Jangan Sampai Bali Menjadi Phaethon
PHAETHON ingin membuktikan bahwa darah dewa benar-benar mengalir di tubuhnya. Dalam mitologi Yunani kuno, pemuda itu mendatangi Helios, dewa matahari, dengan satu permintaan yang terdengar sederhana namun berisiko luar biasa: sehari saja mengendarai kereta matahari melintasi langit.
Helios sempat menolak keras. Penolakan itu bukan karena keretanya rapuh atau kuda-kuda penariknya kekurangan tenaga. Justru sebaliknya. Kereta itu terlalu perkasa. Tenaganya terlampau dahsyat untuk dikendalikan oleh tangan yang belum terlatih dan jiwa yang belum matang.
Namun, Phaethon bersikeras. Gengsi dan ambisi mudanya menuntut pengakuan. Helios akhirnya luluh dan menyerahkan tali kekang.
Petaka pun segera bermula. Begitu kuda-kuda api dilepaskan ke angkasa, rasa bangga Phaethon berubah seketika menjadi kepanikan mutlak. Ia kehilangan kendali. Kereta matahari melenceng liar keluar jalur orbit. Ketika melambung terlalu tinggi, langit membeku. Saat menukik terlalu rendah ke permukaan, bumi terbakar hebat, hutan menjadi abu, dan sungai-sungai mengering.
Dalam kisah yang diabadikan oleh Ovid melalui Metamorphoses, semesta berada di ambang kehancuran sampai akhirnya Zeus terpaksa melepaskan petir untuk menghentikan laju kereta itu. Phaethon tewas terlempar.
Phaethon celaka bukan karena keretanya tidak mampu berlari. Ia binasa karena kendaraan tersebut melaju jauh lebih cepat daripada kapasitas si pengemudi dalam mengendalikan arah dan kecepatan.
Bali tentu bukan Phaethon. Namun, alegori klasik itu terasa begitu dekat ketika kita menatap dinamika pulau ini hari-hari belakangan.
Bali sedang bergerak dalam kecepatan tinggi. Pariwisata tumpah ruah pascapandemi. Investasi properti mengalir deras dari berbagai penjuru dunia. Hotel, vila mewah, restoran megah, kelab pantai, dan deretan ruko komersial terus merangsek masuk hingga ke pelosok pedesaan. Tanah-tanah produktif berpindah tangan dengan cepat. Permukiman baru menjalar kian jauh, mengubah lanskap desa yang dua dekade lalu masih hening menjadi kawasan urban padat aktivitas.
Angka-angka pertumbuhan ekonomi memperlihatkan performa yang gemilang. Sepanjang 2025, pertumbuhan ekonomi Bali tercatat menyentuh angka 5,82 persen. Kunjungan pelancong, gabungan wisatawan mancanegara dan domestik, menembus kisaran 16,3 juta orang pada tahun yang sama. Tren itu berlanjut kencang hingga pertengahan 2026, di mana ratusan ribu turis asing terus memadati pintu kedatangan setiap bulannya.
Mesin ekonomi Bali hidup sepenuhnya. Kuda-kuda Phaethon sedang berderap kencang di lintasan.
Persoalannya, perubahan masif ini tidak terjadi karena niat buruk. Hampir setiap langkah yang mendorong deru pembangunan Bali hari ini memiliki landasan rasionalitas ekonomi yang sah dan masuk akal.
Petani di perdesaan memilih melepas sawah pusaka karena nilai tawar tanah melambung tinggi, menawarkan jalan pintas perbaikan finansial yang realistis. Investor membenamkan modal karena pasar pelancong terbuka lebar dan menjanjikan tingkat pengembalian cepat. Pengembang memperluas perumahan ke pinggiran karena harga tanah di pusat perkotaan sudah tak lagi terjangkau daya beli masyarakat lokal. Pemerintah membuka ruas-ruas jalan baru demi merespons kemacetan akibat mobilitas kendaraan yang melonjak.
Secara parsial, tidak ada satu pun dari keputusan-keputusan individual tersebut yang tampak keliru. Semua pelaku bertindak rasional demi kesejahteraan masing-masing.
Krisis baru terlihat ketika seluruh keputusan rasional itu berjalan serentak tanpa orkestrasi ruang yang seimbang. Sawah-sawah produktif susut hingga rata-rata 700 hektare per tahun. Ruas-ruas jalan utama terkunci oleh kemacetan kronis yang menguras waktu dan energi. Beban volume sampah menumpuk tajam—di Kabupaten Badung saja timbunan sampah harian telah menyentuh angka sekitar 876 ton pada 2026. Di balik itu semua, cadangan air tanah kian menipis akibat eksploitasi akomodasi pariwisata.
Pemerintah daerah menyadari paradoks ini. Ancaman terhadap masa depan Bali tidak selalu berwujud kemiskinan atau kegagalan ekonomi. Ancaman terbesar justru hadir dalam rupa keberhasilan yang berlebihan dan tidak terkelola.
Keberhasilan sektor pariwisata membutuhkan fasilitas hotel. Hotel membutuhkan ruang tanah. Ketersediaan lahan memicu pembukaan jalan. Jalanan baru mengundang geliat properti tambahan. Properti mendatangkan arus manusia, yang kemudian menuntut pasokan air bersih, daya listrik, infrastruktur pengolahan limbah, hingga ruang gerak publik. Satu keberhasilan terus melahirkan rantai tuntutan baru tanpa henti.
Karena itu, diskursus pembangunan Bali tidak boleh disederhanakan sekadar pertarungan antara kepentingan ekonomi melawan konservasi lingkungan.
