Kohlhaas dari Kebon Jeruk

KANTOR pengacara itu menempati rumah pemiliknya di Kebon Jeruk, Jakarta Barat. "Kecil," kata Muhammad Subhan Palal merendah kepada Dahlan Iskan, tiga hari setelah Mahkamah Agung (MA) mengabulkan kasasinya pada 30 Oktober 2026.

Dari kantor yang menurut pemiliknya sendiri tidak seberapa itu lahir gugatan yang kemudian ikut menggoyang kursi wakil presiden: surat keterangan penyetaraan pendidikan setingkat SMA milik Gibran Rakabuming Raka, yang dipakai sebagai syarat pencalonan dalam Pemilu 2024, dinyatakan batal.

Dua pekan kemudian, Kamis (12/11/2026), Gibran disebut akan menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada pimpinan MPR, sementara 120 anggota DPR dari delapan fraksi mengusulkan penggunaan hak menyatakan pendapat.

Jalan Subhan sampai ke titik itu tidak mulus. Gugatan perdatanya di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan tuntutan ganti rugi Rp125,01 triliun, kandas karena pengadilan menyatakan tidak berwenang mengadilinya. Gugatannya di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta dinyatakan tidak dapat diterima pada 21 Mei 2026, dan ia dihukum membayar biaya perkara Rp391.000.

Di tingkat banding ia kalah lagi dan kembali membayar Rp250.000. Baru di tingkat kasasi, majelis hakim yang diketuai Yulius membatalkan dua putusan itu dan mengadili sendiri perkaranya.

Kisah semacam ini mengingatkan pada seorang pedagang kuda dari Brandenburg yang ditulis Heinrich von Kleist dua abad lalu, dan pada seorang lelaki dalam satua Bali yang selalu menang melawan desanya dengan memegang bunyi aturan. Keduanya membantu menimbang apa yang sebenarnya terjadi ketika seorang warga yang keras kepala menang melawan negara, dan apa yang mesti dijaga sesudah kemenangan itu.

Kuda di Perbatasan Saksen

Novela Michael Kohlhaas terbit utuh dalam Erzahlungen, jilid pertama buku kumpulan cerita Kleist, pada 1810, setelah penggalannya dimuat di jurnal sastra Phobus dua tahun sebelumnya.

Ceritanya berangkat dari peristiwa nyata tentang Hans Kohlhase, pedagang dari Colln, kota kecil di tepi Sungai Spree yang kini menjadi bagian dari Berlin. Pada Oktober 1532 ia berangkat ke pekan raya Leipzig dan pulang membawa rasa diperlakukan tidak adil.

Dalam versi Kleist, Kohlhaas dihadang di perbatasan Saksen oleh orang-orang Junker Wenzel von Tronka, bangsawan kecil yang menuntut surat jalan yang sebenarnya tidak pernah diwajibkan. Dua ekor kuda hitamnya ditahan sebagai jaminan, dan ketika ia kembali, kuda-kuda itu sudah kurus karena dipekerjakan di ladang. Kohlhaas menempuh jalan yang benar dengan mengadu ke pengadilan Saksen. Pengaduan itu kandas karena pengaruh kerabat Tronka di istana Dresden, Hinz dan Kunz von Tronka.

Istrinya, Lisbeth, lalu mencoba menyerahkan surat permohonan langsung kepada penguasa Brandenburg di Berlin. Dadanya dihantam gagang tombak seorang pengawal, dan tidak lama setelah dibawa pulang ia meninggal.

Setelah pintu itu tertutup dan istrinya dikubur, Kohlhaas berubah. Pedagang yang di kalimat pertama novela disebut Kleist sebagai salah satu orang paling lurus sekaligus paling mengerikan di zamannya itu membakar puri Tronka, lalu Wittenberg dan Leipzig, demi memburu satu bangsawan.

Martin Luther sampai menulis kepadanya. Di akhir cerita tuntutannya dipenuhi: kudanya dikembalikan dalam keadaan gemuk dan Tronka dihukum. Kohlhaas sendiri tetap dipenggal karena melanggar perdamaian negeri, dan ia menerima hukuman itu dengan tenang.

Kisah ini tidak berhenti di zaman Kleist. Franz Kafka (1883–1924), pengarang berbahasa Jerman asal Praha yang kelak dikenal lewat Metamorfosis, cerita tentang pegawai kecil yang suatu pagi bangun sebagai serangga raksasa, jarang sekali tampil membaca di depan umum.

Toh, ia pernah memilih novela ini untuk dibacakan. Daya tarik Kohlhaas memang terletak di sana. Ia benar, dan karena merasa benar ia menjadi berbahaya. Kleist sendiri menulis bahwa dunia akan memberkati kenangan tentang Kohlhaas seandainya ia tidak berlebihan dalam satu kebajikan. Kekerasan itu lahir dari pertemuan dua hal, pengadilan yang menutup pintunya dan rasa keadilan yang kebablasan.

