Komisi II DPRD Badung Bahas Raperda APBD 2026 Bersama Lima OPD
MANGUPURA, PODIUMNEWS.com — Komisi II DPRD Kabupaten Badung menggelar rapat kerja guna membahas Rancangan Peraturan Daerah APBD Tahun Anggaran 2026 di Ruang Gosana II Kantor Sekretariat DPRD Badung, Senin (10/11/2025). Rapat dipimpin Ketua Komisi II DPRD Badung I Made Sada dengan menghadirkan lima OPD mitra kerja.
OPD yang hadir meliputi Dinas Pariwisata, Dinas Perhubungan, Dinas Perikanan, perwakilan Dinas Pertanian dan Pangan, serta perwakilan Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Badung. Masing masing OPD memaparkan kondisi sektor yang mereka tangani, tantangan yang dihadapi, serta kebutuhan anggaran yang diusulkan untuk tahun 2026.
Ketua Komisi II DPRD Badung I Made Sada menjelaskan bahwa pembahasan bersama lima OPD ini penting untuk menyesuaikan penyusunan APBD dengan visi pemerintah daerah, terutama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Badung.
“Apa yang disampaikan oleh OPD sudah cukup baik dan sejalan dengan visi misi Bupati dan Wakil Bupati Badung. Kesejahteraan Krama Badung tetap menjadi tujuan utama,” kata Made Sada.
Penertiban Wisatawan Asing dan Penguatan Kolaborasi Pariwisata
Dalam pemaparan Dinas Pariwisata, disampaikan bahwa sepanjang tahun sudah dilakukan deportasi dan penertiban terhadap lebih dari 200 Warga Negara Asing asal Ukraina, Kroasia, Amerika Serikat, hingga Australia karena pelanggaran lalu lintas dan pelanggaran keimigrasian.
Made Sada menegaskan perlunya kolaborasi yang lebih erat antara Dinas Pariwisata, Kepolisian, dan Imigrasi.
“Kenyamanan wisatawan sangat penting bagi Badung. Maka kolaborasi harus terus ditingkatkan,” ujarnya.
Ia juga menyinggung adanya travel warning dari Pemerintah Australia terkait kejadian wisatawan terseret arus laut. Dalam Raker sebelumnya, Komisi II telah mengusulkan penambahan sarana keselamatan di kawasan pantai.
“Sudah dipasang jetski dan motor untuk mobilisasi petugas agar respons terhadap kondisi darurat lebih cepat,” terangnya.
Promosi Wisata dan Penguatan Ekonomi Kreatif
Made Sada mengingatkan bahwa pariwisata Badung tidak boleh lengah meskipun Bali sudah dikenal luas di dunia. Menurutnya, promosi harus dilakukan secara konsisten, termasuk ke luar negeri.
“Daya saing harus dijaga. Kita tidak ingin muncul anggapan bahwa Badung ditinggalkan,” tegasnya.
Ia juga mendorong penguatan ekonomi kreatif untuk mendukung target kunjungan wisatawan sebesar 6,5 juta orang.
“Kuantitas saja tidak cukup. Kualitas sarana pariwisata dan SDM harus ditingkatkan,” tambahnya.
Dishub Fokus Antisipasi Kecelakaan dan Penanganan Kemacetan
Dinas Perhubungan memaparkan upaya pencegahan kecelakaan di kawasan Goa Gong, termasuk rencana pembangunan jalan alternatif. Sebelum jalan terbangun, Komisi II mendorong pemasangan portal untuk membatasi jenis kendaraan tertentu.
“Kami berharap solusi sementara ini bisa mengurangi risiko kecelakaan,” ujar Made Sada.
Terkait kemacetan, Dishub bekerja sama dengan Dinas Kominfo untuk memanfaatkan sistem pemantauan lalu lintas berbasis jaringan. Melalui teknologi itu, pengaturan lampu lalu lintas dapat disesuaikan dari kantor.
Penerangan Jalan dan Program Badung Terang
Komisi II juga mendorong percepatan pemasangan lampu penerangan jalan. Made Sada menyebut konsep Badung Terang akan melibatkan kerja sama dengan pihak ketiga.
“Dengan sistem kerja sama, kualitas lampu akan lebih baik dan biaya pemeliharaan bisa ditekan,” katanya.
Stabilisasi Harga Pertanian dan Edukasi Petani Muda
Dinas Pertanian memaparkan upaya menjaga stabilitas harga produk pertanian ketika terjadi surplus panen. Komisi II mendorong penguatan teknologi pascapanen dan pembelian langsung oleh dinas agar hasil panen tidak terbuang.
“Gabah saja sudah dibeli dinas kita. Ini langkah baik dan harus diperluas,” jelasnya.
Ia juga menyoroti pentingnya pendidikan pertanian modern untuk menarik minat generasi muda.
“Produk organik bernilai lebih tinggi. Dengan edukasi yang tepat, anak muda bisa kembali tertarik bekerja di sektor pertanian,” ucapnya.
Penguatan Koperasi Merah Putih di Desa Desa
Dalam bidang koperasi, Komisi II menekankan percepatan izin operasional Koperasi Merah Putih di 62 desa se Badung. Saat ini baru tiga koperasi yang berjalan.
“Koperasi harus terus dipupuk agar kuat dan tidak terjadi hal hal negatif di kemudian hari,” tegasnya.
Kebutuhan Produk Perikanan Capai 13 Ribu Ton
Dinas Perikanan melaporkan bahwa kebutuhan produk perikanan Badung mencapai 13 ribu ton untuk memenuhi kebutuhan 570 ribu penduduk. Produksi saat ini telah memenuhi sekitar 90 persen kapasitas.
“Kami berharap kekurangan bisa terpenuhi pada Desember 2025,” kata Made Sada.
Komisi II juga meminta agar perikanan Badung mampu menyediakan produk laut yang dibutuhkan industri pariwisata.
“Kualitas produk perikanan harus ditingkatkan agar mampu memenuhi permintaan wisatawan,” tutupnya.
(angga/sukadana)
