Presiden Berganti, Orang Bertahan
PAGI 1 Oktober 2026, Jenderal Listyo Sigit Prabowo masih berdiri di sekitar Presiden Prabowo Subianto di Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta. Ia mengikuti upacara Hari Kesaktian Pancasila sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Pada jam yang hampir bersamaan, nasib jabatannya sedang diproses di Senayan.
Surat Presiden mengenai pemberhentian Listyo dan pengangkatan Komjen Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri telah diterima DPR sehari sebelumnya, 30 September. Komisi III melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap Suyudi pada Kamis pagi. Tidak lama kemudian, rapat paripurna DPR menyetujui pemberhentian Listyo dengan hormat sekaligus pengangkatan Suyudi sebagai penggantinya.
Pemandangan di Lubang Buaya pagi itu menjadi menarik justru karena tidak dramatis. Listyo tetap menjalankan tugas. Ia terlihat berada bersama Panglima TNI Agus Subiyanto dan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin. Ia juga sempat berbincang dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Beberapa kilometer dari sana, pergantian dirinya sedang diselesaikan DPR.
Dalam politik, kursi memang dapat berganti dalam hitungan jam. Karier orang yang duduk di atasnya jauh lebih panjang.
Listyo masuk Akademi Kepolisian pada 1991, ketika Soeharto masih menjadi presiden. Dua puluh tahun kemudian, pada 2011, ia menjadi Kapolresta Surakarta. Wali kota di kota itu ketika itu bernama Joko Widodo.
Jalur keduanya bertemu kembali setelah Jokowi masuk Istana. Pada 2014 Listyo ditugaskan sebagai ajudan Presiden. Setelah dua tahun bekerja di lingkungan kepresidenan, ia menjadi Kapolda Banten pada 2016, Kadiv Propam pada 2018, lalu Kabareskrim pada 2019. Pada Januari 2021, Jokowi mengusulkannya sebagai calon tunggal Kapolri. DPR menyetujuinya, dan Listyo dilantik pada 27 Januari 2021.
Ketika pemerintahan berganti pada 20 Oktober 2024, ia tidak ikut pergi.
Prabowo mempertahankan Listyo sebagai Kapolri hampir dua tahun. Baru pada akhir September 2026 Presiden mengirim surat ke DPR untuk menggantinya dengan Suyudi.
Riwayat seperti itu tidak hanya terdapat pada kepolisian.
Ketika Prabowo mengumumkan Kabinet Merah Putih pada malam 20 Oktober 2024, beberapa nama di dalamnya sudah sangat akrab dengan pemerintahan sebelumnya. Salah satunya Pratikno.
Profesor ilmu politik itu masuk Istana ketika Jokowi baru memulai periode pertama pada 2014. Pratikno meninggalkan jabatan Rektor Universitas Gadjah Mada dan menjadi Menteri Sekretaris Negara. Ia bertahan sampai hari terakhir pemerintahan Jokowi pada 2024. Kementerian Sekretariat Negara sendiri mencatat masa jabatannya sebagai Mensesneg berlangsung sepanjang 2014–2024.
Sepuluh tahun berada di dekat pusat administrasi kepresidenan ternyata tidak berakhir ketika penghuni Istana berganti.
Prabowo memasukkan Pratikno ke kabinetnya sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Ketika Kabinet Merah Putih diumumkan, namanya berada bersama Airlangga Hartarto, Agus Harimurti Yudhoyono, Muhaimin Iskandar, Zulkifli Hasan dan para menteri koordinator lainnya.
Bahlil Lahadalia memiliki jalur berbeda.
Ia bukan pejabat karier yang tumbuh puluhan tahun dalam birokrasi. Sebelum masuk pemerintahan, Bahlil lama bergerak di organisasi pengusaha. Ia memimpin HIPMI Papua dan kemudian menjadi Ketua Umum HIPMI pada 2015–2019. Kariernya dalam pemerintahan nasional baru benar-benar dimulai pada masa Jokowi.
Pada 2019, Bahlil ditunjuk memimpin Badan Koordinasi Penanaman Modal. Ketika BKPM kemudian naik menjadi kementerian, ia menjadi Menteri Investasi/Kepala BKPM. Pada 19 Agustus 2024, hanya sekitar dua bulan sebelum Jokowi meninggalkan Istana, Bahlil dipindahkan menjadi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.
