Berapa Harga Sebuah Media Lokal?

MENDIRIKAN portal berita sekarang tidak membutuhkan modal besar. Domain bisa dibeli, hosting tersedia dengan harga terjangkau, CMS dapat dipasang dalam hitungan hari. Telepon genggam pun sudah cukup untuk banyak kebutuhan liputan.

Riset Asosiasi Media Siber Indonesia bersama Data and Democracy Research Hub Monash University Indonesia memberi gambaran mengenai rendahnya hambatan modal tersebut. Survei terhadap 220 eksekutif senior perusahaan media dan pimpinan redaksi pada 2025 menemukan hanya 26,36 persen media membutuhkan modal awal lebih dari Rp500 juta. Pada kelompok media kecil dengan satu hingga sepuluh pegawai, yang membutuhkan modal di atas angka tersebut hanya sekitar 15 persen.

Di Bali, terutama pada media online lokal skala usaha mikro dan kecil, modal awalnya bisa jauh lebih rendah.

Dari pengamatan terhadap sejumlah media lokal, portal berita dapat dimulai dengan sekitar Rp5 juta hingga Rp15 juta. Uang sebesar itu cukup untuk membeli domain, hosting, membuat situs, mengurus kebutuhan administrasi dan menyediakan peralatan kerja paling dasar.

Kantor bahkan tidak selalu ada dalam pengertian sebenarnya. Alamat perusahaan tercantum untuk kepentingan administrasi, tetapi pekerjaan sehari-hari dapat berlangsung dari rumah, warung kopi atau langsung dari lapangan. Wartawan mengirim berita lewat telepon genggam, editor mengolahnya menggunakan laptop, sementara pemilik mengurus bisnis dari tempat lain.

Biaya masuk ke industri media digital memang semakin rendah. Orang dengan modal belasan juta rupiah sudah bisa memiliki portal berita.

Namun membuat portal dan membangun perusahaan media adalah dua perkara berbeda.

Bayangkan sebuah media lokal, sebut saja Media A. Usianya hampir sepuluh tahun. Tidak mempunyai gedung, studio atau peralatan mahal. Pegawainya hanya beberapa orang. Aset fisiknya mungkin tidak lebih mengesankan dibanding usaha kecil lain.

Kalau seseorang ingin membuat portal baru dengan tampilan lebih bagus, pekerjaan itu bisa selesai dalam beberapa minggu.

Yang tidak bisa dibuat ulang dalam beberapa minggu adalah sepuluh tahun perjalanan Media A.

Selama waktu itu redaksinya telah mengumpulkan ribuan berita, mengenal narasumber, mengikuti pergantian pejabat, merekam perubahan kebijakan, menyimpan konflik lama dan perlahan membuat namanya dikenal. Sebagian pembaca datang dari mesin pencari. Sebagian lainnya sudah tahu ke mana mencari informasi ketika sesuatu terjadi di daerahnya.

Pengalaman seperti itu tidak tercatat sebagai bangunan atau kendaraan perusahaan. Tetapi ketika sebuah media hendak dijual, bagian semacam inilah yang ikut menentukan harga.

Pertanyaannya kemudian menjadi lebih konkret: bagaimana menghitungnya?

Pada usaha kecil, salah satu pendekatan yang lazim digunakan adalah Seller's Discretionary Earnings atau SDE. Istilahnya terdengar rumit, tetapi gagasannya sederhana. Yang dicari adalah berapa keuntungan ekonomi normal yang tersedia bagi pemilik setelah seluruh biaya usaha dihitung secara wajar.

Harga perusahaan kemudian diperoleh dengan mengalikan SDE tahunan dengan angka tertentu.

Rumus sederhananya:

Nilai usaha = SDE tahunan × kelipatan valuasi

Kelipatan itu tidak sama untuk setiap perusahaan. Usaha yang stabil, memiliki pelanggan berulang dan dapat berjalan tanpa pendirinya biasanya memperoleh angka lebih tinggi. Sebaliknya, perusahaan yang bergantung pada satu orang, satu klien atau satu sumber pendapatan akan mendapat angka lebih rendah.

Data transaksi usaha kecil di Amerika Serikat yang dihimpun International Business Brokers Association menunjukkan bisnis kecil dengan nilai transaksi di bawah US$500 ribu umumnya diperdagangkan pada kisaran sekitar dua kali SDE. Angka itu tentu tidak bisa diterapkan mentah-mentah ke media lokal Bali. Struktur bisnis, pasar dan risikonya berbeda.

