Ketika Orang Bali Masih Jadi Tuan
SEBELUM hotel-hotel besar berdiri di tepi pantai, pariwisata Bali tumbuh lewat toko kecil, sanggar, mobil sewaan, pedagang seni, dan jaringan orang-orang yang saling mengenal. Wisatawan datang dalam jumlah terbatas, lalu bergerak dari Denpasar menuju Sanur, Ubud, Klungkung, atau desa-desa tempat lukisan dan kerajinan dibuat. Industri itu belum memiliki skala seperti sekarang, tetapi sudah menggerakkan uang dan melahirkan kelompok pengusaha baru.
Nyoman Rapeg termasuk di dalamnya. Ia membuka Toko Sutji di Denpasar pada 1951 dan menjual ukiran, lukisan, kain, perhiasan, serta berbagai barang yang dicari wisatawan. Barang dagangannya diperoleh dari jaringan perajin di Kamasan, Celuk, Peliatan, Meduwi, Pemogan, dan sejumlah tempat lain.
Rapeg tidak sendirian. Jero Nuratni menjalankan Toko Pelangi, sementara sejumlah perempuan Bali mengelola perdagangan barang seni dan barang antik di Klungkung. Di Mas, pematung Ida Bagus Tilem membangun jaringan penjualan karya. Ubud, Batuan, Peliatan, Celuk, Sanur, dan Denpasar perlahan menjadi bagian dari jalur yang menghubungkan wisatawan dengan seniman serta pedagang lokal.
Daftar resmi yang ditemukan sejarawan Adrian Vickers mencatat sedikitnya 45 art shop di Bali pada 1956. Catatan itu penting karena memperlihatkan wajah lain pariwisata Bali yang sering hilang di balik sejarah hotel besar dan proyek pemerintah. Perempuan Bali, misalnya, memegang peran cukup penting dalam perdagangan seni, meskipun dokumen masa itu sering hanya mencatat mereka dengan sebutan “Ny.” tanpa nama lengkap.
Pariwisata Bali ketika itu memang masih kecil. Namun orang Bali tidak sekadar menonton wisatawan datang. Mereka ikut membangun jalur ekonomi yang kemudian menjadi dasar industri.
Tumbuh dari Bawah
Cerita pariwisata Bali 1950-an tentu tidak bisa dibaca sebagai masa ketika seluruh kendali berada di tangan masyarakat lokal. Warisan kolonial masih terasa kuat. Orang asing tetap berperan dalam perdagangan seni, promosi, serta pembentukan citra Bali sebagai tujuan wisata. Cara wisatawan melihat kebudayaan Bali pun sebagian masih mengikuti pola yang dibentuk sejak masa Hindia Belanda.
Namun ruang bagi pengusaha lokal cukup besar. Hubungan antara wisatawan dan ekonomi setempat juga relatif pendek. Turis membeli lukisan langsung dari toko atau seniman, menggunakan mobil dan pemandu lokal, menghadiri pertunjukan tari, lalu membawa pulang kerajinan yang dibuat di desa-desa Bali.
Toko Sutji memberi gambaran bagaimana jaringan itu bekerja. Barang dari berbagai desa dikumpulkan dan dijual kepada wisatawan, bahkan sebagian dipasarkan ke Jakarta. Ketika usaha berkembang, keluarga menggunakan hasilnya untuk membeli kendaraan sehingga anggota keluarga dapat bekerja sebagai pengemudi sekaligus pemandu wisata.
Perputaran uang berlangsung dalam mata rantai yang tidak terlalu panjang. Wisatawan membayar jasa perjalanan, membeli barang, menonton pertunjukan, dan menginap. Penghasilan kemudian menyebar ke pedagang, perajin, seniman, sopir, pemandu, serta keluarga yang berada di sekitar kegiatan tersebut.
