Bali yang Ditiru

AKHIR September lalu, Bali disebut dalam dua percakapan yang letaknya berjauhan. Di Kenya, pulau ini dijadikan contoh tempat pariwisata bisa tumbuh tanpa menggilas kebudayaan dan masyarakat setempat. Di India, dua penulis Mint membandingkan Goa dengan Bali. Yang mereka bandingkan adalah transportasi, akses jalan, lahan parkir, toilet, dan tempat makan, yaitu hal-hal kecil yang membuat liburan terasa gampang.

Kedua percakapan itu memandang Bali dari sudut yang sama: bagaimana sebuah tempat berhasil menjadi destinasi. Padahal Bali sudah lama melewati tahap itu.

Urusan pulau ini kini bukan lagi cara mendatangkan turis atau membuat mereka betah. Pariwisata sudah merembes terlalu dalam. Ia ikut menentukan harga tanah, bentuk kampung, pemakaian air, pilihan kerja anak muda, kemacetan, sampai keputusan sebuah keluarga untuk mempertahankan sawah atau menyewakannya. Karena itu, Bali hari ini lebih layak dibaca sebagai tempat untuk melihat apa yang terjadi ketika pariwisata sudah terlalu besar untuk disebut satu sektor ekonomi, ketimbang sebagai teladan membangun pariwisata.

Gejalanya sebetulnya sudah terlihat sejak awal. Pada akhir 1960-an, Sanur dan Kuta tumbuh pesat. Menurut catatan Bank Dunia, kedatangan wisatawan naik sekitar 27 persen per tahun sepanjang 1969–1973. Pada 1973, jumlah turis asing hampir menyentuh 100 ribu orang. Air bersih, sanitasi, pembangunan hotel, dan infrastruktur mulai jadi soal. Pemerintah lalu meminta bantuan Bank Dunia, dan konsultan Prancis SCETO menyusun rencana induk yang rampung pada 1971.

Dari rencana itulah Nusa Dua lahir.

Kawasan ini biasanya diingat sebagai proyek hotel mewah. Namun di baliknya ada gagasan yang lebih penting: pariwisata skala besar sebaiknya ditaruh di ruang yang bisa dikendalikan. Nusa Dua dipilih karena tanahnya relatif kering, penduduknya jarang, letaknya dekat bandara, dan tidak mengganggu lahan pertanian yang subur. Sekitar 310 hektare disiapkan untuk hotel dengan kapasitas awal kira-kira 2.500 kamar. Hotel besar tidak disebar ke seluruh pulau. Turis menginap di sana, lalu keluar untuk mengunjungi desa, pura, dan sawah, atau menonton pertunjukan.

Dilihat dari hari ini, keputusan itu menarik. Para perencana tahun 1970-an ternyata tidak hanya memikirkan cara membesarkan industri pariwisata. Mereka juga memikirkan cara memagari ruang geraknya.

Pagar itulah yang kemudian jebol.

Pariwisata merambat mengikuti jalan baru, modal, harga tanah, dan selera turis yang berganti-ganti. Kuta melebar, lalu Seminyak menyusul. Canggu, yang dulu masih dikelilingi sawah, berubah menjadi pusat penginapan, restoran, dan hiburan. Ubud pun meluber dari pusat lamanya ke desa-desa di sekitarnya.

Tak ada satu keputusan besar di balik semua itu. Yang ada adalah ribuan keputusan kecil. Sebuah keluarga menyewakan tanah, rumah disulap jadi homestay, sawah dijual, vila berdiri, restoran membuka cabang, dan jalan desa mendadak jadi jalur utama. Satu per satu, semuanya tampak wajar. Namun bila berlangsung puluhan tahun tanpa henti, wajah sebuah pulau berubah.

Bagian inilah yang jarang terlihat ketika Bali dijadikan contoh. Goa belajar cara Bali melayani turis, sedangkan Kenya belajar cara budaya Bali bertahan di tengah industri wisata. Keduanya tidak keliru. Hanya saja, apa yang terjadi sesudah keberhasilan itu jauh lebih sulit ditiru, dan lebih sulit lagi dihindari.

Sepanjang 2025, menurut BPS, 6,95 juta wisatawan mancanegara datang langsung ke Bali. Jumlah itu kira-kira 70 kali lipat angka 1973. Namun yang bertambah bukan cuma jumlah orang, karena nilai ruang pun bergeser. Sawah tak lagi dihargai dari hasil panennya semata, tetapi juga dari peluang untuk dijadikan vila, restoran, atau toko. Rumah bukan sekadar tempat tinggal karena bisa disewakan harian. Gang sempit pun punya harga begitu turis mulai lewat.

Singkatnya, pariwisata membawa takaran harga baru atas ruang.

