Pariwisata Bukan Musuh
PARIWISATA terlalu sering menjadi terdakwa setiap kali Bali membicarakan kemacetan, sampah, alih fungsi lahan, harga tanah atau pembangunan yang sulit dikendalikan. Ketika masalah datang bertumpuk, kesimpulannya pun mudah ditebak: Bali harus mengurangi ketergantungan terhadap pariwisata.
Masalahnya, kalimat itu sering ditarik terlalu jauh, seolah-olah jalan keluar Bali adalah menjauh dari pariwisata.
Itu juga keliru.
Bali sudah membangun industri ini selama puluhan tahun. Nama Bali dikenal jauh melampaui Indonesia. Tenaga kerjanya mempunyai pengalaman panjang dalam pelayanan, hotel dan restoran memiliki jaringan internasional, penerbangan terhubung dengan berbagai kota dunia, sementara jutaan orang datang setiap tahun membawa uang ke pulau ini.
Badan Pusat Statistik mencatat 6.948.754 kunjungan wisatawan mancanegara langsung ke Bali sepanjang 2025, naik 9,72 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun yang sama ekonomi Bali tumbuh 5,82 persen. Penyediaan akomodasi dan makan minum tumbuh 10,25 persen, sedangkan pada triwulan IV-2025 sektor ini masih menjadi penyumbang terbesar PDRB Bali dengan porsi 22,10 persen.
Sulit membayangkan Bali meninggalkan kekuatan ekonomi sebesar itu. Bahkan tidak ada alasan untuk melakukannya.
Yang perlu dipersoalkan justru ke mana keuntungan dari industri tersebut dibawa setelah uang wisatawan masuk ke Bali.
Selama ini ukuran keberhasilan pariwisata sebagian besar masih berada di sekitar jumlah kunjungan, tingkat hunian hotel, lama tinggal atau belanja wisatawan. Semua indikator itu penting. Namun setelah lebih dari setengah abad hidup bersama pariwisata, Bali perlu menambahkan ukuran lain: apakah pertumbuhan industri ini juga membuat pertanian lebih kuat, tenaga kerja lebih terampil, produk lokal lebih kompetitif dan usaha Bali mampu memperoleh pendapatan dari luar sektor wisata?
Di sinilah gagasan Dani Rodrik relevan.
Rodrik adalah ekonom kelahiran Istanbul, Turki, yang kini menjadi profesor ekonomi politik internasional di Harvard Kennedy School, Amerika Serikat. Kajian-kajiannya banyak membahas pembangunan ekonomi, globalisasi, industrialisasi dan perubahan struktur ekonomi. Ia termasuk ekonom yang menekankan pentingnya diversifikasi produktif agar pertumbuhan tidak berhenti pada kegiatan yang sudah dikuasai.
Dalam kerangka Rodrik, sebuah daerah tidak menjadi lebih kuat hanya karena sektor unggulannya terus membesar. Kekuatan ekonomi justru bertambah ketika keberhasilan satu sektor membuka jalan bagi kegiatan baru yang lebih produktif dan memiliki pasar sendiri.
Bagi Bali, artinya cukup jelas.
Pariwisata tidak perlu diperkecil hanya supaya sektor lain terlihat besar. Yang diperlukan ialah menjadikan pariwisata sebagai pasar, sumber modal dan tempat belajar bagi sektor-sektor yang kelak dapat berdiri lebih mandiri.
Cara melihat seperti ini sebenarnya mempunyai akar panjang dalam pemikiran ekonomi pembangunan.
Albert O. Hirschman, ekonom kelahiran Berlin yang kemudian berkarier di Amerika Serikat, pernah mengajar di Harvard dan bekerja di Institute for Advanced Study, Princeton. Ia dikenal melalui pemikirannya tentang pembangunan ekonomi dan hubungan antarsektor.
Dalam bukunya The Strategy of Economic Development yang terbit pada 1958, Hirschman menjelaskan pentingnya keterkaitan ke belakang dan ke depan, atau backward dan forward linkages. Sebuah industri menjadi semakin bernilai ketika pertumbuhannya menciptakan permintaan terhadap pemasok lokal dan kemudian membuka kegiatan ekonomi baru.
