Kerja Ada, Masa Depan Mahal

PASAR kerja Bali terlihat sangat perkasa. Ekonomi tumbuh 5,78 persen, sektor pariwisata terus menyerap tenaga kerja, dan pengangguran menyusut hingga tersisa 1,52 persen per Mei 2026.

Namun, statistik indah ini menyembunyikan ujian riil anak muda di lapangan. Di Bali hari ini, mencari pekerjaan mungkin tidak sulit, tetapi membangun kehidupan yang stabil dan mandiri membutuhkan harga yang sangat mahal.

Ancaman Sektor Informal

Mendapatkan pekerjaan di usia 22 atau 23 tahun kini kerap dirasakan sekadar sebagai batas aman paling bawah. Begitu kaki melangkah masuk ke dunia kerja, seorang anak muda langsung dihadapkan pada realitas biaya hidup yang terus menanjak.

Penghasilan bulanan pertama seketika habis terbagi untuk membiayai kebutuhan pokok. Mulai dari konsumsi harian, bahan bakar, biaya komunikasi, sewa kamar indekos, serta kiriman uang bulanan untuk membantu orang tua di kampung halaman.

Masalah utama dari struktur tenaga kerja Bali saat ini terletak pada belum kuatnya penyerapan sektor formal. Dari total 2,66 juta penduduk yang bekerja, BPS mencatat 1,37 juta orang atau 51,55 persen bekerja di sektor formal. Artinya, hampir separuh pekerja Bali atau 1,29 juta (sebanyak 48,45 persen) masih menggantungkan hidup di sektor informal.

Sektor informal seperti wirausaha mandiri, pekerja lepas pariwisata, hingga UMKM memang menjadi bantalan efektif yang menekan angka pengangguran. Namun, ia menyimpan kelemahan fatal: ketidakpastian pendapatan.

Bagi pekerja dengan penghasilan yang fluktuatif dari bulan ke bulan, menyusun perencanaan hidup jangka panjang menjadi sebuah tindakan yang spekulatif. Keinginan untuk mengambil kredit kepemilikan rumah, menyiapkan biaya pernikahan, hingga mengalokasikan dana darurat sering kali kandas karena tidak adanya kepastian arus kas bulanan.

Rendahnya angka pengangguran terbuka pada akhirnya hanya mampu menjawab pertanyaan dangkal tentang apakah seseorang memiliki kegiatan yang menghasilkan uang. Angka itu gagal menjelaskan kualitas dari pekerjaan itu sendiri, khususnya seberapa kuat penghasilan tersebut mampu menopang cita-cita mobilitas sosial seseorang.

Beban Upah Minimum

Pada tahun 2026, Upah Minimum Provinsi (UMP) Bali ditetapkan pada angka Rp3.207.459 per bulan. Sementara itu, untuk sektor khusus seperti hotel berbintang melalui Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), angkanya berada di posisi Rp3.267.693.

Meskipun terjadi kenaikan sebesar 7,04 persen dibandingkan tahun sebelumnya, titik awal penghasilan ini masih tergolong sangat ketat jika disandingkan dengan laju inflasi dan kenaikan harga aset properti.

Di tengah situasi ini, wacana publik sering kali menyederhanakan masalah dengan melimpahkan seluruh beban kepada individu pekerja muda. Mereka dihujani berbagai nasihat finansial. Diminta lebih disiplin menabung, segera membentuk dana darurat, menyisihkan porsi investasi sejak gaji pertama, dan memangkas pengeluaran gaya hidup seperti kebiasaan minum kopi di kafe.

Nasihat tersebut tentu tidak salah, tetapi sering kali tidak realistis.
Mengurangi intensitas membeli kopi mungkin sanggup menambah saldo tabungan sebesar beberapa ratus ribu rupiah per bulan. Namun, angka tersebut tetap tidak sebanding dengan lompatan harga tanah dan rumah di Bali yang tumbuh jauh meninggalkan daya beli upah rata-rata.

Survei Harga Properti Residensial yang dirilis Bank Indonesia pada triwulan II-2026 memperlihatkan bahwa 70,05 persen transaksi pembelian rumah primer dilakukan melalui mekanisme Kredit Pemilikan Rumah (KPR).