Prabowo kembali menunjuknya sebagai Menteri ESDM dalam Kabinet Merah Putih.
Dalam kasus Bahlil, bukan hanya orangnya yang berlanjut. Bidang pekerjaannya juga mempunyai garis yang relatif jelas. Saat memimpin BKPM, ia berkutat dengan investasi dan perizinan usaha. BKPM mencatat pada periodenya sistem perizinan OSS berbasis risiko mulai diterapkan sebagai pelaksanaan UU Cipta Kerja. Ketika berpindah ke ESDM, ia masuk langsung ke sektor yang menjadi salah satu tujuan utama investasi besar Indonesia: mineral, tambang, energi, smelter dan hilirisasi.
Karena itu, perpindahan pemerintahan tidak selalu berarti perpindahan seluruh orang yang mengelola kebijakan.
Di Kementerian Luar Negeri, pola yang terlihat malah lebih panjang.
Arrmanatha Christiawan Nasir bergabung dengan Kementerian Luar Negeri pada 1997. Saat itu masa pemerintahan Soeharto tinggal sekitar setahun. Setelah Reformasi 1998, Arrmanatha tetap bekerja sebagai diplomat ketika Presiden B.J. Habibie memimpin, kemudian Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarnoputri, Susilo Bambang Yudhoyono, Joko Widodo, hingga Prabowo Subianto.
Ia pernah ditempatkan di Perutusan Tetap Indonesia untuk PBB di Jenewa dan New York, mengurus persoalan multilateral serta ekonomi dan pembangunan. Pada masa Jokowi ia menjadi Duta Besar Indonesia untuk Prancis, Andorra dan Monako sekaligus delegasi Indonesia untuk UNESCO. Pada 2021 ia kembali ke New York sebagai Wakil Tetap Indonesia untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Prabowo kemudian membawanya masuk ke struktur politik pemerintahan sebagai Wakil Menteri Luar Negeri pada Oktober 2024. Bersamanya ada dua wakil menteri lain, Anis Matta dan Arif Havas Oegroseno.
Arrmanatha hampir menjadi kebalikan dari Sugiono.
Sugiono tumbuh sangat dekat dengan perjalanan politik Prabowo. Ia pernah berdinas di Kopassus pada 2002–2004, lalu menjadi sekretaris pribadi Prabowo dan ikut dalam fase awal berdirinya Gerindra pada 2008. Ia masuk DPR pada 2019 dan menjadi Wakil Ketua Komisi I yang antara lain mengurusi pertahanan dan hubungan luar negeri. Prabowo kemudian mengangkatnya menjadi Menteri Luar Negeri pada 2024.
Ketika dilantik, Sugiono menjadi Menteri Luar Negeri pertama dalam lebih dari dua dekade yang tidak berasal dari jalur diplomat karier. Sebelumnya jabatan itu lama dipegang diplomat profesional setelah masa Alwi Shihab pada pemerintahan Abdurrahman Wahid.
Dua orang dengan riwayat yang hampir bertolak belakang akhirnya bekerja dalam kementerian yang sama. Seorang tumbuh bersama perjalanan politik Prabowo. Yang lain tumbuh di dalam korps diplomatik melewati tujuh presiden.
Itulah salah satu wajah pemerintahan setelah pergantian kekuasaan.
Kabinet memang diumumkan sebagai kabinet presiden baru. Tetapi orang-orang di dalam pemerintahan datang membawa umur karier yang jauh lebih panjang daripada umur kabinet.
Sebagian telah dibentuk pada masa Jokowi. Sebagian sudah bekerja sejak Soeharto. Sebagian datang dari partai yang membawa Prabowo ke Istana.
Suyudi Ario Seto, calon Kapolri yang disetujui DPR pada 1 Oktober 2026, juga tidak datang tiba-tiba. Ia lulusan Akpol 1994. Artinya, ia mulai menjadi perwira ketika Soeharto masih berkuasa. Sebagian besar perjalanan kariernya ditempuh dalam tubuh kepolisian: reserse, kepolisian wilayah, Polda Metro Jaya, Kapolda Banten, sebelum mendapat penugasan sebagai Kepala BNN pada pemerintahan Prabowo.
