Prioritaskan Selamat, Bukan Cepat

Kementerian Perhubungan melalui Ditjen Perhubungan Laut telah mengambil langkah mitigasi dengan meninjau kembali kelayakan armada penyeberangan pasca-insiden KMP Tunu Pratama Jaya. Hasilnya, hanya kapal yang laik laut yang diizinkan beroperasi, sementara sebagian lainnya dibatasi secara ketat. Keputusan ini tentu memengaruhi kelancaran arus logistik, namun langkah tersebut merupakan harga wajar demi menghindari tragedi yang lebih besar.

Di titik ini, pemerintah menunjukkan keberpihakan pada prinsip kehati-hatian. Meski antrean kendaraan tidak terelakkan, pengaturan ketat dan percepatan proses bongkar muat menunjukkan upaya nyata menjaga keseimbangan antara keselamatan dan efisiensi.

Kita patut mendukung pendekatan ini. Dalam dunia transportasi laut, terutama lintas vital seperti Ketapang–Gilimanuk, keselamatan adalah prasyarat mutlak. Biaya logistik yang meningkat atau pengiriman yang tertunda tidak bisa dijadikan alasan untuk membiarkan armada beroperasi tanpa verifikasi teknis menyeluruh.

Di sisi lain, penting bagi pemerintah untuk meningkatkan transparansi informasi dan koordinasi lapangan. Pengemudi truk, operator pelayaran, dan masyarakat membutuhkan kepastian, bukan hanya imbauan. Tanpa komunikasi yang baik, langkah mitigasi bisa disalahpahami sebagai kelambanan atau bahkan kelalaian.

Keselamatan pelayaran bukan sekadar prosedur teknis. Ia adalah bentuk tanggung jawab publik yang menuntut kedisiplinan semua pihak. Insiden kemarin harus menjadi pelajaran bahwa laut, betapapun tampak tenang, menyimpan risiko yang tidak boleh diremehkan.

Mari jaga agar jalur penting Ketapang–Gilimanuk tidak hanya cepat dan padat, tetapi juga aman dan andal. Karena dalam urusan penyeberangan, yang paling penting bukan siapa yang tiba lebih dulu, tetapi siapa yang tiba dengan selamat. (*)

Baca juga :
  • Bali Tergantung Satu Jalur
  • Ganja, Legalitas, dan Batas Etika
  • IPK dan Ilusi Kualitas