Menuju Titik Nol
CAPAIAN indikator sosial ekonomi Bali sepanjang tahun 2025 yang dipaparkan Badan Pusat Statistik (BPS) baru-baru ini menempatkan Pulau Dewata pada posisi yang sangat impresif di level nasional. Dengan angka kemiskinan yang menyentuh 3,42 persen serta tingkat pengangguran terbuka yang hanya 1,45 persen, Bali tidak hanya sekadar pulih dari dampak pandemi, tetapi melampaui standar pencapaian sejak tahun 1996. Angka-angka ini adalah manifestasi dari kerja keras lintas sektoral yang mulai membuahkan hasil nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
Namun, di balik kegembiraan atas rekor terendah secara nasional tersebut, pemerintah tidak boleh terjebak dalam euforia statistik yang melenakan. Target ambisius Gubernur Wayan Koster untuk membawa angka kemiskinan menuju titik nol adalah sebuah pernyataan politik yang mengandung tanggung jawab besar. Masih ada sekitar 160 ribu jiwa di Bali yang hidup di bawah garis kemiskinan, sebuah angka yang secara kuantitas tetap memerlukan intervensi serius dan tepat sasaran agar mereka tidak terjebak dalam kemiskinan kronis.
Instruksi Gubernur untuk memetakan rumah tangga miskin yang tersisa secara detail adalah langkah operasional yang sangat krusial. Penanganan kemiskinan pada angka yang sudah sangat rendah memerlukan pendekatan yang jauh lebih spesifik dibandingkan saat angka kemiskinan masih tinggi. Kebijakan tidak bisa lagi hanya bersifat bantuan sosial yang umum, melainkan harus berbasis pada data mikro yang mampu memotret penyebab kemiskinan di setiap rumah tangga secara individu atau dikenal dengan istilah penanganan kemiskinan ekstrem.
Sektor ketenagakerjaan juga menunjukkan tren yang sangat sehat dengan dominasi pekerja formal yang mulai melampaui sektor informal. Hal ini mencerminkan stabilitas ekonomi dan perlindungan kerja yang semakin baik bagi masyarakat Bali. Gagasan penyelenggaraan bursa kerja berskala besar atau job fair untuk menyerap tenaga kerja lokal harus segera diwujudkan agar lulusan baru dari perguruan tinggi di Bali memiliki kanal yang jelas untuk masuk ke dunia usaha yang sedang bertumbuh.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bali yang mencapai angka 80,53 menempatkan daerah ini di jajaran elit lima besar nasional. Capaian ini menjadi indikator bahwa investasi pada sektor pendidikan dan kesehatan telah berjalan pada rel yang tepat. Kualitas manusia Bali adalah aset terpenting yang akan menentukan keberlanjutan ekonomi daerah ke depan, terutama dalam menghadapi persaingan global di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang semakin ketat.
Sinergi antara Pemerintah Provinsi Bali dan BPS dalam menyongsong Sensus Ekonomi 2026 menjadi momentum penting untuk memperkuat basis data pembangunan. Kebijakan publik yang baik adalah kebijakan yang lahir dari data yang akurat dan kredibel, bukan sekadar berdasarkan asumsi atau kepentingan politik sesaat. Data ekonomi yang presisi akan menjadi kompas bagi pemerintah untuk menentukan arah investasi dan pembangunan infrastruktur yang benar-benar memberikan dampak inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat.
Keberhasilan Bali menurunkan kemiskinan dan pengangguran hingga ke tingkat terendah secara nasional harus dijadikan standar baru dalam tata kelola pemerintahan. Upaya mengejar titik nol kemiskinan bukan sekadar mengejar angka di atas kertas, melainkan upaya memanusiakan setiap warga agar memiliki standar hidup yang layak. Jika Bali mampu menjaga ritme pembangunan yang inklusif ini, impian untuk menghapus kemiskinan secara total di tanah para dewa ini bukanlah hal yang mustahil untuk diwujudkan. (*)
