Bali Pulau Suaka, Bagi Siapa?
PEKAN-PEKAN terakhir Mei 1998, kamar hotel di Sanur, Kuta, Nusa Dua, dan Jimbaran tak bersisa. Tamunya bukan turis. Mereka datang dari kota-kota yang baru saja dilalap api: Jakarta, Surakarta, Surabaya. Toko mereka dijarah, rumah mereka dibakar. Pulau yang biasa menjual ketenangan kepada orang asing itu mendadak menjualnya kepada sesama warga negara.
Ida Bagoes Mantra mencatat semuanya ketika asap kerusuhan belum lagi hilang. Geografer Universitas Gadjah Mada itu menjuluki para tamu dadakan tersebut "wisatawan terpaksa". Catatannya terbit di jurnal Populasi tahun itu juga. Di sela angka dan tabelnya terselip satu pengamatan yang kini terdengar seperti nubuat: begitu urusan kamar beres, yang dicari berikutnya adalah rumah, ruko, dan tanah.
Ada pula satu detail kecil yang gampang terlewat. Rumah tipe 36, rumah paling bersahaja yang dibangun untuk warga Bali kelas menengah ke bawah, ludes terjual. Hampir tiga dekade kemudian, Bali masih menyandang gelar yang sama: pulau paling aman di negeri yang gampang terbakar. Gelar itu mendatangkan devisa, juga pembeli rasa aman. Yang jarang dihitung: siapa yang akhirnya tak kebagian rumah.
Wisatawan Terpaksa
Jumlahnya bukan main. Menurut hitungan Mantra, pada 1997 Bali punya sekitar 14 ribu kamar hotel berbintang, 10 ribu kamar hotel melati, dan 900 kamar pondok wisata. Dari 15 Mei hingga akhir bulan, semuanya terisi. Sebagian besar penghuninya warga keturunan Tionghoa, kelompok yang paling banyak menjadi sasaran amuk di kota-kota Jawa.
Tiga bulan kemudian, gelombang kedua tiba. Menjelang 17 Agustus 1998, beredar kabar demonstrasi besar bakal pecah lagi. Hotel kembali sesak. Yang tak kebagian kamar menumpang di rumah penduduk.
Ironinya, turis sungguhan malah menjauh. Data Dinas Pariwisata Bali yang dikutip Mantra mencatat kedatangan wisman lewat udara anjlok 27,8 persen pada Mei 1998 dan 35,9 persen pada Juni, dibanding bulan yang sama setahun sebelumnya. Tingkat hunian hotel baru menggeliat lagi pada Agustus.
Toh, Bali punya daya lenting yang bikin iri daerah lain. Sepanjang 1998, kedatangan wisman langsung ke Bali hanya susut 3,51 persen, dari 1,23 juta menjadi 1,19 juta orang. Indonesia secara keseluruhan kehilangan 11,15 persen. Setahun kemudian, Bali malah mencetak rekor: 1,36 juta wisman, naik 14,21 persen. Turis dan pengungsi rupanya tiba pada kesimpulan serupa. Kalau mesti berada di Indonesia, Bali-lah tempatnya.
Rumah Tipe 36 yang Ludes
Tak semua tamu itu bergegas pulang. Sebagian memilih bertahan setidaknya hingga Pemilu Mei 1999, sementara perusahaan mereka di Jakarta diurus karyawan kepercayaan. Hotel, betapapun nyaman, bukan rumah. Maka mereka membeli rumah dan ruko. Menurut Mantra, tanah pun diincar, terutama di lokasi yang dinilai menjanjikan bagi pariwisata.
Pasar properti Denpasar menyambut dengan sigap. Mengutip Bali Post edisi 18 Agustus 1998, Mantra mencatat para pengembang membenarkan bahwa pembeli dari Jakarta dan Medan memborong rumah siap huni di kawasan Jalan Gatot Subroto. Rumah tipe 45 dan 54 seharga Rp50 juta ke atas laris manis. Satu rumah bahkan laku Rp800 juta, angka yang di tengah krisis terdengar seperti dongeng. Yang paling telak, rumah tipe 21 dan 36 untuk warga Bali kelas menengah ke bawah ikut ludes.
Mantra tak berhenti pada angka. Harga tanah, rumah, dan ruko, tulisnya, naik begitu kencang hingga penduduk tak sanggup lagi membeli tanah di tempat kelahirannya sendiri. Ia juga melihat arus yang berbalik arah. Warga yang melepas tanah di pusat pariwisata membeli tanah di pegunungan. Walhasil, yang bermodal masuk ke pusat, yang lemah tersingkir ke pinggir.
Semua itu menumpuk di atas beban lama. Mantra mengutip Bappeda Bali: rata-rata seribu hektare lahan beralih fungsi saban tahun. Menurut ukuran tekanan penduduk atas lahan pertanian, Bali bahkan sudah tergolong kritis sejak 1980.
Satu hal perlu diluruskan. Mantra membingkai dampak gelombang pendatang dengan memilah "kelompok dominan" dan "subordinat" menurut asal-usul etnis. Kerangka semacam itu kini terasa janggal, terlebih bagi orang-orang yang baru lolos dari kekerasan rasial. Yang layak dipungut dari catatannya adalah mekanismenya, bukan identitas pembelinya. Ketika rasa aman menjadi barang langka, ia dibeli dalam wujud sertifikat tanah.