Santri Penghafal Pasal

Subhan bukan pedagang kuda. Menurut penuturannya kepada Dahlan Iskan, ia tamatan Madrasah Aliyah Al Masyhudiyah di Gresik, tidak jauh dari pabrik Semen Gresik. Sebagai santri ia terbiasa menghafal lewat nadhom, cara melagukan teks agar mudah diingat.

Di kelas tiga Aliyah ia sudah hafal seluruh pasal Undang-Undang Perkawinan dengan cara itu, lalu mengajukan proposal ke Universitas Indonesia (UI) tentang metode menghafal pasal undang-undang lewat nadhom. Ia dipanggil, diminta melagukan pasal-pasal itu di depan pimpinan kampus, dan diterima di Fakultas Hukum. Ijazah sarjananya pun dari kampus itu.

Kebiasaan menggugat juga sudah lama ia jalani. Kepada Dahlan, Subhan mengaku sudah mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi (MK) "sekitar" 50 kali, "bisa lebih".

Dahlan juga mengenang masa ketika Subhan, yang waktu itu masih mahasiswa magister, datang ke rumahnya bersama seorang alumnus Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) sambil menggotong mesin pembangkit listrik rakitan. Dahlan tidak percaya karena mesin itu dinilainya bertentangan dengan hukum kekekalan energi. Subhan tetap memasangnya di rumahnya di Gresik dan mengaku lima tahun tidak membayar listrik, sampai mesin itu rusak dan tidak ada lagi yang bisa memperbaikinya.

Cerita itu tidak membuktikan apa pun tentang perkara ijazah. Tetapi ia memperlihatkan watak yang juga membawa gugatan surat keterangan itu sampai ke kasasi, yaitu kesediaan menggotong bukti sendiri ke depan orang yang meragukannya, berapa kali pun ditolak.

Kalah Dua Kali

Di sinilah jalan Subhan berpisah dari Kohlhaas. Pengaduan Kohlhaas dikandaskan lewat pengaruh kerabat sang bangsawan di istana. Gugatan Subhan memang kandas, tetapi kandas lewat putusan bernomor, dengan pertimbangan tertulis, dan selalu menyisakan tingkat berikutnya.

Ia mengajukan kasasi pada 24 Agustus 2026, berkasnya dikirim ke MA pada 22 September, dan lima pekan kemudian amar putusan masuk ke akun e-court miliknya. "Pertama sekali, saya tadi sujud syukur. Karena ini bangsa Indonesia menang," katanya.

Putusan itu sendiri tidak berbicara tentang jabatan wakil presiden. Amarnya menyatakan batal surat keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019, terbitan 6 Agustus 2019, serta mewajibkan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah selaku tergugat mencabutnya.

Menurut pertimbangan majelis, surat itu terbit berdasarkan certificate of attendance, academic records, dan explanation of grades, dokumen yang hanya menerangkan kehadiran dalam perkuliahan dan tidak membuktikan Gibran menamatkan jenjang pendidikan tertentu.

Karena tidak ditemukan ijazah atau sertifikat luar negeri yang bisa disetarakan, penerbitan surat itu dinilai melanggar asas kecermatan formal. Tafsir atas akibatnya terbelah.

Kuasa hukum Gibran, Muhammad Rullyandi, menilai putusan yang datang setelah pelantikan tidak berlaku surut dan tidak bisa dijalankan sepenuhnya. Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra justru menyebutnya final dan berlaku sejak surat itu terbit pada Agustus 2019. Mahfud MD membaca kata "batal" dalam amar sebagai tanda bahwa surat itu dianggap tidak pernah ada.

Kedua pihak ternyata sama-sama menaruh harapan pada pengadilan yang sama. Menurut Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Gibran meminta kesempatan membuktikan keabsahan dokumennya lewat PTUN, dan Gibran sendiri menyebut Presiden Prabowo Subianto menyarankannya berjuang di sana, meski Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Syahganda Nainggolan kemudian membantah pengakuan itu dan menilai Presiden tidak mungkin menganjurkannya.

Subhan, kepada Dahlan, mengancam akan menggugat Presiden ke PTUN bila dalam 10 hari tidak mengajukan dua calon wakil presiden ke MPR. Selama semua pihak masih mengetuk pintu yang sama, perkara ini masih berada di wilayah hukum, jauh dari puri yang terbakar di Saksen.

Jero Gede dari Nongan

Bali punya tokoh yang berkali-kali menang melawan kekuasaan desanya tanpa membakar apa pun. Dalam satua Pan Balang Tamak, desa bersidang untuk menjatuhkan denda kepadanya karena tidak ikut mencari kayu ke gunung.

Arahan desa menyebut krama berangkat ketika ayam turun dari kandang. Pan Balang Tamak menunggu ayamnya sendiri turun, berangkat paling akhir, lalu di depan sidang bertanya dengan halus apa salahnya, sebab ia hanya menuruti bunyi arahan itu. Desa batal menjatuhkan denda.