Kerangka itu mudah dibawa ke Bali.
Sebuah hotel tidak hanya membutuhkan kamar dan wisatawan. Setiap hari dapurnya memerlukan sayur, beras, buah, telur, ikan dan daging. Kamar membutuhkan furnitur, kain, sabun serta berbagai perlengkapan lain. Pengelola hotel memakai perangkat lunak, jasa desain, akuntansi, pemasaran dan teknologi.
Pertanyaannya kemudian bukan sekadar berapa kamar yang terjual, tetapi berapa banyak kebutuhan tersebut diproduksi di Bali.
Jika hotel membeli sayuran dari petani Baturiti, pertumbuhan pariwisata masuk ke pertanian. Ketika kopi Kintamani masuk jaringan hotel dan restoran, manfaat yang sama mengalir ke perkebunan. Furnitur buatan perajin lokal membawa uang wisata ke industri pengolahan. Perusahaan teknologi Bali yang membuat perangkat lunak untuk hotel memperluas manfaat pariwisata ke ekonomi digital.
Semakin panjang hubungan seperti itu, semakin besar uang pariwisata berputar di dalam ekonomi Bali.
Sebaliknya, apabila sebagian besar kebutuhan industri wisata didatangkan dari luar, sebagian manfaat ekonomi ikut keluar bersama pembayaran kepada pemasok.
Bali sebenarnya telah memiliki kebijakan untuk mempertemukan pariwisata dengan produksi lokal. Peraturan Gubernur Bali Nomor 99 Tahun 2018 mengatur pemasaran dan pemanfaatan produk pertanian, perikanan dan industri lokal Bali. Hotel, restoran dan katering antara lain diwajibkan menggunakan produk pertanian dan perikanan lokal sedikitnya 30 persen serta produk industri lokal paling sedikit 20 persen dari kebutuhannya.
Arah kebijakannya penting karena pasar sesungguhnya sudah tersedia.
Hampir tujuh juta kunjungan wisman dalam setahun berarti jutaan orang makan, menginap, minum kopi, membeli oleh-oleh dan menggunakan berbagai layanan di Bali. Belum termasuk wisatawan domestik. Tidak banyak daerah mempunyai pasar internasional sebesar itu yang datang langsung ke tempat produksinya.
Masalah berikutnya adalah apakah produsen Bali mampu mengambil kesempatan tersebut.
Hotel membutuhkan pasokan dalam jumlah cukup, mutu yang seragam dan pengiriman yang terjamin. Petani tidak otomatis memperoleh pasar hanya karena produknya berasal dari Bali. Demikian pula UMKM. Sentimen lokal mungkin membuka pintu, tetapi kualitas menentukan apakah hubungan dagang bertahan.
Karena itu penguatan produk lokal tidak cukup dilakukan dengan slogan mencintai produk Bali.
Petani perlu mengetahui apa yang dibutuhkan hotel dan restoran. Kelompok tani membutuhkan kepastian pembelian. Pengolahan pascapanen harus diperbaiki. Distribusi perlu dipangkas agar harga tidak membengkak. UMKM memerlukan desain kemasan, standardisasi produksi dan manajemen yang mampu memenuhi pesanan dalam jumlah besar.
Pariwisata kemudian dapat berfungsi sebagai tempat produk tersebut naik kelas.
Kopi Kintamani, misalnya, tidak harus berhenti sebagai secangkir kopi yang diminum wisatawan selama liburan. Setelah orang mengenalnya di Bali, produk yang sama seharusnya dapat dibeli lagi ketika konsumen sudah kembali ke Melbourne, Tokyo atau Berlin.
Logika itu berlaku pula untuk cokelat, produk perawatan tubuh, makanan olahan, kerajinan, furnitur, fesyen, desain sampai karya digital.
Pada titik tersebut terjadi perubahan penting. Uang pertama datang karena wisatawan berada di Bali. Uang berikutnya masuk karena produk Bali sudah menemukan pembelinya.
Hubungan ekonomi tidak selesai di terminal keberangkatan Ngurah Rai.
