai turun ke jalan. Menembakkan air ke arah turis akibat frustasi. Mereka merasa didepak secara halus dari tanah kelahiran sendiri. Kota mereka menjadi asing. Harga sewa hunian melambung tinggi gara-gara apartemen dikuasai pelancong.
Tapi Barcelona punya nyali. Pemerintahnya tidak cuma duduk manis atau sibuk bikin jargon. Mereka mengambil keputusan ekstrem. Radikal.
Wali Kotanya mendeklarasikan perang: melarang total penyewaan apartemen untuk turis. Sepuluh ribu izin Airbnb bakal dicabut bertahap. Tujuannya satu, mengembalikan rumah-rumah itu ke warga lokal agar kota mereka tidak mati menjadi Disneyland raksasa.
Barcelona memilih jalan terjal demi menyelamatkan kotanya. Mereka sadar, lebih baik kehilangan turis berkantong tipis daripada kehilangan identitas kota. Mereka memilih kualitas daripada kuantitas.
Bagaimana dengan Bali?
Akar masalah kita ada pada regulasi yang tidak konsisten. Dan kecenderungan amnesia birokrasi kita.
Dulu Pemprov Bali pernah berencana menyetop pembangunan hotel baru di Bali Selatan. Tapi kebijakan itu mandul. Obral izin hotel dan vila baru jalan terus. Semua karena ego daerah yang rakus PAD.
Karena pembiaran ini, pemerintah pusat akhirnya gemas. Jakarta turun tangan mengambil alih. Moratorium total diberlakukan untuk hotel dan vila baru di Bali Selatan. Waktunya hingga sepuluh tahun ke depan.
Ini tamparan keras. Bukti nyata bahwa kita telah lalai menjaga rumah sendiri.
Momentum untuk berbenah itu datang sekarang. Langkah taktis harus segera dieksekusi bersamaan.
Pertama, tegakkan moratorium tanpa kompromi. Jangan ada lagi celah hukum atau pemutihan izin di kawasan zona merah Bali Selatan. Beri alam waktu untuk bernapas.
Kedua, batasi bebas visa. Terapkan sistem visa yang selektif. Terutama bagi negara yang warganya sering bikin ulah di Bali.
Ketiga, naikkan pungutan wisatawan asing secara signifikan. Jadikan itu alat penyaring alami. Turis yang datang harus yang siap menghargai Bali. Bukan yang sekadar mencari liburan murah.
Bali sedang berada pada titik balik yang krusial.
Mempertahankan model pariwisata massal sama saja dengan membiarkan pulau ini bunuh diri secara perlahan. Keberanian politik untuk mengambil keputusan yang tidak populer mutlak diperlukan saat ini.
Jangan kalah berani dengan Barcelona.
Kecuali, kita memang sengaja ingin melihat Bali berubah total. Menjadi pulau yang ramah bagi bule kantong tipis yang gemar melanggar hukum, merampas lapangan kerja lokal, dan bertindak asusila di pura. Sementara warga lokalnya cukup menjadi penonton yang ramah, sembari mengantre air bersih pakai jeriken di balik tembok resor bintang lima.
Pilihan ada di tangan kita: mau cari kualitas, atau tetap beternak ironi?
Mari terus isi kolam renang mereka. Biarkan jeriken kita tetap kosong. Selamat mengantre. (*)
Menot Sukadana
