Jalan Baru Bukan Jawaban Tunggal
RENCANA pembangunan jalan Gatsu Barat–Canggu–Mengwi merupakan salah satu proyek infrastruktur terbesar yang tengah disiapkan Pemerintah Kabupaten Badung. Proyek ini lahir di tengah meningkatnya tekanan lalu lintas, terutama di kawasan pariwisata Canggu dan sekitarnya. Kebutuhan memperbaiki konektivitas sulit dibantah. Namun, kebutuhan jalan baru tidak serta-merta membuktikan bahwa setiap rancangan pembangunan merupakan pilihan paling efektif.
Data administrasi kependudukan tahun 2025 yang dipublikasikan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Badung memperlihatkan konsentrasi penduduk yang cukup besar di Kecamatan Kuta Utara dan Mengwi. Kedua kecamatan itu menampung 224.470 jiwa atau 41,6 persen penduduk Badung, sementara luas wilayahnya hanya 27,7 persen dari keseluruhan kabupaten.
Tekanan lalu lintas juga tergambar dalam penelitian Politeknik Transportasi Darat Indonesia–STTD pada Januari 2026. Di salah satu segmen Jalan Raya Canggu, survei mencatat 2.540 kendaraan per jam pada kedua arah saat jam sibuk sore. Pemodelan jaringan jalan dalam penelitian yang sama menghasilkan kecepatan rata-rata hanya 12,13 kilometer per jam.
Angka-angka tersebut menjelaskan mengapa persoalan transportasi di kawasan ini memerlukan perhatian serius. Namun, kepadatan penduduk tidak selalu berbanding lurus dengan kemacetan. Canggu juga menjadi tujuan perjalanan wisatawan, pekerja, dan kendaraan dari luar wilayahnya. Karena itu, pembangunan infrastruktur harus bertumpu pada kajian pergerakan kendaraan yang lebih lengkap.
Pemerintah Kabupaten Badung telah menyiapkan sejumlah proyek jalan untuk memperbaiki konektivitas. Koridor Gatsu Barat–Canggu–Mengwi termasuk yang paling ambisius karena direncanakan menggunakan terowongan untuk melewati kawasan permukiman padat. Rancangan tersebut membutuhkan pembiayaan besar dan kesiapan teknis yang tidak sederhana.
Perubahan jadwal proyek sepanjang 2026 memperlihatkan persoalan itu. Konstruksi yang semula direncanakan dimulai pada 2027 dinyatakan belum memungkinkan dilaksanakan. Pemerintah kemudian menunda penarikan pinjaman daerah Rp1,67 triliun hingga 2028.
Keputusan menunda pinjaman sebelum pekerjaan siap dilaksanakan patut dinilai sebagai langkah kehati-hatian fiskal. Pemerintah memang perlu mempercepat pembangunan, tetapi kecepatan tidak boleh mengabaikan ketepatan perencanaan. Pinjaman yang ditarik terlalu dini berpotensi menambah beban keuangan daerah tanpa segera menghasilkan manfaat bagi masyarakat.
Di sisi lain, penundaan konstruksi tidak boleh membuat penanganan kemacetan ikut tertunda. Penelitian transportasi di Canggu menunjukkan bahwa rekayasa persimpangan dan pengaturan lalu lintas berpotensi mengurangi tundaan kendaraan. Meskipun masih berupa simulasi, temuan tersebut memberikan alasan untuk menguji langkah penanganan yang dapat dilakukan pada jaringan jalan yang sudah tersedia.
Pembangunan jalan baru dan rekayasa lalu lintas seharusnya diperlakukan sebagai bagian dari kebijakan transportasi yang saling melengkapi. Pemerintah juga perlu memperhitungkan angkutan umum, fasilitas pejalan kaki, pengelolaan parkir, dan pertumbuhan kegiatan usaha yang menjadi sumber perjalanan kendaraan. Penambahan kapasitas jalan tanpa pengendalian kebutuhan perjalanan berisiko hanya memberikan kelancaran sementara.
Karena melibatkan investasi besar, pemerintah perlu membuka informasi yang cukup mengenai rencana koridor Gatsu Barat–Canggu–Mengwi. Publik berhak mengetahui hasil studi kelayakan, perkiraan jumlah kendaraan yang akan menggunakan jalan tersebut, penghematan waktu perjalanan yang dijanjikan, kebutuhan pembebasan lahan, serta konsekuensi pembiayaannya.
Keterbukaan itu juga penting bagi masyarakat yang wilayahnya berpotensi dilalui proyek. Kepastian trase, dampak terhadap permukiman dan lahan pertanian, serta mekanisme pengadaan tanah tidak seharusnya hanya dibicarakan setelah keputusan pembangunan mendekati pelaksanaan.
Jalan Gatsu Barat–Canggu–Mengwi dapat menjadi bagian penting dari perbaikan jaringan transportasi Badung. Namun, keberhasilannya kelak tidak cukup diukur dari panjang jalan, besarnya anggaran, atau kecanggihan terowongan yang dibangun. Ukuran yang lebih penting adalah seberapa jauh proyek tersebut mampu memperbaiki waktu perjalanan, keselamatan, dan aksesibilitas masyarakat.
Badung membutuhkan infrastruktur yang mampu mengikuti perkembangan wilayahnya. Tetapi setiap rupiah yang dibelanjakan untuk pembangunan jalan harus dapat dijelaskan manfaatnya. Terlebih ketika pemerintah menghadapi pilihan antara membiayai proyek besar dan memperbaiki pelayanan transportasi yang dibutuhkan masyarakat setiap hari.
Pembangunan jalan baru perlu diteruskan berdasarkan kajian yang dapat diuji. Sementara itu, penanganan kemacetan tidak boleh bergantung pada satu proyek yang jadwal penyelesaiannya sendiri masih belum pasti. (*)