Di lain waktu krama diwajibkan membawa anjing pemburu yang galak, dan ia datang menggendong anjing kampung yang kurus, melemparnya ke semak berduri, lalu berkata anjing yang melolong paling keras tentu anjing yang paling galak. Lagi-lagi desa tidak bisa mendendanya.

Satua itu tidak berakhir manis. Karena dianggap terlalu cerdik dan berbahaya, raja meracunnya. Bahkan setelah mati, jasadnya masih dipakai untuk mengakali desa, didudukkan seolah sedang mengurai rambut sambil merapal mantra.

Bagi banyak orang Bali, Pan Balang Tamak adalah peringatan tentang akal bulus, tentang orang yang selalu menang di atas kertas tetapi tidak pernah benar-benar ikut bekerja bersama.

Desa Nongan di Kecamatan Rendang, Karangasem, membacanya dengan cara lain. Di sana Pan Balang Tamak dipuja di Pura Balang Tamak sebagai Jero Gede Balang Tamak, terutama oleh warga yang hidup sebagai petani, dan di Pura Balang Tamak upacara tahunannya digelar setiap Purnama Kaulu, lengkap dengan rejang yang diyakini sebagai warisannya.

Penelitian tentang mitos itu mencatat bahwa orang Nongan melihat kecerdasan dan keadilan pada tokoh yang di tempat lain dicap licik. Dua tafsir itu tidak saling meniadakan. Keduanya mengakui hal yang sama: aturan yang dibuat penguasa bisa dikalahkan oleh orang kecil yang membacanya lebih teliti daripada pembuatnya.

Subhan, dengan kebiasaan menghafal pasalnya, lebih dekat kepada Pan Balang Tamak daripada kepada Kohlhaas. Ia menang karena membaca syarat pendidikan calon wakil presiden lebih teliti daripada mereka yang meloloskannya, lalu bersabar naik dari satu tingkat pengadilan ke tingkat berikutnya.

Ketika Pemenang Menagih

Persoalannya justru muncul setelah menang. Dalam konferensi pers bersama Denny Indrayana pada 2 November, Subhan menyatakan bahwa dengan putusan kasasi itu "kita tidak pernah punya Wakil Presiden yang namanya Gibran".

Kepada Dahlan ia berkata tidak perlu ada proses politik di DPR karena wakil presidennya sudah tidak ada. Ia juga mengancam akan mendatangi Istana untuk meminta Gibran pulang ke Solo bila dalam 60 hari belum pergi, dan berencana menagih sekitar Rp350 miliar dengan dasar Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, menurut hitungannya sendiri.

Di titik ini watak Kohlhaas mulai terdengar, meski baru sebatas ucapan dan ancaman gugatan, masih jauh dari api yang dinyalakan pedagang kuda itu. Kohlhaas menjadi berbahaya ketika ia berhenti menunggu hakim dan mulai bertindak sebagai hakim atas perkaranya sendiri.

Putusan MA memberi Subhan kemenangan atas sebuah surat. Apa akibat surat itu bagi jabatan seorang wakil presiden tetap harus diputuskan lewat jalan yang diatur konstitusi, entah lewat pengunduran diri yang diterima MPR, entah lewat hak menyatakan pendapat DPR yang kemudian diuji MK. Memaksakan tafsir sendiri atas putusan itu, seyakin apa pun penafsirnya, mengulang kesalahan orang yang merasa paling benar di Saksen.

Pan Balang Tamak memberi peringatan serupa dari arah lain. Ia selalu menang dalam sidang desa, tetapi desa tidak pernah merasa diperlakukan adil olehnya, dan ceritanya berakhir dengan racun dari istana. Kemenangan yang hanya bersandar pada kecermatan membaca aturan, tanpa kesediaan menunggu proses bersama berjalan sampai selesai, mudah berbalik menjadi permusuhan.

Dalam perkara ini, hukum Indonesia memperlihatkan sesuatu yang jarang terdengar: pintu pengadilan bisa terbuka bagi seorang advokat dari kantor kecil, bahkan setelah dua kali ditutup. Itulah yang membuat Subhan tidak perlu membakar Leipzig. Ujian berikutnya ada pada semua pihak, termasuk Subhan sendiri, apakah mereka bersedia membiarkan pintu yang sama bekerja sampai urusannya tuntas.

Kantor Kecil Itu

Kantor di Kebon Jeruk itu barangkali tidak bertambah luas sejak 30 Oktober. Yang berubah adalah apa yang ditunggu orang dari sana. Kohlhaas dikenang karena keyakinannya akan kebenaran berakhir di bawah pedang algojo, Pan Balang Tamak karena kecerdikannya berakhir di sebuah pura di Nongan. Subhan masih bisa memilih jalannya sendiri. (*)

Menot Sukadana