Bali Bukan Tanah Tak Bertuan

Kasus terbaru yang melibatkan seorang WNA asal Amerika Serikat yang mengamuk dan merusak fasilitas klinik di Pecatu menjadi puncak gunung es. Tindakan ini bukan hanya melanggar hukum pidana, tetapi juga merusak tatanan yang dijunjung tinggi masyarakat Bali. Ketegasan Gubernur Koster patut diapresiasi, deportasi cepat dan penangkalan menjadi bukti bahwa Bali tidak main-main dalam menjaga wilayahnya.

Angka 128 kasus deportasi WNA sejak awal tahun ini, dengan mayoritas pelaku berasal dari Rusia dan Amerika Serikat, mengkhawatirkan. Ini bukan sekadar angka, tetapi cerminan dari persoalan yang lebih dalam. Apakah ada yang salah dengan mekanisme pengawasan dan penegakan hukum terhadap WNA di Bali? Ataukah ada persoalan terkait pemahaman wisatawan asing terhadap budaya lokal?

Surat Edaran Gubernur Bali tentang Tatanan Baru Bagi Wisatawan Asing adalah langkah tepat. Namun, aturan saja tidak cukup. Perlu ada sosialisasi yang masif dan efektif kepada wisatawan sejak mereka menginjakkan kaki di Bali. Agen perjalanan, hotel, dan pihak terkait lainnya harus berperan aktif dalam mengedukasi wisatawan tentang pentingnya menghormati adat dan budaya Bali.

Bali adalah destinasi wisata yang terbuka, tetapi bukan tanah tak bertuan. Keindahan alam dan keunikan budaya Bali adalah warisan yang harus dijaga. Wisatawan datang untuk menikmati, bukan merusak. Ketegasan pemerintah daerah adalah langkah awal yang baik. Selanjutnya, perlu ada upaya bersama dari semua pihak untuk memastikan bahwa setiap wisatawan yang datang ke Bali menghormati hukum dan adat istiadat setempat. Hanya dengan cara itu, Bali dapat mempertahankan citranya sebagai destinasi wisata dunia yang beradab dan bermartabat. (*)

Baca juga: Sasar Turis Berkualitas