Kuta Kok Bukan Bali?
KUTA tidak pernah hilang dari Bali. Ia lebih dulu dikeluarkan dari imajinasi tentang Bali.
Pada 14 Oktober 1990, Christopher P. Baker menulis laporan perjalanan berjudul “Experiencing Some of the Bali Highs and Lows Are Just Part of Any Indonesia Bicycle Tour” di Los Angeles Times. Baker, penulis dan fotografer lepas asal Oakland, bersepeda dari Sanur menuju Kuta sebelum melanjutkan perjalanan ke pedalaman Bali.
Ia menyebut Kuta sebagai “people’s resort”, tempat bagi ombak, pasir, makanan murah, toko suvenir, pedagang pantai, anjing berkeliaran, dan wisatawan Australia. Baker kemudian menulis bahwa ia senang dapat meninggalkan Kuta menuju pedesaan. Setelah Kuta terlewati, barulah pemandangan penjor, sawah, pura, perempuan membawa sesajen, dan kehidupan keagamaan muncul dalam ceritanya.
Kuta dalam tulisan itu bukan tujuan utama. Ia seperti gangguan sebelum perjalanan menemukan Bali yang dianggap sesungguhnya.
Kurang dari dua bulan kemudian, pada 2 Desember 1990, Glenn Kessler menulis artikel “Tourists Know Bali as a Holiday Destination, But for Balinese Their Island Is Simply Heaven”, juga di Los Angeles Times. Penilaiannya terhadap Kuta jauh lebih keras.
Kessler menyebut kesalahan terburuk wisatawan adalah menginap di Pantai Kuta. Kawasan yang dahulu dikenal sebagai desa kecil dengan matahari terbenam itu disebutnya telah berubah menjadi “tourist slum”, dipenuhi hotel, calo, toko murahan, dan wisatawan beranggaran rendah dari Australia. Ia bahkan menyebut Kuta telah menyerupai koloni Australia.
Setelah menyarankan pembaca memilih Sanur, Kessler mengarahkan perjalanan menuju pedalaman. Ubud disebut sebagai tempat terbaik untuk menjelajahi “real Bali”, jantung budaya yang dikelilingi persawahan, jurang, desa perajin, pura, serta kehidupan keagamaan.
Dua penulis. Media yang sama. Tahun yang sama. Polanya serupa.
Kuta menjadi contoh tentang Bali yang telah rusak. Pedalaman menjadi tempat Bali asli diselamatkan.
Pembagian semacam itu bertahan lama karena mudah dijual. Kuta ditempatkan sebagai kawasan ramai, komersial, penuh hiburan, dan terlalu banyak orang asing. Ubud, Sidemen, Munduk, atau desa-desa lain dipromosikan sebagai ruang yang tenang, spiritual, tradisional, dan belum kehilangan kebalian.
Kuta tidak hanya dinilai buruk karena tata ruangnya. Ia dipakai sebagai lawan yang diperlukan agar tempat lain dapat disebut autentik.
Masalahnya, ukuran “Bali asli” terlalu sempit. Bali dianggap asli ketika menampilkan sawah, pura, upacara, tari, gamelan, rumah tradisional, dan masyarakat agraris. Kehidupan pesisir, perdagangan, hiburan, toko pakaian, penginapan murah, komunitas selancar, musik populer, serta pekerjaan jasa ditempatkan di luar kebudayaan.
Seolah-olah kebudayaan hanya sah ketika terlihat kuno.
Sejarawan Australia Adrian Vickers sudah lama mengingatkan bahwa gambaran Bali sebagai surga bukan sekadar kenyataan alamiah yang ditemukan pelancong. Melalui bukunya, Bali: A Paradise Created, Vickers menelusuri bagaimana citra Bali dibentuk oleh tulisan perjalanan, film, seni, kebijakan kolonial, promosi pariwisata, dan para pencari surga dari dunia Barat. Edisi pertama buku itu terbit pada 1989, ketika perdebatan tentang Bali yang asli dan Bali yang rusak semakin kuat.
Kuta terkena akibat dari imajinasi tersebut. Karena tidak lagi menyerupai gambaran desa tropis yang tenang, ia dianggap kurang Bali.