Untuk media lokal yang sangat bergantung pada pendiri dan kerja sama pemerintah, kelipatan satu sampai satu setengah kali laba normal lebih masuk akal sebagai simulasi. Media yang sudah cukup stabil bisa bergerak ke satu setengah hingga dua kali. Kalau brand, pembaca dan organisasinya lebih kuat, angka dua sampai tiga kali mulai mungkin digunakan.

Dari sinilah harga media lokal bisa dihitung dengan lebih masuk akal.

Dari pengamatan terhadap sejumlah media online lokal Bali, omzet total per bulan banyak berada pada kisaran Rp8 juta hingga Rp25 juta. Pemasukan tersebut umumnya terkumpul dari kerja sama publikasi dengan beberapa pemerintah daerah. Jika dihitung setahun, pendapatannya sekitar Rp96 juta hingga Rp300 juta.

Iklan swasta belum menjadi penyangga utama. Ada pemasukan dari advertorial perusahaan atau lembaga lain, tetapi kerja sama dengan pemerintah daerah masih mempunyai peranan besar dalam menjaga operasional.

Kecenderungan tersebut juga terlihat secara nasional. Survei AMSI menunjukkan 85 persen media siber yang disurvei memperoleh pendapatan dari iklan konvensional dan 79,54 persen mendapatkan pemasukan dari berita bersponsor. Riset yang sama mencatat rata-rata kontribusi iklan pemerintah mencapai 45,85 persen dari pendapatan iklan responden.

Bagi calon pembeli, besarnya omzet bukan satu-satunya soal. Kualitas pendapatan jauh lebih penting.

Media A boleh saja mempunyai omzet Rp200 juta setahun. Tetapi jika sebagian besar kerja sama dengan pemerintah bertahan karena hubungan pribadi pendiri dengan pejabat atau pengambil keputusan, pembeli tidak dapat memperlakukan seluruh Rp200 juta itu sebagai pendapatan yang pasti berulang.

Begitu pemilik lama pergi, sebagian bisnis mungkin ikut pergi.

Kondisi semacam ini cukup lazim pada media lokal. Pendiri bisa sekaligus menjadi pemilik, pimpinan redaksi, pencari iklan, penghubung dengan pemerintah dan pengendali keuangan. Sesekali ia masih ikut menulis berita.

Perusahaan dan orangnya belum benar-benar terpisah.

Dalam valuasi, ketergantungan semacam itu membuat kelipatan harga turun. Media yang sudah mempunyai sistem kerja, pembagian tugas dan hubungan bisnis atas nama perusahaan akan lebih menarik dibanding media yang seluruh urusannya melekat pada satu orang.

Tenaga kerja juga harus dihitung dengan jujur.

Sebagian media lokal Bali hanya memiliki dua sampai delapan orang. Ada pegawai tetap, ada pula kontributor. Penghasilan mereka tidak semuanya mencapai UMP.

Keadaan itu membuat perusahaan bisa bertahan dengan omzet kecil. Tetapi laba yang terlihat belum tentu mencerminkan kemampuan bisnis sebenarnya.

Misalnya sebuah media mengaku mempunyai keuntungan Rp80 juta setahun karena empat pekerjanya hanya menerima upah jauh di bawah standar. Calon pembeli yang rasional tidak akan langsung mengalikan Rp80 juta dengan dua lalu menyimpulkan perusahaan berharga Rp160 juta.

Biaya tenaga kerja harus dinormalisasi terlebih dahulu.

Kalau setelah pegawai dibayar dengan struktur biaya yang lebih layak keuntungan ekonominya hanya tersisa Rp30 juta, angka Rp30 juta itulah yang lebih pantas digunakan sebagai dasar valuasi.

Dari sini simulasi menjadi lebih terang.

Misalnya Media A mempunyai omzet Rp15 juta sebulan atau Rp180 juta setahun. Setelah biaya tenaga kerja, server, transportasi, administrasi dan pengeluaran lain dihitung secara normal, tersisa SDE sekitar Rp35 juta.

Karena bisnisnya masih sangat bergantung pada pendiri dan kerja sama pemerintah, dipakai kelipatan 1,5 kali.

Hasilnya:

Rp35 juta × 1,5 = Rp52,5 juta.

Harga ekonominya kira-kira Rp50 juta.

Media B mempunyai omzet Rp20 juta per bulan atau Rp240 juta setahun. Setelah seluruh biaya dinormalisasi, tersisa Rp60 juta. Organisasinya sedikit lebih rapi, kerja sama lebih stabil dan ketergantungan terhadap pendiri mulai berkurang. Dengan kelipatan dua kali, nilainya sekitar:

Rp60 juta × 2 = Rp120 juta.