Kristal di Pulau Dewata
Di Bali, krisis 1998 punya julukan sendiri: "kristal", alias krisis total. Antropolog Michael Hitchcock mencatat lelucon itu dan membaca sindiran di baliknya. Krisis di pulau ini rupanya tak sepedih di tempat lain.
Angka-angka membenarkan lelucon itu. Proyeksi Bappeda Bali yang dikutip Mantra memperkirakan ekonomi Bali tumbuh minus 4,05 persen pada 1998, sementara perkiraan nasional kala itu minus 14 persen. Sektor pertanian bahkan masih tumbuh 1,15 persen. Harga cengkih, kopi, kakao, dan jambu mete melambung. Hotel, pemandu, dan eksportir yang dibayar dalam dolar malah merasa untung.
Namun kristal tak memantulkan cahaya yang sama ke segala arah. Mantra mengingatkan, ketahanan Bali dibayar dengan ketimpangan. Mereka yang bekerja di industri pariwisata kian makmur. Sebagian besar warga lain, terutama yang bergaji tetap dalam rupiah, kian terpuruk.
Di titik inilah pasar tanah menjadi berat sebelah. Rasa aman menarik orang dan modal dari luar, sementara sebagian warga kehilangan daya beli. Arus pekerja dari Jawa pun tak surut. Mantra memperkirakan sekitar 1,29 juta pelaku mobilitas nonpermanen asal Jawa menyeberang lewat Ketapang–Gilimanuk sepanjang 1997. Pulau yang sama menjadi tujuan bagi yang membawa modal dan yang mencari nafkah.
Gelombang Kedua, Paspor Berbeda
Sejarah berulang, kali ini dengan paspor lain. Begitu Rusia menyerbu Ukraina pada Februari 2022, Bali kembali menjadi tempat berlindung. Mengutip data pemerintah Indonesia, CNN melaporkan sekitar 58 ribu warga Rusia datang ke Bali sepanjang 2022, setelah pulau itu dibuka lagi usai pandemi. Pada Januari 2023 saja, menyusul 22.500 orang. Mereka menjadi rombongan pengunjung terbesar kedua setelah Australia. Warga Ukraina yang datang sepanjang 2022 lebih dari 7.000 orang.
Seperti pengungsi 1998, banyak di antara mereka tak datang untuk pelesir sepekan. Majalah Foreign Policy mencatat banyak pendatang baru itu menetap lama, sebagian demi menghindari wajib militer. Pada September 2024, pemerintah pusat menyebut sekitar 200 ribu warga asing tinggal di Bali.
Sementara itu, harga rumah berlari lebih kencang daripada gaji. Mengutip data BTN, detikBali melaporkan harga rumah di Denpasar dan Badung naik 20 hingga 40 persen per tahun. Di Badung, rata-ratanya melonjak dari Rp638 juta pada 2023 menjadi Rp900 juta setahun kemudian. Menurut ekonom Universitas Udayana, I Gede Nandya Oktora Panasea, nyaris mustahil bagi pekerja yang hanya mengandalkan upah minimum untuk membeli rumah di kedua wilayah itu. Seorang pengembang menyebut hanya 30 persen pembeli rumah di Badung yang warga setempat.
Sri Virdayanti, mahasiswi 22 tahun asal Badung, merasakannya sendiri. Kepada Kompas, ia bercerita harga tanah di kawasan seperti Canggu bisa belasan juta rupiah per meter persegi, sedangkan upah kerja di sekitarnya cuma dua sampai tiga juta rupiah sebulan. Keluhannya nyaris serupa dengan catatan Mantra 27 tahun sebelumnya.
Tentu para pendatang hari ini berbeda dari pengungsi 1998. Asal-usulnya lain, status hukumnya lain, dan orang asing tak bisa memiliki tanah dengan hak milik. Tapi mesinnya serupa. Krisis di tempat lain mengirim orang bermodal ke Bali untuk membeli rasa aman. Permintaan atas ruang hidup naik. Yang paling terjepit, lagi-lagi, mereka yang penghasilannya hanya dalam rupiah.
Pembeli Rasa Aman
Menjadi tempat berlindung adalah kehormatan. Pada Mei 1998, Bali membuka pintu bagi mereka yang lari dari kekerasan, dan sejarah itu pantas dikenang dengan hormat, bukan dengan curiga. Namun catatan Mantra juga menyingkap sisi yang tak pernah masuk brosur pariwisata: di pulau ini, rasa aman dijual dalam kemasan tanah.
Rumah tipe 36 di Denpasar itu dulu dibangun untuk warga Bali kelas menengah ke bawah. Menurut laporan Bali Post pada Agustus 1998, rumah-rumah itu ludes, diborong di tengah gelombang orang yang mencari rasa aman. Pada 2024, rata-rata harga rumah di Badung menyentuh Rp900 juta.
Bali tak pernah kekurangan pembeli rasa aman. Yang kian langka justru orang Bali yang sanggup membelinya. (*)
Menot Sukadana