Posisi masyarakat lokal pada masa itu karena itu tidak cukup digambarkan hanya sebagai pekerja pariwisata. Sebagian menjadi pemilik usaha, pemasok, perantara, sekaligus pengambil keputusan dalam skala bisnisnya sendiri.
Vickers melihat dekade 1950-an sebagai periode ketika kemungkinan lain bagi pariwisata Bali masih terbuka. Industri itu dapat berkembang melalui inisiatif lokal, bukan sepenuhnya melalui proyek besar yang dirancang dari atas.
Balitour dan Gagasan Lokal
Salah satu upaya terpenting muncul pada 1956 melalui pembentukan Gabungan Tourisme Bali, yang kemudian dikenal sebagai Balitour. Nyoman Oka, pejuang kemerdekaan yang pernah menjadi Bupati Tabanan, terlibat bersama sejumlah tokoh Bali dalam pendiriannya.
Struktur Balitour menarik karena memperlihatkan bagaimana pariwisata dipahami ketika itu. Organisasi ini dibangun dengan corak koperasi dan melibatkan perusahaan lokal, koperasi ekspor-impor, Yayasan Keradjinan Bali, serta pemerintah daerah. Balitour menghubungkan hotel, toko seni, pengemudi, pemandu, dan pelaku usaha lain yang sudah tumbuh lebih dulu.
Jumlah wisatawan tentu belum besar. Catatan yang dikutip Vickers menunjukkan kedatangan wisatawan ke Indonesia hanya sekitar 9.000 orang pada 1956 dan meningkat menjadi sekitar 26.000 orang satu dekade kemudian. Angka lama tersebut memiliki keterbatasan pencatatan, tetapi skalanya tetap jauh dari jutaan perjalanan yang dikenal Bali sekarang.
Yang menarik justru cara pemerintah daerah melihat industri baru itu. Dokumen DPRD Bali tahun 1957 menyebut pariwisata sebagai salah satu jalan untuk “mempertinggi kemakmuran rakyat”. Pemerintah dan pelaku usaha membicarakan persoalan yang sangat praktis: kredit, perbaikan jalan, layanan wisata, tempat yang perlu dikunjungi, pertunjukan, sampai lokasi wisatawan membeli barang.
Pariwisata belum dibahas sebagai mesin besar yang berdiri sendiri. Ia masih menempel erat pada ekonomi masyarakat dan jaringan usaha yang ada di Bali.
Ketika Arah Mulai Bergeser
Situasi berubah menjelang akhir 1950-an. Politik nasional semakin terpusat, ekonomi Indonesia menghadapi tekanan, dan jumlah wisatawan Barat sempat menurun. Balitour juga tidak mampu terus bertahan dalam kondisi keuangan yang lemah.
Pemerintah pusat kemudian memperbesar peran perusahaan pariwisata nasional Nitour. Balitour akhirnya masuk ke dalam perusahaan itu sekitar 1960. Proses tersebut tidak berlangsung mulus. Nyoman Oka bahkan pernah menyatakan bahwa ia lebih baik menjual kacang daripada menerima penggabungan.
Ucapan itu memperlihatkan adanya ketegangan mengenai siapa yang seharusnya mengendalikan industri. Namun kekuatan kebijakan berada di Jakarta. Nitour memperoleh posisi yang semakin dominan, sementara ruang bagi perusahaan daerah menjadi lebih sempit.
Perubahan arah makin jelas ketika pemerintah pusat mulai membangun hotel bertaraf internasional. Hotel Indonesia berdiri di Jakarta, Ambarrukmo dibangun di Yogyakarta, lalu Bali Beach Hotel muncul di Sanur dan mulai beroperasi pada pertengahan 1960-an.
Bali Beach menjadi simbol modernisasi. Bangunannya tinggi, fasilitasnya mengikuti standar internasional, dan pengelolaannya melibatkan jaringan hotel global. Manajer asing membawa pola manajemen Amerika dan Eropa, sementara kebutuhan tenaga profesional melahirkan kursus serta pendidikan pariwisata.