Bali tentu harus terus hidup dan berkembang. Generasi muda memerlukan lapangan kerja yang bermartabat. Pengusaha membutuhkan kepastian iklim usaha. Kas daerah membutuhkan pendapatan untuk membiayai fasilitas publik. Namun, sebuah kendaraan yang hebat tidak pernah hanya dirancang dengan pedal gas. Ia mutlak memerlukan rem yang bekerja sempurna.
Rem dibuat bukan untuk memaksa kendaraan berhenti selamanya di tepi jalan. Rem justru berfungsi memberi rasa aman bagi pengemudi agar tetap bisa melaju kencang, karena ia tahu kapan harus memperlambat laju saat menghadapi tikungan tajam dan jurang yang curam.
Dalam arsitektur tata kelola Bali, rem pembangunan itu bernama Rencana Tata Ruang Wilayah, zonasi kawasan perlindungan alam, penetapan Lahan Sawah Dilindungi, kajian daya dukung lingkungan yang ketat, serta penegakan hukum perizinan yang tanpa kompromi. Termasuk instrumen regulasi seperti Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2026 yang mengatur pengendalian alih fungsi lahan produktif dan praktik kepemilikan terselubung atau nominee.
Tantangan terbesar Bali sesungguhnya bukan ketiadaan instrumen regulasi tersebut. Ujian sesungguhnya adalah apakah otoritas pemegang kebijakan memiliki keberanian politik untuk menginjak pedal rem itu ketika godaan ekonomi berada di puncaknya.
Aturan tata ruang paling mudah dipatuhi saat nilai ekonomi lahan masih rendah. Sempadan sungai dan pantai mudah dijaga saat belum ada tawaran proyek triliunan rupiah di atasnya. Ujian integritas baru dimulai ketika sebidang tanah bernilai ratusan juta atau miliaran rupiah per are. Pada titik itu, garis batas tata ruang bukan lagi sekadar goresan warna hijau di atas peta perencanaan, melainkan gelanggang pertarungan antara keuntungan jangka pendek melawan kelangsungan hidup pulau dua puluh hingga lima puluh tahun ke depan.
Kondisi ini menjadi semakin rumit karena kawasan Bali Selatan tidak lagi terfragmentasi dalam batas administratif yang kaku. Wilayah Sarbagita—Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan—kini telah melebur menjadi satu kesatuan megapolitan.
Seorang pekerja bermukim di Mengwi, bekerja di pusat Denpasar, dan menghabiskan waktu luang di kawasan wisata Badung. Perumahan yang menjamur di satu kabupaten langsung menambah beban kemacetan di kabupaten tetangga. Masalah sampah, penurunan muka air tanah, dan banjir tidak pernah tunduk pada garis batas yurisdiksi dinas pemerintah daerah.
Oleh sebab itu, tata ruang Bali tidak cukup hanya dikawal lewat regulasi parsial di tingkat kabupaten. Ia mendesak hadirnya kepemimpinan terintegrasi yang mampu memandang daratan pulau ini sebagai satu kesatuan ekosistem hidup yang saling bertaut.
Kisah tragis Phaethon memberi pelajaran berharga. Kelemahan pemuda itu bukan pada kekurangan keberanian, bukan pula pada keterbatasan tenaga kuda-kudanya. Kereta matahari miliknya memiliki kekuatan tak tertandingi. Kelemahan fatalnya semata-mata terletak pada ketidakmampuannya menguasai kekuatan tersebut.
Bali saat ini tidak sedang mengalami krisis tenaga. Pariwisata yang kuat, aliran modal yang deras, serta pembangunan infrastruktur modern adalah energi penggerak yang luar biasa besar. Namun tenaga tanpa kendali terarah hanya akan menyeret pulau ini ke titik bencana ekologis dan kultural.
Keberhasilan kepemimpinan modern di Bali tidak boleh lagi hanya diukur dari banyaknya seremoni peletakan batu pertama atau deretan proyek baru yang disetujui. Standar keberhasilan baru justru harus diukur dari ketegasan dan keberanian moral pejabat publik untuk menolak izin investasi yang melampaui daya tampung lingkungan.
Tidak semua jengkal tanah harus disulap menjadi beton komersial hanya karena ada peminat yang sanggup membayar. Tidak setiap pelebaran jalan harus disusul alih fungsi lahan liar di sepanjang jalurnya. Pertumbuhan ekonomi semestinya menjadi instrumen untuk menjaga keluhuran ruang hidup, bukan mesin perusak yang melahap habis fondasi peradaban.
Sawah berteras yang terkubur semen tidak akan bisa dipulihkan kembali hanya dengan uang. Mata air yang mengering tidak akan mengalir kembali lewat lonjakan pendapatan asli daerah. Kebudayaan luhur pun tidak akan bertahan lama jika sekadar diposisikan sebagai pemanis brosur promosi wisata.
Phaethon mendapatkan keinginannya mengemudikan kereta matahari, namun ia gagal membawa keselamatan.
Bali hari ini memegang kendali atas mesin pembangunan yang jauh lebih bertenaga dibanding masa lalu. Mesin ekonomi ini tidak perlu dimatikan, lajunya tidak perlu dihentikan total. Yang harus dipastikan adalah tangan pengambil kebijakan tetap kokoh memegang kemudi, serta pedal rem beroperasi dengan disiplin tinggi.
Jangan sampai kita baru tersadar ketika bentang alam pulau ini terlanjur hangus, menyadari Bali telah menjelma menjadi Phaethon: melaju kencang di atas kereta megah, namun kehilangan kendali atas tanah kelahirannya sendiri. (*)
Menot Sukadana
