Bali Sudah Diramal 64 Tahun Lalu

PADA 17 Juni 1962, The Straits Times di Singapura memuat sebuah berita pendek dari Jakarta. Panjangnya hanya 164 kata. Judulnya jauh lebih panjang umur daripada beritanya: “Measures to Protect Bali—From Tourists.”

Kata yang digunakan kantor berita Reuters ketika itu bahkan lebih keras. Presiden Soekarno disebut sedang mengambil langkah untuk melindungi Bali dari “an expected flood of tourists”, banjir wisatawan yang diperkirakan akan datang.

Berita itu muncul ketika pemerintah Indonesia justru sedang giat mendorong pariwisata. The Straits Times menyebutnya sebagai all-out tourism drive. Dalam situasi itulah Soekarno meminta pengembangan wisata baru di Bali dibatasi.

Tahun itu 1962.

Enam puluh empat tahun kemudian, istilahnya berubah. Bali kini mengenal overtourism. Ada kemacetan, persoalan sampah, tekanan terhadap air bersih, alih fungsi lahan, pembangunan akomodasi, dan kepadatan aktivitas di kawasan wisata. Pemerintah Provinsi Bali sendiri pada Juli 2026 memasukkan persoalan-persoalan tersebut sebagai tantangan yang harus dihadapi di tengah pertumbuhan pariwisata.

Rupanya Bali tidak kekurangan peringatan. Peringatan itu bahkan datang ketika industri pariwisatanya belum benar-benar besar.

Peringatan Lama

Sulit membayangkan Bali tahun 1962 dari Bali hari ini. Hotel belum berderet sepanjang kawasan selatan. Bandara Ngurah Rai belum menjadi pintu internasional seperti sekarang. Vila belum menyusup jauh ke desa-desa. Canggu belum menjadi nama global. Istilah overtourism juga belum dikenal.

Pariwisata Indonesia masih berada pada tahap mencari bentuk.

Pada dekade 1950-an, industri wisata Bali dibangun kembali setelah perang dan revolusi. Adrian Vickers, sejarawan dari University of Sydney yang meneliti arsip pariwisata Bali periode itu, menemukan jaringan usaha yang relatif sederhana: hotel kecil, art shop, pemandu wisata, seniman, pedagang cendera mata, dan agen perjalanan.

Banyak usaha tersebut dijalankan orang Bali dan orang Indonesia. Perempuan Bali juga memegang peranan penting sebagai pengusaha dan pedagang seni, meskipun jejak mereka sering hanya tercatat sebagai “Ny.” dalam dokumen lama. Pariwisata ketika itu belum sepenuhnya menjadi industri besar yang dikendalikan modal dan jaringan internasional.

Sanur sudah menjadi salah satu pusatnya. Kuta mulai tumbuh. Bali Hotel di Denpasar menjadi tempat menginap orang asing. Seniman menjual lukisan kepada pengunjung. Pertunjukan tari mulai masuk dalam rangkaian perjalanan wisata.

Jumlah wisatawan tentu belum seberapa dibandingkan sekarang.

Namun justru pada fase itulah kekhawatiran muncul.

Berita The Straits Times pada 1962 menunjukkan sesuatu yang penting. Pemerintah tidak hanya berpikir bagaimana mendatangkan orang ke Bali. Pada saat yang sama sudah ada kesadaran bahwa kedatangan orang dalam jumlah besar bisa membawa persoalan.

Ada dua kepentingan yang berjalan beriringan: Bali perlu dibuka, tetapi Bali juga perlu dilindungi.

Dua kepentingan itu kelak menjadi persoalan yang tidak pernah benar-benar selesai.

Angka Mulai Bicara

Enam tahun setelah berita tentang “banjir wisatawan” itu terbit, sebuah surat kabar di Bali mengangkat persoalan yang hampir sama.

Pada 1 September 1968, Suluh Marhaen Edisi Bali menerbitkan tulisan berjudul “Indonesia Bandjir Wisata? Angka-angka jang bitjara.”

