Dalung Menanam Lapar dan Memanen Kota

SEKITAR setengah abad yang lalu, denyut nadi kehidupan di sebagian besar wilayah Dalung masih diatur sepenuhnya oleh kemurahan alam, ritme cuaca, dan ketersediaan air irigasi.

Persoalan sehari-hari yang bergulir di balai banjar maupun dapur keluarga bukanlah tentang fluktuasi harga tanah per are atau peliknya mencari lahan parkir, melainkan seberapa besar harapan yang bisa digantungkan pada bulir-bulir gabah menjelang musim panen. Kehidupan pada masa itu sangat tradisional sekaligus rapuh, bergantung mutlak pada sepetak sawah yang sewaktu-waktu bisa mengkhianati pemiliknya.

Ingatan Masa Sulit

Catatan sejarah yang tersimpan di Paroki Tuka merawat ingatan getir tersebut dengan sangat teliti. Tuka, yang kini telah sepenuhnya melebur menjadi salah satu banjar dan desa adat dalam pangkuan administratif Desa Dalung, pernah melewati masa-masa yang sangat genting. Antara tahun 1974 hingga 1976, wilayah ini digulung oleh krisis pangan yang tidak ringan. Langit menahan hujan, memicu kekeringan panjang yang memanggang tanah-tanah garapan. Penderitaan itu makin sempurna ketika hama tikus dan wereng datang bergelombang, memusnahkan sisa-sisa harapan di tengah petak sawah.

Pada tahun-tahun yang suram itu, produksi pertanian terganggu parah dan ancaman kekurangan pangan menjadi hantu nyata yang mengetuk pintu setiap rumah. Tanah benar-benar diukur secara absolut dari kemampuannya menghasilkan makanan untuk menyambung napas. Kegagalan panen tidak sekadar berarti hilangnya potensi pendapatan, tetapi merupakan krisis eksistensial yang mengancam urusan perut seluruh keluarga.

Hari ini, jika kita berjalan menyusuri denyut nadi Dalung di Kecamatan Kuta Utara, memori tentang kelaparan dan paceklik itu terasa seperti dongeng dari planet lain. Sepanjang jalan utamanya, lahan sudah habis disesaki deretan rumah yang berdempetan rapat dengan ruko, bengkel, sekolah, restoran, dan berbagai simpul usaha jasa. Deru mesin nyaris tak pernah putus menggantikan gemercik air subak, sementara tanah yang dahulu murni dihargai dari panen padinya, kini semata-mata dibicarakan berdasarkan valuasi komersial per meter persegi.

Jejak Kertas Arsip

Lompatan ekstrem dari desa agraris menjadi belantara beton ini bukannya tidak meninggalkan jejak. Jika kita membongkar lemari Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), kita akan menemukan sebuah dokumen yang membekukan potret Dalung di masa akhir kejayaannya sebagai wilayah pertanian. Pada 10 Oktober 1979, Biro Pusat Statistik (BPS) menerbitkan Peta Desa Dalung yang disusun khusus untuk persiapan Sensus Penduduk 1980.

Dikerjakan oleh I Wayan Negara, peta berskala 1:10.000 dengan kode arsip 5014/4 180/22 28/9 itu bukan sekadar garis batas administratif biasa. Seri pemetaan tersebut secara spesifik membedakan penggunaan ruang secara detail; memisahkan kawasan sawah, tanah pertanian kering, dan perkebunan rakyat dari area bangunan atau permukiman.

Ketika petugas statistik menarik garis di atas kertas tersebut menjelang dekade 1980-an, sawah masih memegang peranan yang begitu krusial hingga harus diberikan klasifikasi ruang tersendiri. Ia belum menjadi lanskap sisa yang terjepit di antara tembok-tembok perumahan seperti yang lazim kita saksikan sekarang.

Sistem yang Hidup

Tampilan visual pada peta lawas itu sangat sejalan dengan realitas sosiologis masyarakat Bali di era tersebut. Pertanian adalah tulang punggung ekonomi rumah tangga yang tidak tergantikan, meski program Revolusi Hijau kala itu perlahan mulai mengintervensi pola tanam lewat masuknya varietas benih baru dan pestisida. Namun, penting untuk dipahami bahwa sawah di Dalung—dan di Bali pada umumnya—tidak pernah hanya sekadar hamparan lumpur tempat menanam padi.