Pergantian dari Listyo kepada Suyudi karena itu bukan perpindahan dari “orang lama” kepada seseorang yang baru mengenal negara. Yang berganti adalah pucuk organisasi. Dua orangnya sama-sama dibentuk oleh institusi kepolisian selama lebih dari tiga dekade.
Ada kecenderungan melihat pergantian presiden di Indonesia seperti pergantian bab dalam sebuah buku. Tanggalnya jelas. Jokowi berhenti pada 20 Oktober 2024, Prabowo masuk pada hari yang sama. Foto presiden di kantor pemerintah diganti. Kabinet baru diumumkan. Nama program berubah. Struktur kementerian dapat ditambah atau dipecah.
Administrasi negara tidak bergerak sesederhana kalender politik.
Presiden memang mempunyai kewenangan besar memilih menteri dan pejabat tertentu. Namun pemerintahan juga membutuhkan pengalaman yang sudah berada di dalam sistem. Seorang diplomat membawa jaringan hubungan antarnegara yang dibangun bertahun-tahun. Polisi membawa pengalaman komando dan penegakan hukum. Menteri membawa pengetahuan mengenai proyek yang berjalan, anggaran, regulasi, serta hubungan dengan berbagai lembaga.
Di sinilah kontinuitas pemerintahan sering lebih mudah dibaca melalui biografi pejabat dibandingkan pidato politik.
Pratikno menunjukkan bagaimana seorang akademisi dapat menjadi bagian penting Istana selama satu dekade pada masa Jokowi, kemudian tetap masuk kabinet Presiden berikutnya. Bahlil memperlihatkan perjalanan dari organisasi pengusaha, investasi, lalu energi yang menyeberangi pergantian pemerintahan. Listyo menjalani fase terbesar kariernya pada era Jokowi, tetapi tetap menjadi Kapolri setelah Prabowo berkuasa. Arrmanatha bahkan membawa pengalaman yang dimulai ketika Orde Baru belum berakhir.
Tidak semua kelanjutan itu mempunyai arti politik yang sama.
Bertahannya seorang pejabat yang pernah bekerja pada pemerintahan sebelumnya tidak otomatis menunjukkan kedekatan politik dengan mantan presiden. Dalam birokrasi, kepolisian dan diplomasi, perpindahan jabatan dapat lahir dari banyak pertimbangan: kebutuhan organisasi, senioritas, pengalaman, keahlian, keseimbangan politik, maupun pilihan Presiden sendiri. Motif masing-masing pengangkatan tidak dapat disimpulkan hanya dari daftar riwayat hidup.
Tetapi daftar riwayat hidup memberikan satu informasi yang sering tenggelam ketika politik dibaca sebagai pertandingan antarrezim.
Seorang presiden tidak hanya mewarisi APBN, proyek, utang, kantor dan aturan dari pendahulunya. Ia juga mewarisi manusia yang mengetahui bagaimana mesin itu bekerja.
Prabowo membawa orang-orangnya sendiri ke pemerintahan. Sugiono adalah salah satu contoh paling jelas. Pada saat yang sama, ia memakai sejumlah pejabat yang telah bekerja di pusat kekuasaan pada masa Jokowi dan mempertahankan profesional yang kariernya telah melewati beberapa presiden.
Komposisi semacam itu bukan hal asing dalam pemerintahan modern. Negara membutuhkan perubahan politik sekaligus kesinambungan administratif. Yang kemudian penting untuk diperiksa bukan sekadar dari era mana seseorang berasal, melainkan apa yang dikerjakannya setelah memperoleh kewenangan baru.
Pagi di Lubang Buaya pada 1 Oktober memberikan gambaran kecil tentang itu.
Listyo masih berdiri sebagai Kapolri di dekat Presiden ketika proses pergantiannya berlangsung di DPR. Beberapa jam kemudian, kursi itu bersiap ditempati Suyudi. Tidak ada jeda bagi institusi kepolisian untuk ikut berhenti.
Presiden dapat berganti. Pejabat dapat berpindah kursi. Tetapi negara harus tetap membuka kantor keesokan paginya. (*)
Menot Sukadana