Kemajuan tersebut memperbesar kapasitas Bali menerima wisatawan. Bersamaan dengan itu, struktur industrinya ikut berubah. Modal menjadi semakin besar, hubungan dengan jaringan internasional semakin kuat, dan keputusan penting makin bergeser dari usaha kecil menuju perusahaan, pemerintah, serta pengelola berskala besar.
Datangnya Rencana Besar
Babak berikutnya berlangsung menjelang 1970 ketika pemerintah Indonesia meminta dukungan Bank Dunia untuk mengembangkan pariwisata. Misi lembaga tersebut datang pada 1969 dan kemudian mendorong penyusunan rencana induk pariwisata Bali.
Konsultan Prancis SCETO menyusun rencana itu dengan dukungan United Nations Development Programme dan Bank Dunia. Hasilnya antara lain melahirkan gagasan pengembangan Nusa Dua sebagai kawasan pariwisata baru yang dirancang secara khusus.
Pemilihan Nusa Dua mempunyai alasan yang cukup masuk akal. Sanur dan Kuta sudah berkembang tanpa perencanaan yang memadai. Persoalan jalan, sanitasi, air, lingkungan, dan tekanan terhadap kawasan permukiman mulai terlihat. Pemerintah membutuhkan lokasi yang dapat dikendalikan sejak awal.
Kebijakan tersebut kemudian menjadi salah satu fondasi penting pariwisata Bali modern. Hotel dibangun dalam kawasan yang direncanakan, investasi besar masuk, standar pelayanan internasional diterapkan, sementara promosi Bali semakin terhubung dengan pasar dunia.
Perubahan itu membawa manfaat ekonomi yang besar. Namun secara historis, terjadi pergeseran penting: pariwisata yang sebelumnya tumbuh melalui banyak simpul lokal masuk ke sistem yang semakin bergantung pada keputusan pemerintah pusat, lembaga internasional, konsultan, investor, dan jaringan hotel global.
Orang Bali tetap berada di dalam industri, tetapi posisi mereka tidak selalu sama dengan masa ketika skala usaha masih kecil.
Jalan yang Pernah Ada
Temuan Vickers menarik bukan karena menawarkan romantisme terhadap Bali tahun 1950-an. Pariwisata masa itu juga memiliki persoalan. Pasar wisata sudah memengaruhi karya seni, selera pengunjung ikut menentukan barang yang diproduksi, dan citra Bali kerap dibentuk sesuai harapan orang luar.
Pelukis I Ketut Rudin, misalnya, pernah diarahkan membuat gambar legong karena dianggap lebih mudah dijual. Artinya, tekanan pasar terhadap kebudayaan bukan persoalan baru. Bahkan ketika pariwisata masih kecil, selera wisatawan sudah ikut menentukan bentuk barang yang keluar dari studio seniman.
Namun struktur ekonominya berbeda. Masyarakat lokal memiliki kesempatan lebih besar untuk masuk sebagai pemilik usaha dan penghubung langsung dengan pasar. Jarak antara uang yang dibelanjakan wisatawan dan orang yang menerima manfaatnya lebih pendek.
Perbedaan inilah yang membuat pengalaman 1950-an layak dibaca kembali. Sejarah tersebut menunjukkan bahwa bentuk pariwisata Bali sekarang bukan satu-satunya kemungkinan yang pernah tersedia.
Bali pernah menempuh jalan yang lebih banyak bertumpu pada jaringan lokal. Jalan itu kemudian bertemu dengan perubahan politik, pembangunan nasional, modal besar, dan tuntutan pasar internasional. Sebagian bertahan, sebagian lainnya tersisih atau masuk ke struktur baru.