Padahal, sejarah Kuta jauh lebih panjang daripada sejarah hotel, kelab malam, dan pusat perbelanjaan.
I Nyoman Wijaya dan Sri Lestari menguraikan sejarah itu dalam penelitian berjudul “Kuta, Bali: From Port City to Surf City”, yang diterbitkan Journal of Maritime Studies and National Integration. Mereka mencatat bahwa Kuta pada abad ke-19 merupakan pelabuhan paling berkembang di Bali selatan.
Kapal dagang berlabuh di Kuta pada musim kemarau. Beras, ternak, hasil kebun, dan komoditas lain diperdagangkan melalui kawasan tersebut. Barang pabrikan Eropa, candu, serta mata uang Cina juga masuk melalui jaringan perdagangan Bali Selatan. Pedagang Denmark Mads Lange memainkan peran penting dalam menjadikan Kuta salah satu pusat perdagangan Kerajaan Badung.
Setelah Belanda menaklukkan Buleleng pada 1849 dan mengembangkan pelabuhan di Singaraja, pusat perdagangan Bali berangsur bergeser ke utara. Sekitar 1860-an, peran Kuta menurun. Kawasan yang sebelumnya ramai berubah menjadi desa miskin yang bergantung pada perikanan, pertanian kelapa, sawah, dan peternakan.
Jadi, keterbukaan Kuta terhadap dunia luar tidak dimulai ketika wisatawan Australia datang membawa papan selancar. Jauh sebelumnya, Kuta sudah menjadi tempat keluar-masuk kapal, pedagang, komoditas, bahasa, dan kepentingan politik.
Babak berikutnya dimulai pada 1937.
Menurut penelitian Wijaya dan Lestari, Bob Koke, seorang warga Amerika, bekerja sama dengan Muriel Pearson, perempuan yang kemudian dikenal sebagai K’tut Tantri, mengembangkan Kuta Beach Hotel. Hotel itu bukan hanya menyediakan penginapan, tetapi juga menawarkan pelajaran selancar kepada tamunya.
Kuta Beach Hotel dibakar tentara pendudukan Jepang pada 1942. Kegiatan selancar terhenti dan baru muncul kembali pada akhir 1960-an bersama kedatangan pelancong hippie asal Amerika. Mereka disusul kelompok hippie dan peselancar Australia dalam jumlah lebih besar pada 1973.
Perubahannya berlangsung cepat.
Penelitian tersebut mengutip Laporan Tim Penelitian Hippie Kepolisian Daerah XV Bali tahun 1973. Jumlah hippie yang datang ke Kuta tercatat sekitar 1.700 orang pada 1971. Setahun kemudian jumlahnya melonjak menjadi 6.280 orang. Pada 1973, angkanya mencapai 14.447 orang.
Pertumbuhan penginapan juga mengikuti arus kedatangan tersebut. Pada Agustus 1973, terdapat 204 hotel dan rumah penginapan di seluruh Bali. Sebanyak 73 di antaranya berada di Kuta. Pada awal Mei 1974, jumlah penginapan di Kuta sudah meningkat menjadi 114.
Sebagian besar bukan hotel besar milik perusahaan internasional. Warga mengubah rumah menjadi penginapan sederhana. Usaha itu terkonsentrasi antara lain di Banjar Tegal, Banjar Pande, dan Banjar Buni. Warung makan, toko suvenir, penyewaan sepeda motor, serta jasa pemandu kemudian tumbuh di sekitarnya. Warung Made menjadi salah satu tempat pertemuan yang terkenal di kalangan wisatawan.
Data tersebut memperlihatkan bahwa Kuta tidak hanya dibangun oleh modal besar dari luar. Pertumbuhan awal pariwisatanya juga ditopang rumah warga, warung keluarga, penyewaan kendaraan, serta kemampuan masyarakat setempat membaca kebutuhan orang asing.
Kuta menjadi laboratorium awal ekonomi pariwisata rakyat.
