Denpasar Melompati Gatsu

SULIT membayangkan Gatot Subroto pernah berada di pinggir Denpasar. Sepanjang koridor ini sekarang berjajar pertokoan, bengkel, dealer kendaraan, kantor, rumah sakit, restoran, sekolah dan permukiman. Kendaraan mengalir hampir sepanjang hari. Pada jam sibuk, beberapa persimpangan berubah menjadi antrean panjang.

Empat dekade lalu, wajah kawasan ini berbeda.

Ketika jaringan Jalan Gatot Subroto mulai dibentuk pada 1980-an, Denpasar belum melebar seperti sekarang. Pusat perdagangan masih kuat bertumpu pada kawasan kota lama, terutama Gajah Mada, Pasar Badung dan sekitarnya. Semakin bergerak ke utara, kepadatan bangunan berkurang. Sawah dan lahan terbuka masih menjadi bagian biasa dari pemandangan.

Gatot Subroto lahir di tengah perubahan itu.

Jejak administratifnya dapat ditelusuri melalui penelitian I Putu Agus Suarsana Ariesta, peneliti Program Studi Magister Kenotariatan, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro. Dalam tesis tahun 2008 berjudul Penataan Tanah Perkotaan dalam Upaya Meningkatkan Daya Guna dan Hasil Guna Penggunaan Tanah melalui Konsolidasi Tanah (Land Consolidation) di Denpasar Utara-Bali, Ariesta meneliti proses konsolidasi tanah di Tonja dan Dangin Puri Kaja.

Penelitian tersebut mencatat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Badung tanggal 29 September 1984 Nomor 593.82/295/Pem tentang penunjukan lokasi konsolidasi tanah perkotaan. Denpasar ketika itu masih menjadi bagian Kabupaten Badung. Penataan tanah dilakukan antara lain untuk mendukung Proyek Peningkatan Jalan Arteri Denpasar. Di kawasan yang diteliti Ariesta, jaringan tersebut kemudian melahirkan ruas-ruas jalan baru, termasuk bagian yang berhubungan dengan Gatot Subroto.

Jadi, pembangunan Gatsu sejak awal bukan hanya urusan badan jalan.

Bidang tanah milik warga harus ditata kembali. Sebagian ruang digunakan untuk jalan dan fasilitas umum, sedangkan bidang yang tersisa disusun ulang untuk dikembalikan kepada pemilik. Cara tersebut memungkinkan pembangunan jaringan jalan tanpa sekadar mengikuti bentuk kepemilikan tanah lama yang sudah terbentuk sebelumnya.

Proses serupa berlangsung di Lumintang.

Felipe Francisco De Souza, peneliti bidang rekayasa perkotaan di University of Tokyo, Jepang, bersama Hideki Koizumi, profesor di University of Tokyo, meneliti konsolidasi tanah Denpasar dalam Land Readjustment in Denpasar, Indonesia. Kajian yang diterbitkan Asian Development Bank Institute pada 2020 itu mencatat konsolidasi tanah di Lumintang berlangsung pada 1985-1986 dengan luas sekitar 95,8 hektare dan melibatkan 511 peserta. Setelahnya, program serupa dilaksanakan di Nongkatohpati pada 1986-1987 di atas lahan sekitar 95 hektare dengan 587 peserta.

Angka-angka tersebut mungkin terlihat seperti urusan teknis pertanahan. Namun di balik tabel luas lahan dan jumlah peserta, bentuk Denpasar sedang berubah.

Tanah pertanian, jalan desa dan bidang-bidang kepemilikan lama mulai berhadapan dengan kebutuhan sebuah kota yang terus membesar. Jalan arteri membuka hubungan antarkawasan sekaligus menciptakan posisi baru bagi tanah yang sebelumnya jauh dari jalur utama.

Ada satu jejak nama yang menarik dari periode tersebut.

Hari ini masyarakat lebih mengenal ruas itu sebagai Jalan Gatot Subroto atau cukup Gatsu. Namun dalam sejumlah penelitian, terutama karya akademik lama, muncul sebutan By Pass Gatot Subroto.

Yusi Febriani dari Institut Pertanian Bogor bahkan memakai istilah tersebut sebagai judul skripsinya pada 2000, Perencanaan Lanskap Jalan By Pass Gatot Subroto Kotamadya Denpasar, Bali. Hampir dua dekade kemudian, istilah yang sama masih muncul dalam penelitian transportasi yang dilakukan Putu Alit Suthanaya dan Candra Maulidawati dari Program Studi Teknik Sipil Universitas Udayana pada 2019.

Sebutan itu tidak berarti By Pass Gatot Subroto merupakan nama resmi jalan saat ini. Dalam dokumen tata ruang Kota Denpasar, ruas tersebut disebut Jalan Gatot Subroto, termasuk Gatot Subroto Barat, sementara By Pass I Gusti Ngurah Rai dicatat sebagai jalan berbeda.

