Istana Dua Presiden? Menakar Rocky Gerung

Bingkai yang Menggoda

JUMAT SIANG, 2 Oktober 2026, Rocky Gerung mengucapkan sumpah jabatan sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) di Istana Negara. Pria yang bertahun-tahun mengkritik kekuasaan dari mimbar diskusi, kanal YouTube, dan panggung demonstrasi itu kini resmi menjadi bagian dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Dasarnya Keputusan Presiden Nomor 107/P Tahun 2026.

Godaan pertama bagi siapa pun yang menulis peristiwa ini adalah bingkai "Istana Dua Presiden". Di satu sisi ada Prabowo, presiden menurut konstitusi. Di sisi lain ada Rocky, yang oleh para pengagumnya dijuluki "Presiden Akal Sehat": otoritasnya tidak datang dari kotak suara, tetapi dari kemampuan berargumen.

Bingkai itu memikat karena menjanjikan pertarungan setara antara kekuasaan dan pengetahuan. Tetapi justru karena memikat, ia perlu diuji, bukan langsung dipakai. Esai ini berangkat dari satu pertanyaan sederhana: seberapa jauh bingkai "dua presiden" bertahan ketika dihadapkan pada fakta kelembagaannya?

Bukan Presiden Kedua

Fakta pertama langsung mengguncang bingkai itu. Rocky bukan satu-satunya yang dilantik hari itu: ia satu dari 26 anggota Wantimpres, dengan Pratikno sebagai ketua dan Hatta Rajasa sebagai wakil ketua.

Rekan-rekannya pun bukan sekadar teknokrat. Ada ulama seperti Quraish Shihab dan Yahya Cholil Staquf, pengusaha seperti Chairul Tanjung, Jusuf Hamka, dan Dato' Sri Tahir, juga Budi Gunawan dan Anwar Usman. Dalam ruangan seperti itu, Rocky lebih tepat disebut satu suara di antara banyak suara daripada "presiden kedua".

Fakta kedua lebih penting: penunjukan ini bukan peristiwa tunggal. Dengan pelantikan ini, tiga tokoh eks Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), yaitu Rocky Gerung, Jumhur Hidayat, dan Syahganda Nainggolan, kini sama-sama berada di dalam pemerintahan. Jumhur lebih dulu dilantik sebagai Menteri Lingkungan Hidup pada April 2026.

Jadi yang sedang kita saksikan bukan duel dua tokoh, melainkan sebuah pola: kritikus-kritikus yang dulu bersuara dari luar ditarik satu per satu ke dalam. Pertanyaannya bergeser dari "siapa menang" menjadi "apa arti pola ini".

Merangkul atau Mendengar?

Mengapa Prabowo mengundang kritikusnya masuk? Kita tidak bisa membaca isi kepala seorang presiden, jadi yang jujur adalah menguji beberapa tafsir dengan ukuran yang sama.

Tafsir pertama adalah tafsir yang murah hati. Pemimpin yang hanya dikelilingi orang yang selalu setuju akan terjebak dalam ruang gema. Dengan mengundang pengkritik yang tajam, Prabowo mungkin sedang memasang alarm di dalam rumahnya sendiri. Dalam hal ini, Rocky berfungsi sebagai devil's advocate yang dilembagakan.

Tafsir kedua adalah tafsir kooptasi. Cara paling murah untuk meredam oposisi bukan membungkamnya, tetapi memberinya kursi. Pola tiga tokoh eks KAMI yang masuk berturut-turut membuat tafsir ini sulit diabaikan. Kritik yang dulu terdengar di ruang publik kini disalurkan ke ruang tertutup.

Kedua tafsir ini tidak saling meniadakan; sebuah keputusan politik bisa punya dua fungsi sekaligus. Yang tidak jujur adalah memilih satu tafsir lalu menyebutnya kecerdasan atau kelicikan tanpa bukti. Ukurannya bukan niat, melainkan hasil: apakah nasihat Rocky kelak terlihat mengubah kebijakan, atau hanya mengubah Rocky.

Soal ini, metafora badut istana (court jester) yang sering dipakai justru menyesatkan. Badut istana adalah abdi raja, dan kebebasan bicaranya dalam sejarah tidak pernah benar-benar mutlak. Kalau metafora itu tepat, ia lebih menunjukkan ketergantungan daripada kesetaraan.

"Kritis, Bukan Kritik"

Rocky sendiri menawarkan cara membaca posisi barunya. Menurutnya, dewan ini berfungsi untuk bersikap kritis, bukan untuk mengkritik. Tugasnya menimbang dampak kebijakan sebelum diputuskan, dan wilayahnya etis, bukan teknis.