Artinya, mayoritas masyarakat membeli hunian dengan cara mempertaruhkan dan mencicil pendapatan masa depan mereka selama belasan hingga puluhan tahun. Bagi pekerja muda dengan status pekerjaan informal atau kontrak yang rentan, komitmen jangka panjang semacam ini menjadi pertaruhan yang teramat berisiko.

Stagnasi Mobilitas Karier

Kerangka kerja Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) mengenai decent work atau pekerjaan layak memberikan sudut pandang yang lebih luas. Pekerjaan layak tidak hanya diukur dari ada atau tidaknya lowongan. Konsep ini mencakup empat pilar: kesempatan kerja, jaminan hak-hak di tempat kerja, perlindungan sosial saat sakit atau kehilangan pekerjaan, serta adanya ruang dialog sosial.

Hal ini sejalan dengan pendekatan kapabilitas (capability approach) yang dicetuskan oleh ekonom penerima Nobel, Amartya Sen, dalam karyanya Development as Freedom (1999).
Sen menegaskan bahwa pembangunan ekonomi tidak boleh diukur hanya dari pertumbuhan angka pendapatan nasional atau daerah. Pembangunan sejati adalah proses memperluas kebebasan dan kemampuan nyata seseorang untuk menjalani kehidupan yang bernilai baginya.

Dalam konteks Bali, pertanyaan dasarnya sederhana. Apakah penghasilan dan jenis pekerjaan yang ada memberikan kemampuan nyata bagi pekerja muda untuk hidup mandiri? Bisakah mereka merencanakan masa depan keluarga tanpa dibayangi ketakutan finansial yang ekstrem?

Poin krusial dari permasalahan ini terletak pada mobilitas pendapatan. Seseorang yang memulai karier dengan penghasilan awal Rp3 juta hingga Rp4 juta tidak akan mengalami masalah berarti apabila sistem pasar kerja menyediakan jenjang karier yang jelas. Dengan begitu, pendapatannya sanggup bereskalasi menjadi Rp6 juta, Rp8 juta, atau lebih tinggi seiring meningkatnya keterampilan dan pengalaman.

Kenaikan pendapatan bertahap itulah yang membuka ruang bernapas baru. Dari sisa uang itulah tabungan riil bisa terbentuk, cicilan rumah bisa terbayar, dan investasi masa depan bisa diwujudkan.

Perangkap terbesar di Bali saat ini adalah stagnasi pendapatan. Banyak pekerja terus terserap dalam lingkaran pekerjaan, tetapi tingkat penghasilan mereka bergerak sangat lambat. Mereka tidak tercatat sebagai penganggur, namun jarak mereka menuju kehidupan yang mapan semakin hari terasa semakin jauh.

Arah Ekonomi Bali

Bali jelas telah memiliki modal dasar yang sangat kuat. Pertumbuhan ekonomi berada di jalur positif, wisatawan terus berdatangan, dan lowongan kerja terus terbuka di berbagai sudut pulau.

Namun, keberhasilan pembangunan ekonomi suatu daerah tidak boleh ditutup hanya sampai pada tahap penyerapan tenaga kerja secara masif.

Perekonomian Bali membutuhkan transformasi kualitas pekerjaan. Sektor pariwisata dan jasa pendukungnya tidak boleh hanya berhenti sebagai penyedia pekerjaan tingkat bawah (entry-level) yang mengandalkan tenaga kerja murah. Industri harus didorong untuk menciptakan nilai tambah yang lebih tinggi, memperkuat perlindungan sosial bagi pekerja, serta membuka jalur kenaikan karier yang transparan.

Mendapatkan pekerjaan pertama dan menerima gaji bulanan hanyalah titik awal dari babak panjang kehidupan seorang anak muda. Dari titik itu, perjalanan masih sangat panjang untuk bisa memiliki hunian sendiri, membesarkan keluarga dengan layak, serta menyiapkan dana masa tua yang aman.

Bali telah membuktikan kemampuannya dalam menyediakan pekerjaan bagi rakyatnya. Kini, tantangan terbesarnya adalah memastikan bahwa pekerjaan-pekerjaan tersebut memiliki daya dorong yang cukup kuat untuk membawa para pekerjanya menuju masa depan yang lebih bermartabat. (*)

Menot Sukadana