Justru jejak istilah lama itu menarik secara historis.

Kata bypass mengingatkan bahwa Gatsu pernah dipahami sebagai bagian jaringan jalan di luar kepadatan pusat Denpasar. Jalan tersebut dibutuhkan untuk memperlancar pergerakan antarkawasan tanpa seluruh arus kendaraan harus bergantung pada jalan-jalan di pusat kota lama.

Kondisi seperti itulah yang kemudian berubah.

Ida Ayu Trepti Pratiwi, peneliti Program Kajian Pengembangan Perkotaan, Program Pascasarjana Universitas Indonesia, meneliti perubahan tersebut secara khusus dalam tesis tahun 2006 berjudul Nilai-nilai Budaya Bali dalam Produksi Tata Ruang di Kota Denpasar: Studi Kasus Jl. Gatot Subroto Timur, Denpasar. Ia mencatat Gatot Subroto Timur dibangun pada dekade 1980-an dan kemudian berkembang menjadi salah satu kawasan bisnis baru Denpasar.

Ruko muncul di sisi jalan. Bengkel dan usaha suku cadang kendaraan menemukan lokasi yang strategis. Perdagangan, makanan, jasa dan berbagai kegiatan lain mengikuti pertumbuhan kawasan.

Lahan yang sebelumnya bernilai terutama karena dapat ditanami mulai memperoleh ukuran baru. Kedekatan dengan jalan besar membuat tanah lebih mudah dicapai, lebih menarik untuk kegiatan usaha dan akhirnya lebih mahal.

Perubahan itu terlihat jelas di Lumintang.

Kawasan yang pada pertengahan 1980-an menjadi bagian dari proyek konsolidasi tanah kemudian tumbuh menjadi salah satu pusat kegiatan Denpasar Utara. Pusat Pemerintahan Kota Denpasar berdiri di sana. Kantor pelayanan publik, perdagangan, permukiman dan berbagai aktivitas lain berkembang di sekitarnya.

Orang tidak lagi harus selalu bergerak menuju pusat kota lama untuk bekerja atau mendapatkan pelayanan.

Arah perjalanan berubah, begitu pula arah pembangunan.

Tonja semakin padat. Peguyangan berkembang menjadi kawasan permukiman. Ubung membesar sebagai pintu keluar-masuk kota sekaligus kawasan perdagangan dan hunian. Ke timur, Penatih dan kawasan sekitarnya diisi semakin banyak bangunan. Sementara ke barat, perkembangan Denpasar bertemu dengan pertumbuhan kawasan Badung dari arah Dalung dan wilayah sekitarnya.

Gatot Subroto akhirnya tidak lagi berada di tepian aktivitas.

Kota sudah berada di kedua sisinya.

Cobalah bergerak sekarang dari pusat Denpasar ke arah utara. Setelah menyeberangi Gatsu, suasana perkotaan tidak serta-merta menghilang. Rumah masih berdempetan di dalam gang. Pertokoan berlanjut. Sekolah, minimarket, tempat makan, kantor dan usaha kecil tetap mudah dijumpai.

Untuk mendapatkan pemandangan sawah yang luas, perjalanan harus diteruskan semakin jauh.

Di situlah Denpasar seperti melompati Gatsu.

Bukan dalam pengertian batas pemerintahan. Jalan Gatot Subroto memang tidak pernah menjadi garis resmi yang memisahkan Kota Denpasar dengan wilayah lain. Namun secara fisik, jalan besar yang dahulu berada di wilayah dengan kepadatan lebih rendah dapat dibaca sebagai penanda bahwa pusat kota mulai berakhir.

Penanda semacam itu sekarang sulit ditemukan.

Perubahan ruang tersebut sejalan dengan apa yang dibahas Henri Lefebvre, filsuf dan sosiolog Prancis yang banyak memengaruhi kajian perkotaan modern. Dalam bukunya La Production de l'espace atau The Production of Space yang terbit pada 1974, Lefebvre melihat ruang bukan sekadar tempat kosong yang kemudian diisi manusia. Ruang ikut dibentuk oleh perencanaan, kekuasaan, kegiatan ekonomi dan kehidupan masyarakat.

Pratiwi menggunakan pemikiran Lefebvre ketika membaca perubahan ruang di Gatot Subroto Timur.

Gatsu menjadi contoh yang mudah dipahami. Jalan tidak hanya memotong bentang tanah. Kehadirannya mengubah hubungan manusia dengan tanah di sekitarnya. Tempat yang dahulu dianggap terlalu jauh untuk berdagang berubah menjadi lokasi strategis. Lahan pertanian dapat berganti fungsi menjadi ruko atau perumahan. Jalan lingkungan bermunculan untuk menghubungkan permukiman baru dengan arteri utama.

Harga tanah mengikuti perubahan tersebut.