Warga belajar bahasa asing melalui percakapan sehari-hari. Rumah tinggal berubah fungsi menjadi penginapan. Pemuda lokal bekerja sebagai pemandu, penyewa kendaraan, pedagang, musisi, pekerja restoran, dan perantara antara wisatawan dengan tempat-tempat lain di Bali.
Sebagian hubungan itu menghasilkan usaha dan jaringan internasional. Sebagian lain membawa persoalan sosial baru, mulai dari pencurian, peredaran narkotika, prostitusi, hingga perubahan gaya hidup. Penelitian Wijaya dan Lestari mencatat bahwa persoalan tersebut sudah dibicarakan oleh aparat dan tokoh masyarakat sejak awal 1970-an.
Kuta memang berubah. Namun, perubahan bukan bukti bahwa ia berhenti menjadi Bali.
Kehidupan adat dan kesenian juga tidak menghilang di balik pertokoan. Penelitian I Gede Mudana, Gede Ginaya, Dedi Gusman, dan Ni Wayan Ardini pada 2023 menemukan bahwa perkembangan wisata pantai Kuta tetap ditopang praktik seni dan kebudayaan Bali.
Mereka membedakan kebudayaan Kuta menjadi “street culture”, yakni praktik budaya yang berlangsung dalam kehidupan masyarakat, dan “staged culture”, yaitu kesenian yang dipentaskan di hotel, restoran, tempat hiburan, atau acara pariwisata. Penelitian tersebut juga mencatat keberadaan 13 banjar di Desa Adat Kuta.
Pada 2024, misalnya, Sekaa Gong Kerthi Budaya Banjar Pengabetan dan Sanggar Seni Kumara Agung Banjar Temacun, keduanya berasal dari Desa Kuta, menjadi duta Kabupaten Badung dalam Parade Tabuh dan Tari Palegongan pada Pesta Kesenian Bali XLVI. Kegiatan itu dipersiapkan di Panggung Ajeng Pura Segara, kawasan yang hanya berjarak pendek dari pantai dan pusat pariwisata Kuta.
Kenyataan tersebut jarang terlihat dalam tulisan perjalanan. Wisatawan lebih mudah melihat hotel, toko, papan iklan, kendaraan, dan tempat hiburan. Kehidupan banjar, latihan gamelan, rapat warga, persiapan upacara, pekarangan keluarga, serta kewajiban adat berlangsung di belakang etalase.
Akibatnya, Kuta tampak seperti kawasan komersial tanpa masyarakat.
Padahal, terdapat dua Kuta yang menempati ruang yang sama. Kuta sebagai destinasi dan Kuta sebagai kampung halaman. Kuta yang dikunjungi orang selama beberapa hari dan Kuta yang dihuni, diwariskan, diperdebatkan, serta diurus setiap hari.
Mengakui Kuta sebagai bagian dari Bali tentu tidak berarti membenarkan seluruh pembangunannya. Kemacetan, berkurangnya ruang publik, tekanan terhadap permukiman, sampah, kenaikan harga tanah, bangunan yang tumbuh tanpa arah, dan dominasi kepentingan komersial tetap harus dikritik.
Namun, kritik terhadap tata kelola berbeda dengan pencabutan identitas.
Pertanyaan yang berguna bukan apakah Kuta masih cukup asli. Pertanyaannya ialah siapa yang menguasai ruang Kuta, siapa menikmati keuntungan pariwisata, siapa kehilangan tempat tinggal, dan siapa menanggung biaya kemacetan, kebisingan, serta kerusakan lingkungan.
Kuta bukan Bali yang gagal menjadi Ubud. Kuta memiliki sejarah geografis dan sosialnya sendiri. Ia pernah menjadi pelabuhan, lalu desa yang meredup, tempat berselancar, pusat penginapan rakyat, kota pekerja, kawasan hiburan, dan ruang perjumpaan internasional.
Semua itu juga sejarah Bali.
Kuta boleh dikritik karena cara ia dibangun. Namun, Christopher P. Baker, Glenn Kessler, penulis panduan perjalanan, industri pariwisata, atau siapa pun tidak berhak mengeluarkannya dari definisi Bali hanya karena wajahnya tidak lagi cocok dengan kartu pos yang ingin mereka simpan. (*)
Menot Sukadana