Di sinilah pembicaraan mengenai diversifikasi ekonomi seharusnya bergerak lebih jauh.
Selama ini Bali sangat mahir menjual sesuatu kepada orang yang sudah berada di pulau ini. Tantangan berikutnya adalah menjual sesuatu kepada orang yang berada di luar Bali.
Pariwisata bisa menjadi pintu masuk karena jutaan wisatawan yang datang setiap tahun pada dasarnya merupakan jutaan calon konsumen yang berhadapan langsung dengan produk, merek dan kreativitas Bali.
Sayangnya, peluang itu masih sering berhenti pada konsumsi selama liburan.
Orang minum kopi Bali di Bali. Membeli kerajinan di Bali. Menggunakan jasa Bali di Bali. Setelah pesawat berangkat, hubungan ekonominya selesai.
Padahal tidak harus demikian.
Turis dapat menjadi pintu masuk menuju pasar dunia, bukan pasar dunia itu sendiri.
Logika yang sama dapat diterapkan pada penerimaan publik.
Sejak Februari 2024, Bali mengenakan pungutan Rp150.000 kepada wisatawan asing. Pada 2025, sekitar 2,4 juta wisatawan membayar pungutan tersebut dan menghasilkan sekitar Rp369 miliar. Pemerintah Provinsi Bali saat itu menyebut tingkat kepatuhan masih sekitar 34 persen dari total kunjungan.
Dana pungutan itu memang memiliki peruntukan yang telah diatur, terutama untuk pelestarian budaya, perlindungan lingkungan dan infrastruktur terkait pariwisata. Namun keberadaannya memperlihatkan satu hal: pariwisata mempunyai kemampuan menciptakan sumber fiskal yang besar.
Prinsip itu bisa dibaca lebih luas.
Kemakmuran yang lahir dari pariwisata seharusnya tidak seluruhnya kembali kepada kebutuhan pariwisata. Sebagian mesti digunakan untuk memperkuat kemampuan Bali menghasilkan pendapatan dari sektor lain.
Pendidikan menjadi salah satu kuncinya.
Industri wisata selama puluhan tahun ikut membentuk pasar tenaga kerja Bali. Sekolah dan perguruan tinggi menyesuaikan diri dengan kebutuhan hotel, restoran, perjalanan wisata dan jasa. Itu wajar karena pekerjaan memang tersedia di sana.
Namun Bali tidak bisa selamanya hanya menyiapkan tenaga kerja untuk industri yang sudah ada.
Perguruan tinggi juga perlu menghasilkan pengetahuan yang dapat menciptakan usaha baru. Penelitian pertanian harus bertemu kebutuhan industri pangan. Program teknologi dapat membantu perusahaan lokal membangun aplikasi dan sistem bisnis. Fakultas seni dan desain dapat mempertemukan kreativitas dengan produk yang mempunyai pasar komersial. Riset mengenai air, energi dan pengolahan sampah bahkan dapat menggunakan problem pariwisata sebagai tempat mengembangkan teknologi.
Rodrik berulang kali menekankan bahwa transformasi ekonomi tidak berlangsung otomatis. Masuk ke kegiatan baru membutuhkan proses belajar, investasi, koordinasi dan dukungan kebijakan. Perusahaan pertama yang mencoba sesuatu menanggung risiko lebih besar karena belum mengetahui apakah usaha tersebut akan berhasil.
Karena itu pemerintah memiliki peranan penting.
Jika keuntungan dari pariwisata hanya kembali digunakan untuk memperbesar pariwisata, Bali akan berputar di lingkaran yang sama. Hotel menghasilkan pendapatan, kemudian muncul hotel baru. Kawasan wisata tumbuh, lalu dibuka kawasan wisata berikutnya. Jalan padat, kemudian dibangun jalan agar mobilitas menuju kawasan wisata lebih lancar.
Ekonominya membesar, tetapi struktur dasarnya tidak banyak berubah.
Transformasi mulai terjadi ketika kemakmuran dari pariwisata ikut membiayai kemampuan baru.