Itu sebabnya konflik lahan di Bali tak cukup dijelaskan sebagai pelanggaran tata ruang. Ada tarikan ekonomi yang bekerja lebih dalam, yaitu kenyataan bahwa fungsi wisata hampir selalu sanggup membayar lebih mahal daripada fungsi lain. Sawah bersaing dengan vila, rumah bersaing dengan penginapan, dan lahan tani berhadapan dengan nilai sewa komersial. Air irigasi pun harus dibagi dengan kebutuhan rumah tangga dan usaha. Inilah persaingan fungsi. Sebidang sawah bisa saja dilindungi aturan, tetapi pemiliknya setiap hari melihat harga tanah di sebelahnya naik. Selama selisih nilainya selebar itu, tekanan untuk beralih fungsi tak pernah benar-benar padam.

Angkanya tersedia. Data Pemerintah Provinsi Bali menunjukkan luas sawah menyusut dari 75.554 hektare pada 2018 menjadi 71.347 hektare pada 2022. Artinya, sekitar 4.207 hektare hilang dalam empat tahun. Rencana strategis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Bali mencatat lahan tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan berkurang rata-rata 1.348 hektare per tahun sepanjang 2018–2024. Dokumen yang sama menyebut perebutan air antara pertanian, rumah tangga, dan usaha sebagai masalah yang mesti ditangani.

Pemerintah menjawab dengan melindungi lahan pertanian. Pada 2025 terbit larangan alih fungsi lahan pertanian, dan pada Juli 2026 sekitar 56.099 hektare disepakati sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Langkah ini penting, tetapi sekaligus menunjukkan bahwa masalahnya sudah berbalik arah. Pada 1971, pertanyaannya adalah di mana pariwisata boleh ditempatkan. Sekarang pertanyaannya adalah di mana kegiatan selain pariwisata masih bisa bertahan.

Pembalikan semacam ini bukan hal baru dalam sejarah Bali. Sejarawan Adrian Vickers menunjukkan bahwa pariwisata budaya Bali tidak semata lahir dari kebijakan pemerintah atau rancangan lembaga internasional. Sejak 1950-an, orang Bali sendiri sudah membuka penginapan, art shop, usaha kerajinan, pertunjukan, dan jasa perjalanan dengan membaca apa yang dicari tamu asing. Bali bukan penonton, karena ia ikut membentuk industri itu.

Antropolog Michel Picard kemudian menunjukkan sisi yang lebih rumit. Menurutnya, perjumpaan dengan pariwisata ikut mengubah cara orang Bali memahami dan menampilkan kebudayaannya sendiri. Budaya tidak hanya dijaga dari pariwisata, karena keduanya tumbuh sambil saling membentuk.

Hal serupa kini terjadi pada ruang. Pariwisata tak lagi tinggal di hotel, objek wisata, atau kawasan khusus. Ia sudah masuk ke pasar tanah, perumahan, lapangan kerja, transportasi, makanan, dan kehidupan desa. Istilah "kawasan wisata" makin tak memadai, sebab yang terbentuk adalah ekonomi ruang yang digerakkan pariwisata. Sebuah desa tak perlu ditetapkan sebagai destinasi untuk ikut berubah. Cukup jalannya diperbaiki, pemandangannya dianggap cantik, muncul beberapa vila dan kafe, lalu foto-fotonya beredar di media sosial. Setelah itu, pasar pun berdatangan.

Polanya tampak jelas di Bali Selatan. Ketika Kuta dianggap terlalu sesak, keramaian pindah ke Seminyak. Ketika Seminyak makin mahal, perhatian bergeser ke utara dan Canggu meledak. Kini tekanannya bergerak lagi ke Pererenan, Seseh, dan seterusnya. Industri wisata ternyata tidak perlu menunggu keputusan pemerintah untuk memperluas wilayahnya, karena pasar sering lebih dulu menunjuk kawasan berikutnya.

Nusa Dua dibangun dengan garis di atas peta. Pariwisata hari ini menyebar lewat harga tanah, algoritma pencarian, media sosial, investasi properti, dan keputusan pribadi para pemilik lahan. Mengendalikannya jauh lebih sulit karena yang dihadapi bukan lagi segelintir hotel besar.

Di sinilah pengalaman Bali mungkin lebih berguna bagi Kenya dan Goa ketimbang kisah suksesnya. Mereka sedang memikirkan cara membesarkan pariwisata, sementara Bali sudah tiba di soal berikutnya: bagaimana mengurus sebuah ekonomi ketika pariwisata menentukan hampir setiap jengkal ruang. Persoalan semacam ini tak selesai dengan menambah jalan, membatasi hotel, atau menggambar zona baru. Selama semua fungsi ruang diukur dengan apa yang bisa dihasilkan pariwisata, tekanan akan selalu mencari celah. Bila hotel dibatasi, vila bertambah. Bila vila dibatasi, rumah masuk pasar sewa. Bila satu kawasan ditutup, modal mencari desa berikutnya.

Setengah abad pengalaman Bali memperlihatkan bahwa keberhasilan sebuah destinasi punya babak lanjutan yang jarang dibicarakan selama angka kunjungan masih dikejar. Bali sudah berada di babak itu. Pertanyaannya bukan lagi berapa banyak turis yang sanggup ditampung pulau ini. Pertanyaannya adalah berapa banyak sendi kehidupan lain yang masih mampu mempertahankan ruangnya, ketika pariwisata selalu sanggup menawar lebih tinggi. (*)

Menot Sukadana

.