'Ngrombo' Kemiskinan Ekstrem di 'Pulau Surga' Bali

Pulau berjuluk The Last Paradise in the World ini, merupakan tujuan wisata dunia dengan suguhan keindahan alam, ragam seni dan budaya, hingga keramahtamahan penduduknya.

Keunggulan itu pun menjadi daya tarik wisata, sehingga wisatawan baik domestik maupun mancanegara berduyun datang berkunjung ke Bali.

Namun di tengah gemerlapnya dunia pariwisata, ternyata Bali yang memiliki luas wilayah 5.780 m2 dan jumlah penduduknya 4,3 juta jiwa menyimpan duka pilu. Di Pulau Surga ini terjadi kemiskinan ekstrem.

Dari jumlah penduduk Bali tersebut, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, jumlah penduduk miskin di Bali sebesar 4,25 persen.

Tepatnya, 193.780 orang per Maret 2023. Sementara itu, untuk penduduk Bali yang masuk katagori kemiskinan ekstrem sebesar 0,54 persen.

Kendati kemiskinan Bali menjadi rendah secara rata-rata nasional 9,36 persen, tentunya hal itu tidak elok terjadi di tengah gemerincing dolar di Pulau Surga ini.

Masyarakat Bali seolah-olah lengah tentang fenomena anomali kemiskinan ekstrem di tengah gemerlapnya industri pariwisata.

Apalagi di era Gubernur Bali, Wayan Koster periode 2018 - 2023, pembangunan infrastruktur Bali berskala besar dengan nilai fantastis hingga memanfaatkan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) digenjot dengan maksimal.

Baik itu berupa pembangunan fasilitas jalan seperti shortcut maupun groundbreaking rencana Jalan Tol Bali Kerthi. Kemudian, pelabuhan segitiga emas yang menghubungkan Sanur - Nusa Penida - Nusa Ceningan, selanjutnya pembangunan Pusat Kebudayaan Bali, Penataan Kawasan Besakih, hingga Pusat Kebudayaan Bali di Gunaksa Klungkung.

Pengungkapan mengejutkan tentang kemiskinan ekstrem di Bali ini disampaikannya Penjabat Gubernur Bali, SM Mahendra Jaya yang dilantik pada 5 September 2023.

Untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem itu, pengganti Wayan Koster ini mengeluarkan jurus jitu. Yakni mengajak semua pihak untuk 'ngrombo'.

Istilah ‘ngrombo’ yang kearifan lokal Bali ini, berarti bergerak secara gotong royong melibatkan filantropis, orang tua asuh dan stakeholder lainnya, untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem di Pulau Dewata ini.

Sementara itu, Kepala Dinsos P3A Provinsi Bali, Luh Ayu Aryani belum mengetahui secara pasti data riil jumlah kemiskinan dan kemiskinan ekstrem di Bali. Pihaknya masih menunggu data verifikasi jumlah pasti kemiskinan ekstrem di Bali. Pendataan by name, by address.

Pihaknya juga menyampaikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial di Bali. Di mana per Agustus sejumlah 1.546.808 orang/individu atau sebanyak 500.456 KK.

Selama ini, saat turun ke lapangan pihaknya hanya menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Kendati demikian, dia mendaku, secara nasional saat ini Bali merupakan provinsi dengan kemiskinan terendah dengan angka 4,25 persen. Di bawah kemiskinan nasional yang besarnya 9,36 persen.

Untuk kemiskinan ekstrem, lanjut dia, sebesar 0,54 persen di Indonesia. Kemiskinan ekstrem ini, kata dia juga tergolong rendah di Indonesia.

Sementara Kepala Bappeda Provinsi Bali I Wayan Wiasthana Ika Putra menyampaikan, per Maret 2023, jumlah penduduk miskin di Pulau Dewata ini mencapai 193.780 orang.

Pihaknya menjelaskan maksud ‘ngrombo’ yang disampaikan Mahendra Jaya. Menurutnya, ngrombo ini mengkolaborasikan program dengan seluruh stakeholder untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem.

Terutama Pemerintah Kabupaten/Kota untuk menyasar keluarga-keluarga miskin dan kantong-kantong masyarakat miskin. Ika juga membeberkan tentang program yang dimaksud Mahendra Jaya agar tepat sasaran.