Media C beromzet Rp25 juta sebulan atau Rp300 juta setahun. Setelah biaya normal, tersedia laba ekonomi Rp90 juta. Brand lokalnya lebih dikenal, pembacanya mulai terbentuk dan perusahaan tidak sepenuhnya melekat pada pendiri. Dengan kelipatan 2,5 kali, valuasinya menjadi:

Rp90 juta × 2,5 = Rp225 juta.

Tentu itu bukan harga pasar resmi media Bali. Tidak tersedia data transaksi terbuka yang cukup untuk menghasilkan rata-rata semacam itu. Angka tersebut hanya simulasi untuk memperlihatkan bagaimana sebuah usaha kecil dapat dinilai.

Namun dari perhitungan itu terlihat bahwa media lokal dengan omzet Rp8 juta sampai Rp12 juta per bulan dan laba sangat tipis kemungkinan hanya bernilai sekitar Rp30 juta sampai Rp75 juta.

Media yang lebih stabil pada omzet Rp12 juta hingga Rp18 juta per bulan, mempunyai legalitas tertata dan laba normal Rp40 juta sampai Rp70 juta setahun dapat bergerak pada kisaran Rp60 juta hingga Rp140 juta.

Media yang mampu menjaga omzet mendekati Rp20 juta sampai Rp25 juta per bulan, menghasilkan laba normal Rp70 juta hingga Rp100 juta serta mempunyai brand dan organisasi lebih kuat bisa berada pada kisaran Rp140 juta sampai Rp250 juta.

Angka lebih tinggi tentu mungkin. Tetapi syaratnya bisnisnya juga sudah berbeda.

Ada satu kenyataan menarik dari simulasi tersebut. Sebagian media online lokal mungkin mempunyai valuasi yang tidak jauh dari harga sebuah mobil.

Bukan karena jurnalisme tidak bernilai. Struktur bisnisnya memang masih kecil.

Masalah berikutnya berada pada produk yang dijual.

Sebagian konten media lokal masih berasal dari rilis pemerintah daerah, DPRD, kepolisian, perusahaan dan berbagai kegiatan seremonial. Model ini murah. Bahan sudah tersedia, redaksi tinggal mengolah, membuat judul lalu menerbitkannya.

Dari sisi valuasi, keadaan itu membawa konsekuensi.

Produk yang gampang dibuat juga gampang digantikan.

Jika Media A, Media B dan Media C menerbitkan berita yang hampir sama dari rilis yang sama, calon pembeli tidak memperoleh keunggulan besar dengan membeli salah satunya. Portal baru dapat dibuat dan rilis serupa akan masuk ke kotak pesan pada hari berikutnya.

Umur media akhirnya tidak otomatis menjadi nilai.

Portal yang hidup selama 15 tahun tetapi tetap bergantung pada rilis belum tentu lebih mahal dibanding media berusia lima tahun yang mempunyai pembaca loyal, liputan khas dan bisnis yang lebih sehat.

Nilai mulai bertambah ketika sebuah media memiliki sesuatu yang sulit disalin.

Bisa berupa liputan mendalam, rubrik dengan karakter kuat, jaringan narasumber, database lokal, video, newsletter, forum, komunitas atau arsip yang benar-benar digunakan kembali. Pada tahap itu perusahaan tidak sekadar mempunyai website. Ia mulai mempunyai produk dan pengetahuan sendiri.

Trafik pun tidak selalu menjadi ukuran utama.

Selama bertahun-tahun pageviews dianggap sebagai penanda kesehatan media digital. Pengalaman Tempo menunjukkan hubungan itu mulai berubah. Sepanjang 2025, pageviews mereka turun 33,5 persen dan jumlah pengguna berkurang 19,4 persen. Pada periode yang sama, jumlah pelanggan naik 35,85 persen dan pendapatan dari pembaca tumbuh sekitar 44 persen.

Artinya, jumlah kunjungan tidak identik dengan nilai perusahaan.

Pengunjung yang masuk dari Google, membaca satu berita lalu pergi memang menambah statistik. Pembaca yang sengaja kembali karena mengenal sebuah media mempunyai nilai berbeda.

Media lokal mempunyai peluang besar pada bagian ini karena bekerja sangat dekat dengan daerahnya.

Selama bertahun-tahun sebuah redaksi dapat menyimpan catatan tentang perubahan tata ruang, pergantian pejabat, konflik tanah, pembangunan jalan, kasus hukum, banjir, kemacetan sampai janji kampanye. Arsip tersebut perlahan berubah menjadi ingatan sebuah daerah.

Nilainya jarang dihitung.