Lalu ia menambahkan satu kalimat yang lebih jujur daripada semua julukan: dalam urusan pertimbangan, user-nya adalah Bapak Presiden. Kata itu penting. Seorang mitra sejajar tidak punya user; seorang konsultan punya. Dengan bahasanya sendiri, Rocky menggambarkan dirinya bukan sebagai presiden kedua, melainkan sebagai penyedia jasa pertimbangan bagi satu-satunya presiden.

Ini juga bukan posisi yang dulu ia pegang. Sebelumnya Rocky dikenal tegas menolak tawaran masuk pemerintahan. Perubahan itu tidak otomatis berarti pengkhianatan, tetapi patut dijelaskan, dan penjelasannya sejauh ini adalah radical break: ia mengaku hanya pindah dari luar ke dalam, sementara sikapnya tetap sama.

Di sini peringatan Audre Lorde relevan: "The master's tools will never dismantle the master's house." Alat milik tuan rumah tidak akan pernah membongkar rumah sang tuan. Lorde tidak bertanya; ia menyatakan. Pertanyaan bagi Rocky adalah apakah ia bisa membuktikan Lorde keliru.

Antonio Gramsci memberi kerangka yang lebih tepat untuk risikonya. Kekuasaan yang hegemonik tidak terutama bekerja dengan paksaan, tetapi dengan persetujuan: menyerap tokoh-tokoh oposisi sampai garis antara pengkritik dan yang dikritik kabur. Politik Italia abad ke-19 menyebutnya trasformismo. Taring tidak dicabut; ia tumpul pelan-pelan karena tidak pernah dipakai di luar ruangan.

Di Balik Pintu

Risiko terbesar dari penunjukan ini bukan soal karakter, melainkan soal hukum. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 mewajibkan Wantimpres memberi nasihat kepada Presiden, diminta maupun tidak. Undang-undang yang sama melarang anggotanya menyebarluaskan isi nasihat itu kepada publik.

Artinya, bagian terpenting dari pekerjaan Rocky yang baru justru terjadi di ruang yang tidak bisa kita lihat. Kalau dulu ia berteriak dari balkon, kini kritiknya yang paling serius, jika ada, berlangsung di balik pintu tertutup. Publik tidak akan tahu apakah Rocky tetap tajam di dalam, kecuali lewat apa yang kebetulan bocor atau apa yang ia pilih untuk diucapkan di luar.

Inilah harga sosial yang nyata dari penunjukan ini. Ruang publik tidak mendadak sunyi; kritik masih datang dari akademisi, jurnalis, mahasiswa, dan masyarakat sipil lain. Tetapi satu suara yang dulu bisa didengar dan diperdebatkan siapa saja kini sebagian besar beralih menjadi nasihat yang hanya didengar satu orang.

Bagi masyarakat sipil, pelajarannya bukan meratapi kehilangan seorang tokoh. Demokrasi yang bergantung pada satu atau dua figur kritis memang rapuh sejak awal. Yang dibutuhkan adalah kritik yang tidak bisa direkrut, karena tidak bertumpu pada satu orang.

Menakar, Bukan Menunggu

Bingkai "Istana Dua Presiden" tidak bertahan setelah diuji. Yang ada di Istana adalah satu presiden dan dua puluh enam penasihat, salah satunya mantan kritikus paling nyaring di negeri ini. Yang perlu dipertanyakan bukan siapa akan menaklukkan siapa, tetapi apakah posisi barunya masih menyisakan ruang bagi akal sehat yang bisa diperiksa publik.

Pertanyaan itu bisa dijawab tanpa menunggu "sejarah".

Setahun dari sekarang, ujian pertamanya sederhana: apakah Rocky masih mengkritik kebijakan pemerintah secara terbuka, setajam sebelum ia dilantik. Ujian kedua lebih sulit dilacak tetapi lebih penting, yaitu ada atau tidaknya kebijakan yang berubah atau batal dan secara wajar bisa dikaitkan dengan pertimbangan Wantimpres.

Ujian ketiga menyangkut kejujuran Rocky sendiri: apakah ia mau menjelaskan ke publik di mana garis antara rahasia jabatan dan kewajibannya sebagai intelektual. Ujian keempat melampaui dirinya, yakni apakah pola merangkul tokoh oposisi terus berlanjut, dan apakah ruang kritik di luar Istana ikut menyempit atau justru melebar.

Jika jawaban keempatnya menguntungkan akal sehat, Rocky sudah membuktikan Lorde keliru. Jika tidak, Gramsci yang benar, dan kita tidak perlu menunggu sejarah untuk mengetahuinya. (*)

Menot Sukadana