Jejak artikel tersebut ditemukan dalam penelitian Vickers. Ia menggunakannya sebagai sumber untuk melihat perkembangan pariwisata Indonesia pada masa itu. Artikel tersebut mencatat jumlah wisatawan yang datang ke Indonesia sebanyak 9.064 orang pada 1956 dan 26.206 orang pada 1966. Angkanya masih sangat kecil dibandingkan dengan industri pariwisata sekarang.

Yang menarik bukan semata angkanya.

Yang menarik adalah pilihan katanya.

Banjir wisata.

Istilah itu sudah muncul dalam pers ketika pariwisata Indonesia baru menerima puluhan ribu wisatawan setahun.

Setahun kemudian, pembicaraan tentang pariwisata Bali bergerak semakin jauh. Ia tidak lagi sekadar membicarakan bagaimana orang datang, menginap, membeli lukisan atau menonton tari. Pemerintah mulai menghitung kemampuan kawasan menerima wisatawan.

Sebuah laporan tahun 1969 mengenai Sanur dan Kuta menghitung kapasitas akomodasi pariwisata kedua kawasan. Sanur diproyeksikan mampu menampung 75.000 sampai 100.000 wisatawan per tahun. Untuk Kuta, rentangnya jauh lebih besar, 90.000 sampai 810.000 wisatawan per tahun. Dokumen itu merupakan bagian dari proses perencanaan yang kemudian mengarah menuju penyusunan rencana induk pariwisata Bali.

Angka tersebut bukan ukuran carrying capacity ekologis seperti yang sekarang sering dibicarakan. Ia lebih dekat pada perhitungan kemampuan pengembangan dan akomodasi wisata. Namun kehadirannya menunjukkan bahwa pertanyaan mengenai berapa banyak wisatawan yang dapat ditampung sebuah kawasan sudah masuk ke meja perencana lebih dari setengah abad lalu.

Bali bahkan belum menerima wisatawan dalam jumlah besar.

Pada 1969, kedatangan wisatawan melalui udara ke Bali baru sekitar 47.000 orang. Enam tahun kemudian angkanya sudah melampaui 202.000. Pertumbuhannya rata-rata sekitar 27,5 persen setiap tahun.

Pintu telah dibuka. Arus mulai membesar.

Pulau yang Berhasil

Enam dekade kemudian, ukuran keberhasilan pariwisata Bali berubah sangat jauh.

Sepanjang 2025, Bali menerima sekitar 16,3 juta kunjungan wisatawan. Sebanyak 7,05 juta merupakan wisatawan mancanegara dan sekitar 9,3 juta wisatawan domestik. Pemerintah Provinsi Bali menyebut jumlah itu hampir empat kali jumlah penduduk Bali yang sekitar 4,5 juta jiwa.

Angka tahun 1960-an dan angka sekarang tentu tidak dapat dibandingkan mentah-mentah karena metode pencatatan dan kategori wisatawannya berbeda. Namun skalanya menjelaskan perubahan yang terjadi.

Yang dulu dikhawatirkan sebagai arus besar kini menjadi kenyataan sehari-hari.

Keberhasilan itu menghasilkan ekonomi. Pemerintah Bali memperkirakan perputaran ekonomi yang berasal dari wisatawan mancanegara pada 2025 mencapai sekitar Rp176 triliun. Pariwisata menciptakan pekerjaan, menghidupkan hotel dan restoran, menggerakkan perdagangan, transportasi, hiburan, ekonomi kreatif, serta ribuan usaha yang bergantung pada pergerakan wisatawan.

Tidak masuk akal membicarakan Bali hari ini dengan menghapus fakta tersebut.

Namun keberhasilan mempunyai biaya.

Dalam rapat pembangunan wilayah Bali pada Juli 2026, pemerintah sendiri menyebut alih fungsi lahan, peningkatan volume sampah, gangguan ekosistem, ancaman ketersediaan air bersih dan kemacetan sebagai tantangan yang muncul bersama tingginya aktivitas pariwisata.

Di Badung, jantung pariwisata Bali, timbulan sampah disebut mencapai sekitar 876 ton sehari. Pemerintah daerah juga menghadapi kemacetan, banjir dan persoalan ketersediaan air bersih.