Antropolog J. Stephen Lansing, yang menghabiskan banyak waktunya membedah sistem subak di Bali, menuturkan dengan sangat indah bahwa sawah adalah sebuah ekosistem sosial yang kompleks. Di balik petak-petak hijau itu, bekerja sebuah sistem tata kelola air yang rumit, ikatan kerja sama komunal antarpeladang, jaringan pura air, hingga kalender ritual yang mengikat ritme hidup warganya.

Karena itulah, ketika hama wereng dan kemarau merusak panen di Tuka pada 1976, guncangannya melampaui urusan dapur. Krisis itu ikut menggoyahkan fondasi sosial dan spiritual yang selama ini menyatukan mereka.

Benteng Ruang Budaya

Meski hidup mereka bertumpu pada lumpur agraris, masyarakat Dalung sesungguhnya tidak pernah rabun dalam membaca tanda-tanda zaman. Mereka menyadari betul bahwa pulau ini sedang bergerak menuju arah yang baru. Sejak dekade 1970-an, mesin industri pariwisata mulai dipanaskan di wilayah Bali Selatan, sementara Denpasar terus mekar sebagai pusat pemerintahan, pendidikan, dan jasa. Desa-desa penyangga perlahan ditarik ke dalam pusaran ekonomi perkotaan yang baru.

Menariknya, jauh sebelum ekskavator perumahan membongkar tanah mereka, masyarakat telah menyiapkan semacam tameng pertahanan. Pada 9 Desember 1970, sebuah lembaga pendidikan seni bernama Kursus Tari Bali Kusuma Budaya didirikan di Banjar Gaji. 

Riset kesejarahan dari Universitas Pendidikan Ganesha menyingkap fakta bahwa berdirinya sanggar ini dilandasi oleh kesadaran yang sangat visioner. Menyadari bahwa kampung halaman mereka akan segera dibanjiri wisatawan asing dan digilas gelombang modernisasi, warga berinisiatif menanamkan akar kesenian yang kuat kepada generasi mudanya.

Saat sebagian warga masih bergulat memikirkan hasil panen, sebagian lainnya telah sibuk mendirikan benteng budaya untuk merawat identitas mereka.

Titik Balik Perumahan

Transformasi sosial yang besar itu memang membutuhkan waktu sebelum akhirnya mengubah wajah fisik Dalung secara permanen. Ketika lapangan pekerjaan semakin melimpah di Denpasar dan kawasan pariwisata Kabupaten Badung, mobilitas penduduk meloncat tajam. Konsekuensi logis dari pertumbuhan ekonomi ini adalah meledaknya kebutuhan akan ruang tempat tinggal, yang mau tidak mau harus digeser ke wilayah pinggiran.

Tahun 1990-an menjadi garis batas yang tegas bagi sejarah tata ruang Dalung. Di masa inilah Pemerintah Kabupaten Badung merintis megaproyek Bumi Dalung Permai. Pada mulanya, kompleks perumahan berskala masif ini dibangun semata-mata untuk memfasilitasi kebutuhan hunian para pegawai pemerintah daerah. Namun, besarnya tekanan demografi membuat kompleks tersebut pada akhirnya dibuka luas untuk publik.

Kehadiran Bumi Dalung Permai adalah titik balik yang mengakhiri dominasi fungsi agraris di wilayah ini. Kawasan yang selama berpuluh-puluh tahun hidup dari ritme menanam dan memanen padi, kini dipaksa menerima fungsi baru sebagai "kamar tidur" raksasa bagi kelas pekerja perkotaan.

Geografer Hadi Sabari Yunus memiliki kacamata yang sangat pas untuk membaca fenomena ini. Dalung telah masuk ke dalam fase wilayah peri-urban; sebuah ruang transisi di mana karakter pedesaan pelan-pelan dilumpuhkan oleh desakan gaya hidup, orientasi ekonomi, dan kebutuhan infrastruktur khas perkotaan.

Kalkulasi Lahan Hilang

Gelombang perumahan itu bekerja seperti efek domino. Rumah akan selalu memanggil rumah-rumah baru, lalu bersama-sama mereka menuntut hadirnya pasar, sekolah, tempat ibadah, bengkel, hingga fasilitas jasa lainnya.

Jalan-jalan desa yang mulanya tenang kini bergemuruh menanggung beban ribuan kendaraan bermotor. Tanah di pinggir jalan mendadak memiliki nilai ekonomi yang fantastis, meletakkan para pemilik sawah pada persimpangan dilematis antara mempertahankan warisan agraris yang hasilnya musiman, atau menjualnya demi gelimang uang tunai instan.

