DPRD Badung Ingatkan Efisiensi Anggaran 2026
MANGUPURA, PODIUMNEWS.com – Menjelang pembahasan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2026, Komisi II DPRD Kabupaten Badung menegaskan pentingnya efisiensi dan ketepatan sasaran dalam setiap program pembangunan.
Dewan meminta agar seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lebih selektif menggunakan anggaran, dengan fokus pada program yang berdampak langsung bagi masyarakat.
Penegasan itu disampaikan Ketua Komisi II DPRD Badung, I Made Sada, usai memimpin rapat kerja bersama lima OPD mitra, yaitu Dinas Pariwisata, Dinas Perhubungan, Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Perikanan, serta Dinas Pertanian di ruang rapat DPRD Badung, Senin (10/11/2025).
“Fokus kami adalah efisiensi anggaran 2026 dan bagaimana setiap rupiah benar-benar digunakan untuk kepentingan rakyat. Program yang tidak relevan sebaiknya dialihkan untuk kegiatan yang lebih prioritas,” tegas I Made Sada.
Menurut Sada, efisiensi bukan sekadar pemangkasan anggaran, tetapi memastikan setiap program memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang terukur. Ia menekankan agar OPD tidak terjebak pada kegiatan berulang atau proyek yang hanya mengejar serapan anggaran.
“Anggaran besar tidak menjamin hasil besar jika tidak dikelola dengan cermat. Kami ingin arah pembangunan 2026 benar-benar fokus, efisien, dan berkelanjutan,” ujarnya.
Komisi II juga mendorong sinergi lintas sektor antar-OPD, terutama antara pariwisata, pertanian, dan UMKM. “Jangan bekerja sendiri-sendiri. Badung punya potensi besar, tapi harus dikelola dengan strategi yang terintegrasi,” tambahnya.
Selain efisiensi, DPRD Badung menekankan pentingnya anggaran yang tepat guna untuk kepentingan masyarakat kecil. Program pemberdayaan petani, nelayan, dan pelaku UMKM disebut harus tetap menjadi prioritas di tengah tantangan ekonomi global.
“Jangan sampai program unggulan hanya berhenti di slogan. Kami ingin ada bukti nyata bagaimana rakyat kecil bisa merasakan manfaat langsung dari APBD,” kata Sada.
Komisi II juga meminta agar OPD memperkuat koordinasi dengan desa dan kelompok masyarakat supaya bantuan benar-benar menyasar pihak yang membutuhkan. “Pemerataan manfaat pembangunan itu kuncinya. Kalau salah sasaran, anggaran besar pun akan sia-sia,” ujarnya.
Walau menekankan efisiensi, Komisi II tetap menempatkan pariwisata sebagai sektor unggulan Badung. Namun arah kebijakannya diminta lebih fokus pada pariwisata berkualitas dan berkelanjutan, bukan sekadar mengejar jumlah wisatawan.
“Pariwisata penting, tapi jangan semua anggaran lari ke sana. Kita perlu menyeimbangkan pembangunan agar petani, nelayan, dan pelaku usaha kecil juga ikut tumbuh,” tambahnya.
Dalam rapat tersebut, Komisi II juga membahas peningkatan koordinasi antarinstansi, penanganan kemacetan dan penerangan jalan, serta penguatan ekonomi kreatif dan pertanian modern di Badung.
Sada menegaskan, DPRD akan terus melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran tahun depan agar benar-benar tepat sasaran. “Tujuan akhirnya sederhana, anggaran rakyat harus kembali untuk rakyat,” pungkasnya.
(angga/sukadana)