Dalam kajian De Souza dan Koizumi, harga rata-rata tanah di kawasan konsolidasi Lumintang tercatat sekitar Rp25.000 per meter persegi pada 1985. Pada 2000 nilainya sekitar Rp250.000 per meter persegi. Di Nongkatohpati, angka yang dicatat bergerak dari sekitar Rp10.000 per meter persegi pada 1986 menjadi sekitar Rp300.000 pada 2000.

Kenaikan itu tentu tidak dapat dibebankan seluruhnya kepada pembangunan Gatsu. Inflasi, pertumbuhan penduduk, perkembangan ekonomi Denpasar dan meningkatnya kebutuhan perumahan ikut mendorong harga. Namun akses jalan membuat posisi tanah berubah. Lahan yang sebelumnya berada di pinggiran masuk ke dalam perhitungan ekonomi kota.

Dari sanalah pembangunan terus bergerak.

Masalah berikutnya muncul ketika fungsi jalan mulai bertambah. Gatsu tidak hanya digunakan kendaraan yang hendak melintas dari satu bagian Bali ke bagian lainnya. Jalan yang sama harus melayani orang yang menuju kantor, masuk ke toko, mengantar anak sekolah, menuju rumah sakit, keluar dari permukiman atau sekadar berpindah beberapa ratus meter untuk urusan sehari-hari.

Perjalanan lokal bercampur dengan lalu lintas antarkawasan.

Lina Sarasdevi Santosa, P. Alit Suthanaya dan I.B. Rai Adnyana dari Program Studi Magister Teknik Sipil, Program Pascasarjana Universitas Udayana, meneliti persoalan tersebut dalam Studi Kelayakan Ekonomi Pembangunan Underpass pada Simpang Jl. Gatot Subroto-Jl. Ahmad Yani di Kota Denpasar. Penelitian yang dimuat dalam Jurnal Spektran Volume 4 Nomor 1 tahun 2016 itu menggambarkan Gatot Subroto sebagai jalan arteri primer yang melayani pergerakan masyarakat dari dalam maupun luar Denpasar.

Mereka juga mencatat perkembangan kawasan perkantoran Lumintang dan keberadaan Pusat Pemerintahan Kota Denpasar sebagai sumber tambahan perjalanan. Sejumlah persimpangan di koridor Gatot Subroto sudah menghadapi tingkat pelayanan lalu lintas yang buruk.

Situasinya ironis.

Jalan yang membantu membuka ruang baru bagi perkembangan kota pada akhirnya harus menanggung akibat dari perkembangan tersebut.

Namun persoalannya tidak berhenti pada kemacetan.

Ketika kota meluas mengikuti jaringan jalan, kebutuhan perumahan ikut bergerak ke wilayah yang lebih jauh. Tanah terbuka berkurang, sementara perjalanan harian bertambah panjang. Batas Denpasar dengan Badung semakin sulit dirasakan dalam kehidupan sehari-hari. Seseorang dapat tinggal di Badung, bekerja di Denpasar, mengantar anak ke sekolah di wilayah lain dan menggunakan Gatsu dalam satu rangkaian perjalanan.

Bagi orang yang menjalani rutinitas itu, batas administratif nyaris tidak berarti.

Karena itu, pengalaman Gatot Subroto seharusnya dibaca lebih luas daripada urusan satu ruas jalan. Perencanaan transportasi, tata guna tanah, permukiman dan pertumbuhan ekonomi tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Membuka jalan baru hampir selalu membawa perubahan terhadap kawasan yang dilewatinya.

Denpasar sudah mengalami proses itu.

Empat dekade lalu, tantangannya adalah menyediakan akses ketika kota mulai melebar. Jalan dibangun dan tanah ditata. Setelah akses terbuka, kegiatan ekonomi berkembang di sekitarnya. Permukiman bertambah, pusat pelayanan bergerak ke utara, harga tanah meningkat dan kepadatan mengikuti.

Sekarang persoalannya berbeda.

Pertanyaan bukan lagi apakah Denpasar sudah melewati Gatot Subroto. Jawabannya terlihat setiap hari dari bangunan yang terus berlanjut setelah jalan itu diseberangi.

Pertanyaan yang lebih penting adalah sampai di mana pertumbuhan tersebut akan bergerak dan apakah tata ruang mampu mengikutinya.

Gatot Subroto memberi satu pelajaran sederhana. Sebuah jalan yang dibangun di wilayah relatif longgar dapat berada di tengah kepadatan hanya dalam beberapa dekade. Ketika itu terjadi, menambah jalan saja tidak akan menyelesaikan persoalan apabila perubahan penggunaan tanah di sekitarnya dibiarkan berjalan tanpa kendali.

Karena itu, sebutan lama By Pass Gatot Subroto terasa seperti potongan arsip yang menyimpan cerita besar. Kata bypass mengingatkan bahwa jalan ini pernah berada pada bagian luar Denpasar.

Sekarang hampir tidak ada yang melihatnya sebagai pinggiran.

Gatsunya masih di sana. Denpasar yang sudah melompatinya. (*)

Menot Sukadana