Pada Mei 2026, Bank Dunia kembali datang membawa daftar persoalan: air, sampah, transportasi, air bersih dan listrik. Pesannya sederhana. Jika tidak ditangani, persoalan tersebut dapat menjadi ancaman bagi keberlanjutan Bali.

Daftar itu terdengar sangat kontemporer.

Tetapi semangat peringatannya terasa akrab jika surat kabar tahun 1962 dibuka kembali.

Bukan Soal Jumlah Saja

Di sinilah persoalan pariwisata Bali sering terjebak.

Setiap kali jumlah wisatawan meningkat, angka itu dibaca sebagai keberhasilan. Ketika jumlah menurun, kekhawatiran muncul. Perdebatan kemudian bergerak antara dua kutub: bagaimana mendatangkan lebih banyak wisatawan dan bagaimana mengatasi akibat ketika terlalu banyak orang datang pada ruang yang sama.

Padahal pertanyaan yang muncul sejak 1960-an sebenarnya lebih mendasar.

Berapa banyak pertumbuhan yang dapat ditanggung Bali tanpa merusak alasan orang datang ke Bali?

Pertanyaan itu tidak dapat dijawab hanya dengan jumlah kamar hotel atau target kunjungan.

Jalan mempunyai kapasitas. Air mempunyai batas. Tempat pembuangan sampah mempunyai kapasitas. Pantai mempunyai ruang. Sawah membutuhkan tanah. Desa membutuhkan tempat tinggal. Upacara membutuhkan ruang. Penduduk juga membutuhkan kota yang masih dapat mereka gunakan untuk menjalani kehidupan sehari-hari.

Pariwisata memakai ruang yang sama.

Karena itu, persoalannya tidak selesai dengan mengganti istilah dari pariwisata massal menjadi pariwisata berkualitas. Istilah baru tidak otomatis mengurangi kendaraan, kebutuhan air, produksi sampah atau tekanan terhadap tanah.

Yang dibutuhkan adalah ukuran yang lebih konkret.

Berapa banyak kamar yang masih dapat dibangun dalam satu kawasan? Berapa kemampuan pasokan airnya? Berapa volume kendaraan yang dapat diterima jalannya? Berapa luas lahan pertanian yang harus tetap dipertahankan? Berapa banyak sampah yang mampu diolah? Di kawasan mana pembangunan harus dihentikan, bukan sekadar diperlambat?

Pertanyaan seperti itu membuat pariwisata kembali menjadi persoalan tata kelola, bukan semata persoalan promosi.

Ramalan yang Diabaikan

Tentu tidak tepat mengatakan bahwa sebuah berita 164 kata pada 1962 telah meramalkan seluruh persoalan Bali tahun 2026.

Sejarah tidak bekerja seperti ramalan.

Namun arsip itu menunjukkan bahwa risiko pertumbuhan pariwisata sudah dikenali sejak sangat awal. Bahkan ketika pemerintah sedang bekerja keras mendatangkan wisatawan, sudah muncul kekhawatiran mengenai apa yang terjadi jika mereka datang terlalu banyak.

Enam tahun kemudian pers menggunakan istilah “banjir wisata”. Setahun setelahnya para perencana mulai menghitung kemampuan Sanur dan Kuta menerima wisatawan.

Bali sebenarnya tidak datang ke persoalan hari ini tanpa peringatan.

Itulah bagian sejarah yang terasa ironis.

Selama puluhan tahun Bali sangat berhasil menjawab satu pertanyaan: bagaimana membuat dunia datang?

Bandara diperbesar. Jalan dibangun. Hotel bertambah. Promosi dilakukan. Investasi dibuka. Destinasi baru bermunculan. Desa-desa yang dahulu tidak masuk peta wisata kini dapat ditemukan melalui telepon genggam dalam hitungan detik.

Dunia akhirnya datang.

Pertanyaan berikutnya jauh lebih sulit: berapa banyak yang masih bisa diterima Bali?

Enam puluh empat tahun lalu, pertanyaan itu rupanya sudah mengetuk pintu.

Kali ini Bali tidak bisa mengatakan belum pernah diperingatkan. (*)

Menot Sukadana