Bahasa Keputusasaan

KASUS bunuh diri seorang anak sekolah dasar di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur, adalah tamparan keras yang menyisakan kepiluan mendalam bagi wajah kemanusiaan kita. Peristiwa tragis ini tidak boleh hanya dipandang sebagai persoalan kesehatan mental individu atau rapuhnya kondisi psikologis seorang bocah semata. Sebagaimana ditegaskan sosiolog UGM, Andreas Budi Widyanta, fenomena ini adalah sinyal adanya kegagalan struktural yang sangat serius dalam sistem perlindungan anak di negeri ini.

Ketika seorang anak kecil memilih untuk mengakhiri hidupnya, tindakan tersebut merupakan bentuk bahasa keputusasaan yang paling ekstrem. Di balik tindakan itu, terdapat akumulasi tekanan yang gagal diredam oleh lingkungan sekitarnya, mulai dari keluarga hingga negara. Pilihan untuk menyerah pada hidup menunjukkan bahwa sang anak telah kehilangan harapan terhadap masa depan, sebuah kondisi yang seharusnya tidak dialami oleh mereka yang baru memulai langkah di dunia.

Ketimpangan ekonomi yang terus melebar menjadi akar masalah yang meresap hingga ke dalam dunia batin anak-anak kita. Kemiskinan ekstrem tidak hanya membatasi akses terhadap asupan nutrisi, tetapi juga menciptakan tekanan sosial yang berat bagi keluarga. Anak-anak yang tumbuh dalam lingkungan yang penuh kecemasan akan pemenuhan kebutuhan dasar cenderung membawa beban emosional yang jauh melampaui usia mereka, sehingga memicu rasa rendah diri dan keputusasaan.

Negara selama ini tampak sangat bersemangat menuntut anak-anak menjadi generasi unggul dan kompetitif di panggung global. Namun, ironisnya, tuntutan prestasi pendidikan tersebut sering kali tidak dibarengi dengan jaminan pemenuhan fasilitas dasar hidup yang layak secara merata. Ada ambiguitas yang nyata ketika negara meminta standar kualitas yang tinggi tanpa memastikan bahwa hak-hak dasar untuk sekadar hidup tenang tanpa bayang-bayang kelaparan telah terpenuhi.

Selain faktor ekonomi, ketiadaan ruang aman untuk berdialog menjadi faktor krusial yang memperburuk situasi. Baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat, anak-anak sering kali diposisikan sebagai objek yang harus patuh tanpa diberikan ruang afeksi untuk mengekspresikan kecemasan mereka. Kurangnya kepekaan lingkungan terhadap perubahan perilaku anak membuat tanda-tanda depresi sering kali luput dari pengamatan hingga semuanya terlambat.

Kegagalan dalam penyediaan layanan dasar pendidikan dan kesejahteraan bagi warga miskin adalah bentuk pengabaian negara terhadap fungsi perlindungannya. Kepiluan yang dialami anak-anak di daerah pelosok adalah kepiluan bangsa yang seharusnya memicu perubahan mendasar dalam tata kelola kebijakan sosial. Penanggulangan kemiskinan tidak boleh lagi hanya menjadi angka-angka statistik di atas kertas, melainkan harus menyentuh akar kesejahteraan psikologis keluarga di tingkat paling bawah.

Tragedi di Ngada harus menjadi momentum krusial bagi pemerintah dan seluruh elemen masyarakat untuk segera berbenah secara total. Diperlukan penguatan sistem perlindungan anak yang tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga preventif dengan menciptakan lingkungan yang dialogis dan menghargai hak anak. Kita tidak boleh membiarkan ada lagi anak bangsa yang harus "berbicara" melalui kematian hanya karena mereka tidak menemukan satu pun tangan yang terulur saat mereka sedang terpuruk. (*)