Media lokal lebih terbiasa menetapkan tarif advertorial daripada menghitung nilai pengetahuan yang telah dikumpulkannya sendiri.

Padahal industri media mulai mencari sumber pendapatan dari aset yang selama ini hanya dianggap hasil samping pekerjaan jurnalistik. Subscription, membership, event, komunitas, riset, survei, lisensi arsip, data dan lisensi konten mulai dibicarakan sebagai sumber pemasukan baru.

Hubungan dengan komunitas pun bisa menjadi modal.

Masalahnya, modal tersebut harus berubah menjadi aset perusahaan. Ribuan nomor telepon yang hanya tersimpan di ponsel pendiri belum menjadi database. Hubungan baik dengan pejabat belum otomatis menjadi sistem bisnis. Arsip puluhan ribu berita juga belum bernilai tinggi jika sekadar menumpuk di server.

Ada pula bagian dari media lokal yang bahkan tidak pernah masuk ke harga jual.

Penelitian Pengjie Gao dari University of Richmond serta Chang Lee dan Dermot Murphy dari University of Illinois Chicago pernah mengkaji dampak penutupan surat kabar lokal terhadap keuangan pemerintah daerah di Amerika Serikat. Mereka menemukan biaya pinjaman pemerintah kota meningkat sekitar 5 sampai 11 basis poin setelah koran lokal tutup. Para peneliti mengaitkannya dengan berkurangnya pengawasan terhadap pemerintah.

Konteks Bali tentu berbeda. Sistem pemerintahan, industri media dan pasar keuangannya tidak sama.

Namun ada gagasan yang tetap relevan: media lokal menghasilkan manfaat yang tidak seluruhnya menjadi pendapatan perusahaan.

Ketika wartawan mengikuti rapat DPRD, memeriksa proyek, mencatat perubahan tata ruang atau menyimpan rekam jejak ucapan pejabat, sebagian hasil kerjanya menjadi bagian dari pengawasan dan ingatan publik.

Karena itu harga jual perusahaan dan nilai keberadaan media bagi masyarakat tidak selalu sama.

Harga perusahaan masih bisa dihitung. Laporan keuangan diperiksa, biaya dinormalisasi, SDE ditemukan, kelipatan ditentukan sesuai risiko, lalu aset dan utang ikut diperhitungkan.

Nilai media bagi daerahnya jauh lebih sulit masuk ke kalkulator.

Realitas ekonomi media online lokal Bali memang sederhana. Banyak yang beroperasi sebagai usaha kecil, bermodal awal belasan juta rupiah, tidak memiliki kantor tetap, mempekerjakan sedikit orang, hidup terutama dari kerja sama beberapa pemerintah daerah dan masih menggunakan rilis sebagai bahan utama pemberitaan.

Struktur semacam itu menjelaskan mengapa harga jualnya belum tinggi.

Sekaligus menunjukkan jalan untuk membuatnya lebih mahal.

Pendapatan perlu diperluas di luar pemerintah. Hubungan bisnis harus menjadi milik perusahaan, bukan berhenti pada relasi pribadi pendiri. Tim harus mampu bekerja tanpa seluruh keputusan melewati satu orang. Produk jurnalistik perlu mempunyai pembeda. Arsip harus diolah dan pembaca langsung perlu diperkuat.

Setiap perbaikan tersebut bukan hanya membuat medianya lebih sehat. Ia juga menaikkan kelipatan valuasinya.

Media dengan laba normal Rp60 juta setahun dan ketergantungan sangat tinggi kepada pendiri mungkin hanya dihargai 1,5 kali atau sekitar Rp90 juta. Perusahaan dengan laba sama tetapi sudah mempunyai sistem, pendapatan beragam dan audiens loyal bisa saja layak dihargai dua hingga tiga kali, atau Rp120 juta sampai Rp180 juta.

Laba sama, harga bisa berbeda.

Di situlah valuasi sebuah media akhirnya tidak hanya berbicara tentang berapa banyak uang yang dihasilkan, tetapi juga seberapa besar peluang uang itu tetap dihasilkan setelah pemilik lama tidak lagi berada di sana.

Inilah paradoks media lokal.

Situsnya mungkin hanya membutuhkan Rp5 juta atau Rp10 juta untuk dibuat. Berita pertama dapat terbit minggu depan. Kantor bahkan tidak wajib tersedia.

Namun nama, jaringan, arsip dan kepercayaan tidak tersedia dalam paket hosting.

Semua itu tumbuh selama lima, sepuluh atau belasan tahun.

Karena itu banyak media lokal pada akhirnya lebih mahal didirikan oleh waktu daripada oleh uang. (*)

Menot Sukadana