Siapa Bertanggung Jawab atas Pasir?
SETAHUN lalu, 15 November 2025, Rina Aji Susanti (39) mengalami kecelakaan di Jalan Singaraja–Seririt, depan sebuah minimarket di Desa Banyualit, Buleleng. Sepeda motor Honda Vario yang dikendarainya diduga tergelincir pasir ketika hendak berbelok. Rina terjatuh, kemudian terlindas truk tronton. Ia meninggal setelah sempat mendapat perawatan di RSUD Buleleng.
Pada tanggal yang sama, setahun kemudian, Minggu, 15 November 2026, kecelakaan serupa terjadi di Jalan Gajah Mada, Denpasar. Seorang perempuan berusia 57 tahun meninggal setelah sepeda motor yang dikendarai suaminya terjatuh ketika mengerem di badan jalan yang terdapat ceceran pasir. Korban terjatuh ke kanan hingga tertabrak truk. Suaminya selamat dengan luka lecet.
Kedua kecelakaan memiliki kesamaan yang patut diperhatikan. Polisi sama-sama mencatat keberadaan pasir dalam kronologi jatuhnya sepeda motor. Kedua korban kemudian tertabrak kendaraan berat. Namun, penyebab dan pertanggungjawaban masing-masing peristiwa tetap harus diperiksa berdasarkan keadaan di lokasi.
Dalam kecelakaan Gajah Mada, polisi menyebut pengendara motor berusaha mendahului truk dari sisi kiri sebelum mengerem dan terjatuh. Manuver itu perlu diperiksa. Pasal 109 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengatur bahwa kendaraan pada prinsipnya didahului dari kanan, dengan pengecualian tertentu yang tetap mensyaratkan keselamatan.
Pemeriksaan terhadap perilaku pengendara tidak berarti kondisi jalan boleh diabaikan. Pasir yang tercecer di atas aspal dapat mengurangi daya cengkeram ban, terutama saat kendaraan mengerem atau berbelok. Karena itulah, keberadaan pasir juga perlu diperiksa sebagai salah satu faktor yang mungkin berperan dalam kecelakaan.
Lokasi kejadian berada di kawasan Jalan Gajah Mada yang sedang menjalani proyek penataan pusat Kota Denpasar. Pekerjaan tersebut meliputi penataan tampilan pertokoan, drainase, jalur pejalan kaki, serta sejumlah fasilitas kawasan bersejarah.
Dua hari sebelum kecelakaan, Jumat, 13 November, Komisi I, III, dan IV DPRD Kota Denpasar meninjau proyek tersebut. Saat itu, sekitar 38 persen pekerjaan masih tersisa, meskipun progres fisiknya tercatat lebih cepat 2,7 persen dari jadwal. DPRD meminta kontraktor mempercepat pengerjaan tanpa mengabaikan kualitas.
Pekerjaan memang harus diselesaikan sesuai jadwal. Namun, ketika konstruksi berlangsung di kawasan yang masih dilalui kendaraan dan pejalan kaki, pengamanan lokasi menjadi bagian penting dari pelaksanaannya. Material harus ditempatkan dengan benar, area kerja dibatasi sesuai kebutuhan, dan sisa pekerjaan dibersihkan agar tidak mengganggu lalu lintas.
Sampai saat ini, belum ada hasil penyelidikan yang memastikan ceceran pasir di lokasi kecelakaan berasal dari proyek penataan tersebut. Hubungan itu harus dibuktikan. Keberadaan proyek di kawasan yang sama merupakan alasan untuk melakukan pemeriksaan, bukan dasar untuk langsung menyalahkan pelaksananya.
Persoalan ini memiliki landasan hukum yang jelas.
Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 melarang perbuatan yang mengakibatkan kerusakan atau gangguan fungsi jalan. Pasal 274 mengatur ancaman pidana terhadap pelanggaran tersebut, yang ketentuan dendanya telah disesuaikan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026. Penerapannya mensyaratkan pembuktian unsur perbuatan yang dilarang.
Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan juga mengatur kewajiban penyelenggara jalan. Pasal 41 menyatakan bahwa apabila terjadi gangguan dan hambatan terhadap fungsi ruang milik jalan, penyelenggara jalan wajib segera mengambil tindakan untuk kepentingan pengguna jalan.
Penjelasan Pasal 38 dalam peraturan yang sama bahkan memberikan contoh penumpukan material di bahu jalan sebagai salah satu bentuk gangguan fungsi jalan.
Ketentuan tersebut memberi alasan kuat untuk memeriksa bagaimana pengamanan dilakukan selama kegiatan konstruksi berlangsung. Namun, kewajiban penyelenggara jalan harus dibedakan dari pertanggungjawaban pihak yang mungkin menyebabkan gangguan. Keduanya memiliki dasar dan pembuktian masing-masing.
Dinas PUPR Kota Denpasar sebagai instansi yang menangani proyek penataan kawasan perlu menjelaskan prosedur pengamanan selama pekerjaan berlangsung. Siapa yang memeriksa kebersihan badan jalan? Bagaimana pengamanan dilakukan ketika pekerjaan berada dekat arus kendaraan? Apakah terdapat catatan pemeriksaan kondisi jalan sebelum dan sesudah pekerjaan?
Jawabannya dapat ditelusuri melalui dokumen pengawasan proyek, ketentuan keselamatan pekerjaan, dan keterangan pelaksana serta pengawas lapangan. Kewenangan penyelenggaraan ruas jalan tersebut juga perlu dipastikan agar tanggung jawab penanganan gangguan tidak keliru dialamatkan.
Sementara itu, polisi perlu memastikan seluruh faktor yang berperan dalam kecelakaan. Rekaman kamera pengawas, keterangan saksi, posisi kedua kendaraan, kondisi pengereman, serta asal pasir dapat membantu menjelaskan rangkaian peristiwa.
Jika ditemukan pihak yang menyebabkan material mengganggu fungsi jalan, perbuatannya harus diperiksa berdasarkan ketentuan yang berlaku. Jika terdapat kewajiban pengamanan yang tidak dijalankan, hal itu juga perlu ditelusuri. Penetapan kesalahan tetap harus didasarkan pada bukti.
Kecelakaan Buleleng setahun lalu menunjukkan bahwa pasir di badan jalan dapat berkaitan dengan peristiwa yang berakibat fatal. Kini kejadian dengan kemiripan tertentu kembali terjadi, kali ini di pusat Kota Denpasar. Kedua kasus tersebut seharusnya menjadi alasan untuk lebih serius memeriksa pengamanan material di sekitar jalan.
Pemerintah Kota Denpasar sedang menata Jalan Gajah Mada agar kawasan perdagangan bersejarah itu lebih baik. Penataan bangunan, trotoar, dan drainase tentu diperlukan. Keselamatan pengguna jalan selama pengerjaan harus mendapat perhatian yang sama.
Seorang perempuan telah meninggal di Jalan Gajah Mada. Polisi mencatat ceceran pasir dalam kronologi kecelakaannya. Asal pasir tersebut masih perlu dipastikan, begitu pula pihak yang berkewajiban menangani gangguan dan pengamanan yang telah dilakukan.
Pertanyaan itu memerlukan jawaban dari hasil pemeriksaan, bukan sekadar imbauan agar pengendara lebih berhati-hati. (*)