Fraksi Nasional Solidaritas DPRD Klungkung Minta Pemangkasan Program Seremonial
SEMARAPURA, PODIUMNEWS.com - Pembahasan Rancangan APBD Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2026, Rabu (12/11/2025) di Semarpura, diwarnai dengan dorongan kuat dari legislatif agar pemerintah daerah tidak lagi mengalokasikan porsi anggaran yang besar untuk kegiatan seremonial. Desakan tersebut disampaikan oleh Anggota DPRD Klungkung dari Fraksi Nasional Solidaritas, I Ketut Suksma Sucita, yang menilai bahwa situasi ekonomi saat ini membutuhkan langkah efisiensi dan penentuan skala prioritas yang lebih ketat.
Menurutnya, banyak program yang dilaksanakan tahun-tahun sebelumnya lebih bersifat hiburan dan tidak memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Pada saat yang sama, kebutuhan pembangunan fisik seperti jalan, fasilitas pendidikan, kesehatan, sanitasi, hingga pelayanan publik justru masih membutuhkan perhatian besar.
“Pemerintah seharusnya lebih bijak. Program yang sifatnya seremonial perlu dikaji ulang. Anggaran semestinya diarahkan untuk pembangunan fisik dan penguatan layanan dasar masyarakat,” kata Suksma Sucita.
Ia mencontohkan, masih banyak desa yang membutuhkan sarana air bersih, perbaikan ruang kelas, fasilitas puskesmas pembantu, serta akses jalan lingkungan. Namun, di lapangan masih ditemukan penyelenggaraan kegiatan seremonial yang menyerap anggaran cukup besar tanpa dampak signifikan.
Lebih lanjut, Suksma Sucita menyebut penghematan pada pos kegiatan seremonial tidak hanya akan memperkuat fiskal daerah, tetapi juga membantu Pemkab Klungkung memenuhi target pembangunan prioritas, seperti pengurangan angka kemiskinan dan penguatan ekonomi lokal.
Ia menyampaikan harapan agar usulan efisiensi ini tidak hanya menjadi masukan, tetapi benar-benar diintegrasikan dalam struktur belanja RAPBD 2026. “Kami ingin anggaran publik digunakan secara efektif, bukan hanya untuk kegiatan seremonial yang sifatnya sesaat,” tegasnya.
Menanggapi hal tersebut, Bupati Klungkung I Made Satria memastikan bahwa pemerintah telah melakukan penyesuaian arah anggaran. Dalam draf RAPBD 2026, belanja kegiatan seremonial sudah ditekan dan dialihkan ke program strategis seperti pembangunan fisik dan penguatan pelayanan publik.
“Belanja untuk kegiatan seremonial sudah kami kurangi dan diarahkan lebih besar ke pembangunan fisik. Ini sudah disesuaikan sejak penyusunan awal RAPBD 2026,” jelas Bupati Satria.
Ia menambahkan, pemerintah daerah tetap membuka ruang sinkronisasi dengan DPRD agar struktur APBD 2026 benar-benar fokus pada program prioritas dan memberi dampak langsung bagi masyarakat.
(sukadana)
