Tanpa Bumbu
KESINOMAN di banjar jarang disebut namanya, kecuali kalau kabarnya telat sampai. Kerjanya mengantar arah-arahan hasil sangkep ke rumah-rumah krama: kapan ngayah, berapa iuran, siapa kebagian ngebat untuk piodalan. Sebuah kajian lama tentang sistem kesatuan hidup setempat di Bali mencatat sinoman atau juru arah sebagai aparat pembantu yang bertugas sebagai media komunitas. Jadi kesinoman itu wartawan banjar. Bedanya, ia tidak dibayar per berita.
Imbalannya ada, sesekali, dan enak. Kajian yang sama mencatat, kalau urusan masak untuk pesta diserahkan kepada banjar, para kelian dan kesinoman mendapat semacam laba berupa bagian yang lebih.
Kabar yang ia antar justru selalu tanpa bumbu. Iuran sekian disampaikan sekian. Kalau ia sendiri merasa iuran itu kemahalan, ia simpan untuk sangkep berikutnya. Di sana ia boleh angkat tangan dan membantah kelian di depan semua krama. Di depan pintu rumah orang, ia cuma juru arah.
Di banyak banjar, tugas kesinoman sekarang dibantu grup WhatsApp. Kabar sampai lebih cepat. Masalahnya, di grup itu semua anggota bisa jadi juru arah, dan hampir semua suka menambah bumbu. Kabar duka diteruskan dengan doa, itu wajar. Kabar soal pejabat diteruskan dengan "katanya", "konon", lalu "sudah pasti ini". Kalau sebuah pesan sudah diteruskan melewati rangkaian lima percakapan atau lebih, WhatsApp memberinya tanda panah ganda dan label "Diteruskan berkali-kali". WhatsApp sendiri menyarankan isinya dicek ulang. Saran itu jarang dibaca. Panah gandanya malah sering dianggap tanda kabar penting.
Di koran, urusan bumbu ini sudah lama diatur. Lebih dari seratus tahun lalu, Charles Prestwich Scott, editor sebuah koran di Manchester, Inggris, menulis kalimat yang sampai sekarang dikutip wartawan: comment is free, but facts are sacred. Pendapat itu bebas, fakta itu suci. Scott sendiri tukang berpendapat. Ia pernah jadi anggota parlemen. Tapi ia tahu mana bumbu, mana bahan.
Kode Etik Jurnalistik kita bunyinya lebih kering. Salah satu ketentuan Pasal 3 melarang wartawan mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi. Penafsiran resmi pasal itu memberi pembeda. Opini yang menghakimi adalah pendapat pribadi wartawan. Opini interpretatif, yaitu tafsiran wartawan atas fakta, dibolehkan. Jadi menyimpulkan itu boleh, asal kesimpulannya berdiri di atas data. Yang tidak boleh adalah kesimpulan yang datang lebih dulu daripada datanya.
Lalu ada kata sakti "diduga". Dipasang di depan nama, lalu seluruh berita disusun seolah perkaranya sudah diputus. Sumbernya cukup ditulis "berbagai sumber". Dewan Pers pernah menilai kata itu tidak cukup kalau isi berita tetap menggiring pembaca untuk percaya bahwa pihak yang diberitakan sudah bersalah.
Siapa "berbagai sumber" itu? Apa yang ditelusuri? Kalau datanya ada, mengapa tidak ditulis? Kalau tidak ada, mengapa kesimpulannya sudah ada? Saya kira pembaca berhak bertanya begitu, sama seperti krama berhak bertanya kepada kesinoman: ini keputusan sangkep atau pendapatmu sendiri?
Mengapa bumbu lebih disukai? Mungkin karena murah. Meliput butuh datang ke lokasi, menunggu pejabat yang tidak membalas pesan, membaca dokumen yang membosankan. Bumbu cukup dengan keyakinan. Mungkin juga karena laku. Pembaca yang capek sering lebih ingin tahu harus marah kepada siapa daripada apa yang sebenarnya terjadi.
Laporan Reuters Institute tahun ini mencatat kepercayaan orang Indonesia pada berita tinggal 32 persen, turun dari 36 persen setahun sebelumnya. Sebabnya tentu banyak. Bagi saya, salah satunya karena kita terlalu lama disuguhi kabar yang kebanyakan bumbu.
Kalau banjar masak untuk pesta, kesinoman masih dapat bagian lebih. Dagingnya boleh berbumbu. Kabarnya jangan. (*)
Menot Sukadana
