Komisi IV DPRD Badung Soroti Layanan Pendidikan dan Kesehatan
MANGUPURA, PODIUMNEWS.com — Komisi IV DPRD Kabupaten Badung menggelar Rapat Kerja membahas Rancangan Peraturan Daerah APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2026 di Ruang Gosana II Kantor Sekretariat DPRD Badung, Selasa (4/11/2025). Rapat dipimpin Ketua Komisi IV I Nyoman Graha Wicaksana bersama anggota komisi, dengan menghadirkan OPD yang membidangi pendidikan dan kesehatan.
Fokus Layanan Dasar
Dalam rapat tersebut, Komisi IV menekankan pentingnya peningkatan kualitas layanan dasar yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat. Dua OPD hadir memberikan pemaparan, yakni Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga (Disdikpora) Badung serta Dinas Kesehatan (Diskes) Badung.
Ketua Komisi IV I Nyoman Graha Wicaksana menyampaikan bahwa sektor pendidikan dan kesehatan harus menjadi perhatian utama di dalam penyusunan APBD 2026.
“Program prioritas di dua sektor ini harus berjalan baik karena dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujarnya.
Guru Non Lulus P3K dan Infrastruktur Sekolah
Salah satu isu yang menjadi perhatian Komisi IV adalah status 394 guru yang belum lulus P3K akibat persoalan masa pengabdian atau ketentuan administratif lainnya, termasuk guru bahasa Bali. Komisi IV meminta Disdikpora mencari solusi agar para guru tetap bisa diberdayakan.
“Kami sepakat untuk membahas ini secara vertikal ke kementerian agar ada peluang diskresi sehingga guru guru ini tidak dirumahkan,” jelas Graha Wicaksana.
Ia juga menegaskan pentingnya perlindungan infrastruktur sekolah agar tidak terjadi kerusakan yang membahayakan siswa, seperti kasus plafon roboh di beberapa sekolah.
“Tahun 2026 direncanakan ada 22 sekolah yang diperbaiki, dan 10 sekolah lainnya akan menyusul,” terangnya.
Pemerataan Layanan Kesehatan di Desa Desa
Pada sektor kesehatan, Komisi IV mendorong pemerataan layanan kesehatan dasar. Pertumbuhan penduduk terutama di wilayah Kuta Selatan membuat kebutuhan puskesmas semakin meningkat.
“Ke depan akan dibangun Puskesmas Pembantu di Pecatu dan Tuban agar layanan kesehatan lebih mudah dijangkau,” ujar Graha Wicaksana.
Ia juga berharap dua rumah sakit daerah, yaitu RS Suwiti dan RS Giri Asih, segera optimal beroperasi dan bisa melayani masyarakat dengan fasilitas BPJS.
“Masyarakat harus merasakan manfaat langsung dari fasilitas kesehatan yang kita bangun,” tambahnya.
Kendala Layanan Mobil Jenazah
Isu sosial turut disorot dalam rapat. Komisi IV menerima banyak aspirasi dari warga mengenai terbatasnya layanan mobil jenazah, terutama saat upacara adat yang jumlahnya meningkat.
“Selama ini layanan mobil jenazah hanya tersedia satu unit di RS Mangusada, PMI, dan BPBD. Dalam satu hari bisa saja ada dua atau lebih keluarga yang membutuhkan,” ujarnya.
Menurutnya, pemerintah perlu menambah unit mobil jenazah agar masyarakat tidak kesulitan saat membutuhkan layanan darurat.
Dorongan Kebijakan yang Lebih Responsif
Melalui Raker ini, Komisi IV berharap penyusunan APBD 2026 benar benar memprioritaskan layanan dasar yang menjadi kebutuhan masyarakat Badung.
“Pendidikan, kesehatan, dan layanan sosial harus menjadi fondasi utama dalam penyusunan APBD 2026,” tutup Graha Wicaksana.
(angga/sukadana)