Mahendra Jaya menginginkan program dan bantuan untuk pengentasan kemiskinan ekstrem ini harus terarah, tepat sasaran, dan jelas keluarga miskin yang disasar. Dari data BPS tahun 2022, menyebut dua Kabupaten dengan jumlah kemiskinan ekstrem di atas 1%, yakni Kabupaten Gianyar (1,65%) dan Kabupaten Karangasem (1,80%).

Sedangkan validasi data Badan Pusat Statistik (BPS) Bali yang menyebut kemiskinan ekstrem di Gianyar mencapai 1,65 persen, atau 3.000an kepala keluarga (KK), dari total 200 ribuan KK di Gianyar, diragukan Fraksi PDIP DPRD Gianyar. Berdasarkan data dari OPD terkait dan hasil Musdes, kemiskinan ekstrem di Gianyar, hanya 48 KK saja.

Ketua Fraksi PDIP DPRD Gianyar, I Ketut Sudarsana sangat meragukan kemiskinan ekstrem di Gianyar yang angkanya mencapai 1,65 persen, jika diangkakan sesuai jumlah KK di Gianyar lebih 3.000 KK. Dijelaskannya, berdasarkan Musyawarah Desa (Musdes) yang dilakukan di masing-masing desa di Kabupaten Gianyar, jumlah yang ditemukan hanya 48 KK.

Lanjutnya, Fraksi PDIP dan pemerintah langsung turun ke lapangan untuk mendata, pascapengumuman dari provinsi terkait kemiskinan ekstrem tersebut, Namun tak temukan data seperti yang terdata di BPS provinsi. Hanya ditemukan 48 KK.

Ke 48 KK itu, tersebar di tujuh kecamatan di Gianyar. Yakni, Sukawati sebanyak 1 KK, Blahbatuh 2 KK, Gianyar 9 KK, Tegalalang 4 KK, Ubud 2 KK, Tampaksiring 16 KK dan Payangan 14 KK.

Di sisi lain, kelompok masyarakat peduli kemanusiaan pun tergerak untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem di Bali ini. Seperti yang dilakukan Peduli Yatim Piatu (PYP) Group yang telah menghimpun donasi maupun barang untuk disumbangkan.

Koordinator PYP Group, I Komang Kusumaedi (IKK) menyampaikan, donasi untuk ‘ngrombo’ penanggulangan kemiskinan ekstrem di Bali ini, dilakukan sejak tanggal 27 September 2023.

Selama seminggu melakukan pengumpulan donasi untuk ‘ngrombo’ penanggulangan kemiskinan ekstrem di Bali, PYP Group telah menghimpun donasi berupa uang senilai Rp10 juta lebih.

Dia menyebutkan, update per Kamis (5/10), pukul 06.45 WITA, untuk donasi berupa uang telah terkumpul senilai Rp. 10.140.884. Selain itu juga telah terkumpul puluhan paket sembako. Uang terkumpul ada di rekening PYP Group, sedangkan paket sembako/barang ada di Sekretariat PYP Group.

IKK menyampaikan terima kasih kepada para donatur yang ikut peduli dan melakukan ‘ngrombo’ untuk penanggulangan kemiskinan ekstrem di Bali.

Menurutnya, kemiskinan ekstrem adalah kondisi tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar mulai dari makanan, air bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, dan akses informasi.

Dia menjelaskan, seseorang atau keluarga disebut miskin ekstrem jika pengeluarannya di bawah Rp. 10.739 per orang per hari, atau Rp. 322.170 per orang per bulan (BPS, 2021). Misal 1 keluarga ada 4 orang (ayah, ibu + 2 anak, red) pengeluaran sebulan setara atau di bawah Rp. 1.288.680 (BPS, 2021).

Sementara itu, untuk paket sembako telah terkumpul sebanyak 30 paket. Isinya mulai dari beras, gula, minyak goreng, mie instan, kecap, teh, kopi, dan garam.

Kemudian, terkumpul 1 dus mie instan, BBM Pertamax 10 liter, tiga paket minyak VCO dan madu, dan juga kendaraan pinjam pakai.

Uang maupun barang yang terkumpul itu, rencananya bakal diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Bali melalui tim PPKE atau disalurkan langsung ke lokasi bersama aparat setempat

Sasarannya, kata dia untuk warga miskin ekstrem. Bisa keluarga asuh dari anak yatim - piatu, disabilitas, lansia, ODGJ, kena musibah/bencana dll sesuai kriteria dan update data aparat setempat maupun pemerintah. (*)

Oleh: Ida Bagus Alit Susanta. (Wartawan senior di Bali)

Baca juga: Bebal