Tunjangan Tinggi, Komunikasi Pejabat Justru Jauh dari Publik

Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Airlangga, Dr Suko Widodo, menilai komunikasi pejabat publik di Indonesia masih jauh dari ideal. Banyak pejabat terjebak dalam gaya komunikasi elitis, normatif, bahkan arogan.

“Publik sering merasa bukan diajak berdialog, melainkan digurui. Padahal dalam demokrasi, komunikasi pejabat publik mestinya menekankan transparansi, empati, dan partisipasi. Jika ini diabaikan, kepercayaan publik terhadap pemerintah melemah,” ujar Suko melalui keterangan pers, Rabu (28/8/2025).

Suko menyebut beberapa faktor memengaruhi lemahnya komunikasi pejabat publik, salah satunya adalah kuatnya budaya politik feodal yang masih mengakar. Pola relasi atasan-bawahan yang kaku membuat komunikasi bersifat satu arah. Selain itu, keterampilan komunikasi yang melayani masih jarang dimiliki pejabat.

Aspek lain yang patut disorot adalah minimnya budaya meminta maaf atau mengundurkan diri ketika bermasalah. Menurut Suko, lemahnya akuntabilitas membuat pejabat enggan menunjukkan tanggung jawab moral.

“Di banyak negara maju, meminta maaf atau mundur adalah bentuk tanggung jawab. Sayangnya, di Indonesia, mundur dianggap kelemahan. Padahal langkah ini justru menjaga kehormatan pribadi sekaligus martabat lembaga,” jelasnya.

Sebagai solusi, ia menawarkan empat langkah penting untuk membenahi komunikasi publik pejabat, yaitu membekali keterampilan komunikasi, membangun budaya akuntabilitas, memanfaatkan media digital untuk dialog, serta memberikan teladan komunikasi empatik dari pimpinan tertinggi.

“Jika empat hal ini dijalankan secara konsisten, pejabat publik bisa lebih dipercaya dan dekat dengan masyarakat. Komunikasi yang baik bukan hanya etika, tetapi juga kunci keberhasilan tata kelola pemerintahan,” pungkasnya.

(riki/sukadana)

Baca juga :
  • Indonesia Desak AS Ungkap Status Hambali, Terdakwa Bom Bali
  • Kisruh Pajak, DPRD Badung Gelar Rapat Mendadak
  • Polemik Royalti Musik, Pasha Ungu Akui Musisi Kurang Peka