Industri yang Membesar
Tujuh dekade kemudian, membandingkan Bali sekarang dengan Bali tahun 1956 tentu harus dilakukan secara hati-hati. Industri telah tumbuh sangat jauh. Statistik Pariwisata Bali mencatat ribuan usaha akomodasi serta lebih dari sepuluh ribu restoran dan rumah makan pada 2025. Jumlah wisatawan juga sudah mencapai jutaan orang setiap tahun.
Bali tidak mungkin kembali kepada pariwisata yang hanya ditopang puluhan toko seni, beberapa hotel, dan segelintir mobil wisata. Ekonomi masyarakat juga sudah berubah. Banyak keluarga menggantungkan kehidupan pada hotel, restoran, transportasi, konstruksi, perdagangan, jasa, hiburan, dan berbagai pekerjaan yang muncul karena industri pariwisata.
Karena itu pertanyaan mengenai posisi orang Bali sekarang tidak dapat dijawab hanya dengan menghitung berapa banyak yang bekerja di sektor tersebut. Angka tenaga kerja penting, tetapi kepemilikan dan kemampuan menentukan arah industri lebih menentukan untuk melihat distribusi manfaatnya.
Seorang warga dapat bekerja di hotel tanpa memiliki bagian dalam hotel tersebut. Tanah dapat berada di Bali tetapi nilai ekonominya dikendalikan melalui investasi dari luar. Vila berdiri di desa, pemasaran dilakukan melalui platform internasional, pembayaran masuk melalui sistem global, sedangkan masyarakat setempat menerima bagian ekonomi yang berbeda-beda.
Masalahnya bukan kehadiran modal dari luar. Pariwisata modern memang membutuhkan investasi, teknologi, jaringan pemasaran, serta akses pasar yang melampaui kemampuan satu daerah. Persoalan mulai muncul ketika posisi masyarakat lokal semakin jauh dari pusat kepemilikan dan pengambilan keputusan.
Di titik itulah sejarah lama memberi ukuran yang lebih berguna.
Arti Menjadi Tuan
Menjadi tuan dalam pariwisata tidak berarti menutup pintu bagi investor atau mengharuskan seluruh usaha dimiliki orang Bali. Industri sebesar ini tidak mungkin berjalan dengan logika seperti itu.
Maknanya lebih sederhana sekaligus lebih sulit: masyarakat lokal mempunyai posisi yang cukup kuat untuk menentukan arah pembangunan, memiliki bagian yang berarti dalam usaha, memperoleh manfaat ekonomi secara proporsional, dan tetap dapat menggunakan ruang hidupnya sendiri.
Ukuran keberhasilan karena itu tidak berhenti pada jumlah wisatawan, tingkat hunian hotel, penerbangan, investasi, atau besarnya uang yang beredar. Semua indikator tersebut tetap diperlukan, tetapi perlu dilengkapi dengan pertanyaan tentang kepemilikan, distribusi keuntungan, penguasaan tanah, serta kemampuan masyarakat menentukan masa depan kawasannya.
Sejarah 1950-an memberi petunjuk bahwa persoalan tersebut pernah berada lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari. Ketika seorang pedagang membuka toko, perajin memasok barang, pengemudi membawa tamu, seniman menjual lukisan, dan pemerintah daerah duduk bersama pengusaha lokal, pariwisata tumbuh sebagai bagian dari ekonomi setempat.
Skalanya memang kecil dan model itu mempunyai banyak kelemahan. Namun masyarakat Bali berada lebih dekat dengan pusat kegiatan sekaligus pusat keputusan.
Pariwisata hari ini jauh lebih besar, lebih modern, dan menghasilkan uang dalam jumlah yang tidak pernah dibayangkan generasi 1950-an. Justru karena itulah satu pertanyaan lama menjadi semakin penting untuk diajukan kembali.
Bukan berapa banyak wisatawan yang masih bisa didatangkan ke Bali, melainkan seberapa besar orang Bali masih memegang kendali atas industri yang tumbuh di tanah mereka sendiri. (*)
Menot Sukadana