Kecepatan hilangnya ruang hijau di Dalung bukan sekadar ilusi visual. Penelitian Aliffiati dari Universitas Udayana yang membedah implementasi tata ruang mencatat data yang cukup mengejutkan. Sepanjang periode 2010 hingga 2014 saja, sekitar 29,6 hektare sawah produktif yang bernaung di bawah Subak Muding, Subak Saih, dan Subak Gaji telah rata dengan tanah, beralih rupa menjadi perumahan. Subak Saih bahkan harus merelakan puluhan hektare wilayahnya terpotong hanya dalam tempo singkat.

Riset spasial lainnya yang membandingkan wajah Dalung dari tahun 2009 hingga 2019 memberikan gambaran yang lebih masif. Dalam satu dekade tersebut, lahan terbangun bertambah seluas 104 hektare. Pertumbuhan bangunan ini merayap agresif, mengikuti dan menempel ketat di sepanjang koridor jalan raya dalam pola yang memanjang, sebelum perlahan-lahan menginvasi ruang-ruang kosong di belakangnya.

Tidak mengherankan bila hari ini, batas yang memisahkan Dalung dengan Denpasar menjadi sangat kabur dan nyaris tak kasatmata.

Wajah Baru Desa

Segala perubahan fisik itu berhilir pada satu kenyataan demografis yang mutlak. Badan Pusat Statistik mencatat bahwa pada tahun 2024, Dalung harus memikul beban populasi sebanyak 29.104 jiwa. Angka yang fantastis ini menyumbang sekitar sepertiga dari total keseluruhan penduduk Kecamatan Kuta Utara, dengan tingkat kepadatan yang sudah menembus lebih dari 4.000 jiwa untuk setiap kilometer perseginya.

Secara administratif, Dalung memang masih menyandang status sebagai desa. Kehidupan adat, banjar, dan pura masih berdenyut kencang. Namun, cara hidup dan permasalahan kesehariannya telah sepenuhnya mengadopsi watak kota metropolitan.

Kegelisahan warganya bukan lagi tentang apakah panen bulan depan cukup untuk makan, melainkan bergeser pada urusan kemacetan yang mengular, susahnya mencari lahan parkir, minimnya resapan air saat musim hujan, hingga tingginya harga properti.

Ironisnya, kepadatan yang ekstrem ini justru menciptakan ceruk ekonomi baru. Bisnis penyewaan lahan kosong untuk garasi mobil kini tumbuh subur, memanfaatkan keterbatasan ruang parkir di dalam kompleks perumahan yang saling berhimpitan.

Ironi Sejengkal Ruang

Menghakimi perubahan Dalung dengan kacamata hitam putih—bahwa sawah adalah kebaikan dan perumahan adalah keburukan—tentu merupakan simplifikasi yang tidak adil. Bumi Dalung Permai dan kompleks hunian lainnya lahir dari sebuah kebutuhan yang nyata dan mendesak. Tanpa adanya kantong-kantong permukiman di pinggiran ini, krisis ruang dan ledakan harga properti di pusat kota akan jauh lebih parah.

Begitu pula bagi para pemilik tanah; menjual lahan untuk modal usaha, pendidikan anak, atau jaminan masa tua adalah keputusan ekonomi yang sangat rasional di tengah sistem ekonomi yang terus berubah.

Dalung sesungguhnya belum sepenuhnya menyerah pada invasi aspal dan beton. Empat subak tercatat masih mencoba bertahan di wilayah ini: Subak Saih, Bernasi, Gaji, dan Muding. Di sela-sela kepungan tembok perumahan dan deru kendaraan, masih ada petani-petani tangguh yang gigih menanam padi. Petak-petak sawah yang tersisa kini seolah berfungsi sebagai ruang jeda yang mengizinkan kawasan ini untuk sekadar mengambil napas, sekaligus menjadi monumen hidup yang mengingatkan warga pada akar agraris mereka.

Di sinilah letak ironi terbesar dari rentang perjalanan lima dekade kawasan ini. Setengah abad yang lalu, tatapan cemas masyarakat Dalung tertuju pada petak tanah yang mengering, memikirkan bagaimana caranya agar tanah itu bersedia menghasilkan pangan untuk menghindari kelaparan.

Hari ini, ketika ancaman paceklik itu telah lama terkubur, kecemasan tersebut kembali muncul dalam wujud yang sama sekali berbeda. Tantangan terbesar Dalung saat ini bukanlah bagaimana membuat tanah menghasilkan makanan, melainkan bagaimana menjaga agar tanah yang harganya kian tidak masuk akal ini masih sudi menyisakan ruang terbuka yang layak, agar manusia yang tinggal di atasnya tetap bisa bernapas dengan lega. (*)

Menot Sukadana