Wasit Lebanon

TIGA wasit asal Lebanon diganti beberapa jam sebelum memimpin pertandingan Piala AFC antara Tampines Rovers dan East Bengal di Singapura, April 2013. Mereka tidak cedera dan tidak salah makan. Pagi itu mereka ditangkap karena menerima layanan pekerja seks yang disediakan seorang pemilik kelab malam bernama Eric Ding Si Yang.

Ketiganya mengaku bersalah. Wasit utama dihukum enam bulan penjara, dua asistennya masing-masing tiga bulan. Rupanya urutan pangkat di lapangan ikut dihormati di ruang sidang.

Ding lebih ngotot. Pengacaranya berdalih tidak ada pertandingan yang benar-benar diatur, dan Ding tidak membayar sepeser pun kepada para perempuan itu. Ding sendiri mengaku wartawan tabloid yang sedang meneliti pengaturan skor. Hakim menyebut dalih itu mengada-ada, lalu menjatuhkan hukuman tiga tahun penjara pada Juli 2014. Enam bulan kemudian, Pengadilan Tinggi menambahnya menjadi lima tahun karena Ding dinilai pemain penting dalam sindikat pengatur skor. Sebagai wartawan, saya agak tersinggung. Profesi kami rupanya masih laku dipakai sebagai alasan.

Tidak ada duit, kata pengacaranya. Di banyak tempat, dalih tanpa duit dianggap cukup untuk membuat perkara suap kandas sebelum sampai ke meja hijau. Di Singapura tidak. Undang-undang antikorupsinya, Prevention of Corruption Act, mengartikan gratifikasi sangat luas: uang, hadiah, pinjaman, jabatan, kontrak, sampai any other service, favour or advantage of any description whatsoever. Layanan apa saja, dalam rupa apa saja. Pengadilan di sana membaca hubungan seks sebagai salah satunya.

Walhasil daftar pesakitannya panjang, dan tidak semuanya orang kecil. Peter Lim, Komisaris Pasukan Pertahanan Sipil Singapura (SCDF), menghadapi sepuluh dakwaan menerima layanan seksual dari tiga perempuan rekanan dan calon rekanan lembaganya, antara 2010 dan 2011. Jaksa hanya membawa satu dakwaan ke persidangan, dan satu itu sudah cukup. Beberapa bulan setelah kejadian itu, Lim membocorkan kebutuhan SCDF akan alat pendeteksi radiasi kepada perempuan tersebut, manajer umum sebuah perusahaan pemasok, dan perusahaannya ikut tender dengan keuntungan yang oleh hakim disebut signifikan. Lim dihukum enam bulan, diberhentikan, lalu menghabiskan sisa hukumannya di rumah.

Kepala Badan Narkotika Singapura, Ng Boon Gay, diseret dengan tuduhan serupa pada 2012. Ia lolos. Hakim yakin hubungannya dengan seorang tenaga penjual sistem komputer itu suka sama suka. Keluar dari ruang sidang, Ng berkomentar senang dibebaskan tepat pada Hari Valentine, 14 Februari 2013. Untuk urusan tanggal, nasibnya memang sedang mujur.

Lembaga antikorupsi Singapura, CPIB, hampir selalu menyelipkan kalimat soal toleransi nol dalam siaran persnya. Beberapa siaran pers itu menyangkut petugas imigrasi dan polisi. Dalam perkara mereka, yang meminta layanan seksual justru si petugas, kepada orang yang sedang bergantung pada tanda tangannya. Seorang petugas imigrasi dihukum 22 bulan penjara pada September 2025 karena menerima layanan seksual dari enam orang asing yang mengurus izin kunjungan. Keenamnya laki-laki, dua di antaranya kemudian ikut didakwa, dan bayangan soal perempuan cantik pun meleset. Seorang sersan polisi dihukum dua tahun karena memintanya dari dua perempuan yang perkaranya ia tangani.

Ada pula polisi muda yang sedang menjalani wajib militer. Ia menemui pekerja seks di kamar hotel, menunjukkan kartu polisinya, lalu menawarkan semacam pengaturan: layanan gratis, atau ia lapor. Pengadilan Tinggi menulis, pemuda itu tidak didakwa karena hasratnya dan tidak pula karena mencari seks berbayar. Seandainya ia membayar, besar kemungkinan perkara ini tidak pernah ada.

Singapura menimbang seks seperti menimbang uang, begitulah. Moral diserahkan kepada orangnya masing-masing, sedangkan penyalahgunaan jabatan diurus negara. Ancaman hukumannya pun sama dengan suap uang, denda sampai S$100.000 atau penjara sampai lima tahun, atau keduanya.

Lalu Indonesia. Penjelasan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merinci bentuk gratifikasi: uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Wah, alangkah rapi daftar itu. Seks tidak disebut, tapi sejumlah ahli hukum pidana dan pegiat antikorupsi menilai ia bisa masuk lewat frasa “fasilitas lainnya”.

Bisa masuk, tapi belum pernah dipakai. Akhir Januari 2019, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyebut penerima gratifikasi seks bisa dijerat pidana. Sehari kemudian, juru bicara lembaga yang sama, Febri Diansyah, mengakui KPK belum sekali pun menangani perkara gratifikasi seks dan baru menerapkan pasal gratifikasi untuk penerimaan uang. Dugaan semacam itu sempat muncul dalam perkara seorang hakim di Bandung pada 2013. Hakim itu divonis 12 tahun, tapi untuk suap uang. Urusan layanan seksnya tidak ikut ditimbang.

Pasal sesudahnya menambah repot. Pasal 12C memberi penerima gratifikasi waktu tiga puluh hari kerja untuk melapor ke KPK, lalu KPK menetapkan apakah pemberian itu menjadi milik penerima atau milik negara. Untuk jam tangan, tiket pesawat, atau parsel Lebaran, aturan ini masuk akal dan mudah dijalankan. Untuk layanan di kamar hotel, sebuah ulasan hukum pernah bertanya dengan serius bagaimana pula menetapkan statusnya. Sampai kini belum ada aturan yang menjawabnya.

Pejabat yang meminta layanan dengan memakai jabatannya sebetulnya bisa dijerat dengan pasal suap atau pasal pemerasan dalam undang-undang yang sama, dan melapor ke KPK tidak membuatnya lolos. Masalahnya, menurut catatan pegiat antikorupsi, layanan seks jarang sekali masuk ke tuntutan jaksa maupun putusan hakim.

Singapura menghukum tanpa perlu pasal khusus. Indonesia punya pasalnya, tapi sejauh ini belum punya perkaranya.

Barangkali ini soal pembuktian, terutama membuktikan bahwa layanan itu diberikan karena jabatan si penerima. Uang meninggalkan jejak di rekening, sedangkan kamar hotel tidak mengeluarkan kuitansi untuk apa yang terjadi di dalamnya. Barangkali juga soal risih. Penyidik, jaksa, hakim, dan terdakwa sama-sama tahu urusan semacam ini lebih enak dibisikkan di warung kopi tinimbang dibacakan di ruang sidang.

Di Singapura, polisi muda itu masuk penjara karena minta gratis. Di sini, yang membayar biasanya bukan pejabatnya. Kalau kelak ada pejabat kita tertangkap di kamar hotel, saya sudah bisa menebak dalihnya: sedang meneliti Pasal 12B. Kali ini saya tidak akan tersinggung. (*)

Menot Sukadana