Pendapatan daerah dapat memperbaiki kualitas sekolah dan pendidikan vokasi. Industri hotel dapat menjadi pasar awal produksi pangan lokal. Investasi pariwisata seharusnya membawa keterampilan manajemen dan teknologi yang kelak digunakan di sektor lain. UMKM yang mula-mula hidup dari wisatawan perlu dibantu agar mampu menjual produknya tanpa tergantung pada musim liburan.
Hubungan antara pariwisata dan ekonomi digital juga perlu dibaca dengan cara serupa.
Sebuah perusahaan perangkat lunak di Denpasar dapat memulai dari membuat sistem reservasi untuk hotel di Badung. Setelah produknya teruji, pasar berikutnya bisa berada di Thailand atau Australia.
Studio desain yang mendapat pekerjaan dari restoran di Canggu dapat memakai portofolio tersebut untuk mencari klien di Singapura. Produsen makanan yang berhasil memenuhi standar hotel internasional mempunyai bekal untuk masuk ke jaringan ritel yang lebih luas.
Pada saat itu pariwisata bukan lagi sekadar pasar.
Ia menjadi tempat belajar.
Hotel tidak hanya menghasilkan kamar. Ia ikut melahirkan pemasok. Restoran membantu membentuk produsen pangan. Wisatawan memperkenalkan merek lokal kepada pasar baru. Investasi membawa pengetahuan dan standar usaha yang dapat digunakan di luar pariwisata.
Kalau proses itu berjalan, perdebatan mengenai pariwisata Bali juga akan berubah.
Selama ini diskusi sering terjebak pada dua kutub. Satu pihak menganggap semakin banyak wisatawan selalu semakin baik. Pihak lain melihat pariwisata sebagai sumber hampir seluruh persoalan Bali.
Keduanya terlalu sederhana.
Pariwisata memang membawa biaya. Infrastruktur menanggung beban lebih besar. Tanah menghadapi tekanan. Air, sampah dan lalu lintas harus dikelola. Kebudayaan menghadapi komersialisasi. Pertumbuhan yang tidak terkendali dapat menurunkan kualitas hidup masyarakat sekaligus merusak kualitas destinasi.
Karena itu daya dukung tetap harus dihitung. Tata ruang harus ditegakkan. Alih fungsi lahan perlu dikendalikan. Investasi harus tunduk pada aturan. Jumlah wisatawan juga tidak dapat terus dibaca sebagai angka yang harus selalu dinaikkan.
Namun mengoreksi model pariwisata berbeda dengan memusuhi pariwisata.
Yang dibutuhkan adalah membuat industri ini bekerja lebih jauh daripada sekadar menjual kamar dan pengalaman.
Ukuran keberhasilannya pun harus diperluas.
Bukan hanya berapa hotel yang penuh, tetapi seberapa banyak produk petani masuk ke hotel tersebut. Bukan sekadar jumlah restoran baru, tetapi apakah restoran ikut membangun pemasok lokal. Bukan hanya investasi yang masuk, tetapi pengetahuan apa yang tertinggal setelah investasi itu datang.
Yang lebih penting lagi, perlu dilihat berapa banyak usaha Bali yang akhirnya mampu memperoleh pendapatan dari luar pulau tanpa bergantung pada kedatangan wisatawan.
Dengan cara itu, pariwisata tidak menjadi lawan diversifikasi.
Ia justru membiayai diversifikasi.
Bali tidak harus memilih antara menjadi pulau pariwisata atau meninggalkan pariwisata.
Pilihan yang lebih masuk akal adalah menggunakan enam dekade pengalaman menerima dunia untuk memasuki tahap berikutnya.
Selama ini dunia datang ke Bali membawa uang.
Tantangan Bali sekarang adalah memastikan ketika mereka pulang, hubungan ekonominya tidak ikut pulang.
Sebab pertanyaan masa depan Bali bukan lagi hanya berapa banyak orang yang mampu didatangkan ke pulau ini.
Pertanyaannya jauh lebih penting:
Apa yang mampu dijual Bali kepada dunia tanpa dunia harus datang ke Bali? (*)
Menot Sukadana
