Komisi I DPRD Badung Evaluasi Program dan Bahas APBD 2026
MANGUPURA, PODIUMNEWS.com — Komisi I DPRD Kabupaten Badung melaksanakan rapat kerja bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah di Ruang Madya Gosana Gedung DPRD Badung, Kamis (6/11/2025). Agenda utama pertemuan ini membahas proses penyusunan Raperda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 yang sedang digarap Badan Pembentukan Peraturan Daerah.
Raker dipimpin Wakil Ketua Komisi I DPRD Badung Gusti Lanang Umbara, didampingi seluruh anggota Komisi I. Mereka berasal dari berbagai dapil di Badung dan hadir untuk menyelaraskan masukan terkait program OPD yang berada di bawah koordinasi Komisi I.
Hadir dalam rapat tersebut perwakilan dari sejumlah OPD, antara lain BKPSDM, DPMPTSP, Badan Riset dan Inovasi Daerah, Kesbangpol, BPKAD, BPBD, Dinas Pertanahan, Dinas Satpol PP, Dukcapil, DPMD, Pemadam Kebakaran, serta beberapa bagian di lingkungan Setda Badung. Hampir seluruh OPD mengirimkan timnya, meski sebagian tidak dihadiri langsung oleh pimpinan.
Gusti Lanang Umbara menjelaskan bahwa rapat ini penting untuk memastikan seluruh OPD yang menjadi mitra kerja Komisi I dapat menyampaikan evaluasi kegiatan selama 2025 sekaligus memberikan gambaran kebutuhan anggaran pada 2026.
“Semua OPD yang menjadi leading sector hadir hari ini. Walaupun tidak semuanya diwakili pimpinannya, tetapi secara keseluruhan kehadiran mereka sangat baik. Hanya satu saja yang berhalangan,” ujar Lanang Umbara.
Ia menegaskan bahwa menjelang pergantian tahun anggaran, Komisi I perlu meninjau kembali pelaksanaan kegiatan OPD selama beberapa bulan terakhir. Evaluasi ini menjadi dasar pembahasan program prioritas yang akan dijalankan tahun berikutnya.
“Kita memasuki akhir tahun dan menuju awal tahun. Karena itu kita melakukan evaluasi kegiatan yang sudah berjalan, sekaligus menyamakan pemahaman mengenai program dan anggaran yang akan dilaksanakan di tahun depan,” jelasnya.
Selain menelaah laporan kinerja OPD, Komisi I juga mengangkat sejumlah persoalan publik yang menjadi perhatian masyarakat Badung. Banyak isu yang dilaporkan melalui media sosial, pemberitaan wartawan, maupun aduan langsung ke DPRD.
“Di luar pembahasan anggaran, kami juga menyoroti berbagai isu publik yang masuk ke DPRD. Banyak laporan tentang pelayanan, kondisi wilayah, maupun persoalan lain yang menjadi perhatian warga,” tambahnya.
Salah satu topik yang mendapat sorotan adalah situasi keamanan dan ketertiban masyarakat. Penanganan tindak terorisme serta proses deportasi warga asing yang tersangkut kasus hukum disebut masih menghadapi sejumlah kendala teknis.
“Kamtibmas menjadi salah satu fokus pembahasan. Begitu juga soal opsi penanganan kasus terorisme dan proses deportasi yang masih memiliki tantangan,” ungkapnya.
Raker ditutup dengan penyampaian catatan-komisi dan penegasan komitmen untuk mendorong perbaikan kualitas pelayanan publik melalui koordinasi yang lebih intensif antara DPRD dan OPD mitra kerja.
(angga/sukadana)
