Bukan Sekadar Pariwisata, DPRD Badung Fokus ke Ekonomi Kerakyatan
MANGUPURA, PODIUMNEWS.com – Komisi II DPRD Kabupaten Badung menegaskan arah pembangunan tahun 2026 tidak boleh semata berorientasi pada pariwisata, tetapi juga harus berpihak pada penguatan ekonomi kerakyatan, pertanian, perikanan, serta transportasi yang mendukung kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.
Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi II DPRD Badung, I Made Sada, dalam rapat kerja bersama lima Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra, yaitu Dinas Pariwisata, Dinas Perhubungan, Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Perikanan, serta Dinas Pertanian, di ruang rapat DPRD Badung, Senin (10/11/2025).
“Fokus kami adalah efisiensi anggaran tahun 2026 dan bagaimana visi Bupati serta Wakil Bupati Badung bisa diwujudkan secara menyeluruh. Jangan hanya pariwisata yang maju, tetapi sektor pendukung dan masyarakat kecil juga harus tumbuh,” ujar I Made Sada.
Pariwisata Berkualitas, Bukan Sekadar Ramai
Dalam bidang pariwisata, Komisi II menekankan pentingnya menciptakan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan. Pemerintah daerah diharapkan tidak hanya mengejar jumlah wisatawan, melainkan juga memperhatikan mutu pelayanan, keamanan, dan kenyamanan di destinasi wisata.
“Kami ingin pariwisata yang memberi dampak nyata bagi masyarakat. Promosi boleh gencar, tapi pelayanan dan pengelolaan harus profesional. Keamanan wisatawan, kebersihan, serta kenyamanan lingkungan jangan diabaikan,” kata Sada.
Ia juga menyoroti perlunya sinergi lintas sektor antara pariwisata dan transportasi, terutama dalam pengelolaan lalu lintas di kawasan wisata seperti Kuta, Canggu, dan Nusa Dua, yang kerap mengalami kemacetan. “Penataan transportasi menjadi bagian penting dari wajah pariwisata Badung. Ini perlu perhatian serius dari Dinas Perhubungan,” tegasnya.
Dorong UMKM, Pertanian, dan Perikanan
Selain sektor pariwisata, Komisi II juga menyoroti pentingnya keberlanjutan program di bidang UMKM, pertanian, dan perikanan. Sada menilai, tiga sektor ini menjadi tulang punggung ekonomi rakyat Badung yang harus terus diperkuat.
“Kami berharap Dinas Koperasi dan UMKM bisa memperluas akses pasar bagi pelaku usaha kecil. Produk lokal harus mampu bersaing di sektor pariwisata, jangan hanya jadi penonton,” ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa program pemberdayaan petani dan nelayan harus mendapatkan perhatian lebih. “Pertanian dan perikanan bukan sektor pelengkap. Ini bagian dari jati diri Badung yang harus dijaga dan dikembangkan,” tambahnya.
Efisiensi dan Arah Baru Pembangunan
Komisi II DPRD Badung juga mendorong efisiensi anggaran di setiap OPD, agar program yang dijalankan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat. Sada menekankan, arah kebijakan pembangunan ke depan harus berpijak pada hasil evaluasi program tahun sebelumnya, agar tidak terjadi pengulangan kegiatan yang kurang efektif.
“Setiap rupiah yang dikeluarkan harus memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Tahun 2026 kami ingin arah pembangunan Badung lebih fokus dan berdampak nyata,” ujarnya menutup rapat.
Dengan penekanan pada efisiensi, kolaborasi lintas sektor, dan penguatan ekonomi rakyat, DPRD Badung berharap pembangunan tahun 2026 dapat menghadirkan keseimbangan antara kemajuan pariwisata dan kesejahteraan masyarakat di akar rumput.
(angga/sukadana)
