MA Perluas Layanan Hukum Gratis pada 2027
JAKARTA, PODIUMNEWS.com – Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia menegaskan komitmennya memperluas akses keadilan bagi masyarakat kurang mampu dan kelompok rentan melalui penguatan layanan hukum gratis pada 2027.
Program tersebut akan dijalankan di seluruh lingkungan peradilan, mulai dari peradilan umum, agama, militer, hingga tata usaha negara sebagai bagian dari dukungan terhadap agenda pembangunan nasional.
Sekretaris Mahkamah Agung Sugiyanto mengatakan akses terhadap keadilan masih menjadi tantangan bagi sebagian masyarakat, terutama kelompok yang menghadapi keterbatasan ekonomi maupun hambatan geografis.
"Pada 2027, Mahkamah Agung tetap berkomitmen mendukung agenda pembangunan nasional melalui berbagai program prioritas," ujar Sugiyanto dalam keterangan tertulis yang diterima, Jumat (26/6/2026).
Menurutnya, salah satu fokus utama MA adalah memastikan layanan hukum dapat diakses secara lebih merata oleh seluruh lapisan masyarakat.
Program prioritas tersebut diwujudkan melalui penguatan layanan pos bantuan hukum (posbakum), pelaksanaan sidang di luar gedung pengadilan atau sidang keliling, serta pembebasan biaya perkara bagi masyarakat yang memenuhi syarat.
"Program prioritas antara lain layanan pos bantuan hukum, sidang di luar gedung pengadilan, serta pembebasan biaya perkara," kata Sugiyanto.
Ia menjelaskan, layanan tersebut dirancang untuk mengurangi hambatan masyarakat dalam memperoleh keadilan, baik karena faktor biaya, jarak, maupun keterbatasan akses terhadap informasi hukum.
Selain memperkuat layanan hukum dasar, Mahkamah Agung juga menyiapkan program peningkatan kapasitas aparatur peradilan untuk menangani perkara yang melibatkan kelompok rentan.
Program tersebut meliputi bimbingan teknis bagi aparatur peradilan dalam menangani perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum serta peningkatan kualitas layanan di lingkungan peradilan agama.
"Serta peningkatan kapasitas aparatur peradilan melalui bimbingan teknis dalam penanganan perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum," ujar Sugiyanto.
Di lingkungan peradilan agama, Mahkamah Agung juga akan memperkuat layanan isbat nikah, termasuk pelaksanaan isbat nikah di luar negeri bagi warga negara Indonesia yang membutuhkan kepastian hukum atas status perkawinannya.
Pada saat yang sama, melalui Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan, MA juga akan meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan hakim.
Program tersebut mencakup peningkatan kapasitas hakim serta penyusunan pedoman kurikulum pendidikan dan pelatihan terpadu guna meningkatkan kualitas putusan dan pelayanan peradilan.
Sementara itu, melalui Badan Urusan Administrasi, Mahkamah Agung menyiapkan sejumlah agenda reformasi tata kelola kelembagaan.
Agenda tersebut meliputi penyusunan pedoman peradilan, pengembangan sistem penanganan perkara berbasis modern, penguatan kelembagaan, hingga analisis beban kerja hakim dan tenaga teknis peradilan.
Untuk mendukung seluruh agenda tersebut, Mahkamah Agung memperoleh pagu indikatif anggaran 2027 sebesar Rp16,96 triliun.
Anggaran tersebut terdiri atas program dukungan manajemen sebesar Rp16,78 triliun, dengan rincian Rp16,47 triliun untuk kegiatan operasional dan Rp306,28 miliar untuk kegiatan nonoperasional.
Sementara itu, program penegakan dan pelayanan hukum memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp176,42 miliar.
Mahkamah Agung berharap melalui penguatan layanan hukum gratis, peningkatan kualitas aparatur, dan modernisasi tata kelola peradilan, akses terhadap keadilan tidak lagi menjadi layanan yang sulit dijangkau masyarakat.
Sebaliknya, keadilan diharapkan menjadi layanan dasar yang dapat diakses secara setara oleh seluruh warga negara tanpa memandang kondisi ekonomi maupun latar belakang sosial.
(sukadana)
