Surat Mundur, Perkara Belum Selesai
PENGUNDURAN diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan wakil presiden harus dihormati sebagai keputusan politik. Surat yang diserahkannya kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Kamis (12/11/2026), membuka jalan bagi penyelesaian pergantian wakil presiden melalui mekanisme konstitusi. Namun, surat tersebut tidak serta-merta menyelesaikan persoalan yang melatarbelakangi keputusannya.
Gibran mundur di tengah sengketa keabsahan dokumen pendidikan yang digunakannya ketika mencalonkan diri pada Pemilihan Presiden 2024. Mahkamah Agung (MA) membatalkan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA miliknya dan memerintahkan instansi penerbit mencabut dokumen tersebut. Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan mengenai dokumen pendidikan luar negeri yang dapat menjadi dasar penyetaraan, meskipun permohonan tidak dapat diterima karena persoalan kedudukan hukum pemohon.
Kedua putusan itu harus ditempatkan dalam konteks hukumnya masing-masing. Pembatalan dokumen administratif tidak otomatis memberhentikan seorang wakil presiden. Akan tetapi, putusan pengadilan tersebut menimbulkan pertanyaan serius mengenai proses pemeriksaan persyaratan calon pejabat negara.
Pertanyaan itu tidak selesai hanya karena pejabat yang bersangkutan memilih mundur.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) perlu menjelaskan bagaimana dokumen pendidikan tersebut diperiksa dan dinyatakan memenuhi persyaratan pada 2024. Dokumen apa yang menjadi dasar keputusan, siapa yang melakukan verifikasi, dan bagaimana prosedurnya dijalankan? Penjelasan ini diperlukan untuk memastikan persoalan serupa tidak terulang pada pemilihan berikutnya.
Di DPR, sebanyak 120 anggota dari delapan fraksi telah mengusulkan penggunaan hak menyatakan pendapat terkait persoalan tersebut. Rapat paripurna yang semula dijadwalkan Kamis siang kemudian dibatalkan setelah Gibran menyerahkan surat pengunduran dirinya. Pembatalan agenda itu merupakan keputusan kelembagaan yang perlu dijelaskan kepada publik, termasuk nasib usulan yang sudah ditandatangani para anggota dewan.
Pengunduran diri Gibran memang mengubah keadaan politik yang menjadi dasar pengajuan hak tersebut. DPR tetap berkewajiban menjelaskan bagaimana lembaga itu menindaklanjuti persoalan yang telah masuk dalam agenda resminya.
Pemerintah juga mempunyai tanggung jawab menjaga kepastian penyelenggaraan negara. Presiden Prabowo Subianto perlu memastikan proses pengisian jabatan wakil presiden berlangsung sesuai konstitusi. Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa MPR memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan presiden, paling lambat 60 hari setelah terjadi kekosongan jabatan.
Proses pergantian itu harus dijalankan secara terbuka. Publik berkepentingan mengetahui pertimbangan presiden dalam mengajukan calon pengganti, terutama setelah persoalan persyaratan pendidikan menjadi penyebab krisis politik kali ini.
Adapun Gibran sendiri mempunyai kewajiban moral untuk menjelaskan keputusan pengunduran dirinya kepada masyarakat. Lebih dari 96 juta pemilih memberikan suara kepada pasangan Prabowo–Gibran pada 2024. Mereka berhak mengetahui alasan wakil presiden yang dipilihnya mengakhiri masa jabatan sebelum waktunya.
Penjelasan mengenai pengunduran diri tidak cukup disampaikan melalui menteri, pimpinan lembaga negara, atau ketua organisasi relawan. Gibran perlu menyampaikannya sendiri, termasuk sikapnya terhadap putusan pengadilan dan rencana upaya hukum yang sempat diumumkannya.
Keputusan mundur dapat menghindarkan pemerintah dari ketegangan politik yang berkepanjangan. Namun, ketenangan pemerintahan tidak boleh diperoleh dengan mengabaikan pemeriksaan atas dokumen pencalonan pejabat negara.
Surat Gibran kini berada di tangan MPR. Sementara itu, pertanyaan mengenai pemeriksaan dokumen pendidikan pada Pemilu 2024 masih menjadi tanggung jawab lembaga penyelenggara pemilu. Publik menunggu penjelasan yang dapat diperiksa, berikut langkah perbaikan agar syarat pencalonan benar-benar ditegakkan pada pemilu berikutnya. (*)
