PDI Perjuangan Tekankan Efisiensi dalam Pembahasan APBD 2026
MANGUPURA, PODIUMNEWS.com — Pembahasan Rancangan APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2026 memasuki tahap penting saat Fraksi PDI Perjuangan DPRD Badung menegaskan perlunya disiplin fiskal dan efisiensi belanja daerah. Pandangan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti di Ruang Sidang Utama Gosana, Selasa (4/11/2025).
Sidang berlangsung dengan kehadiran para wakil ketua dewan, yakni Anak Agung Ngurah Ketut Agus Nadi Putra, I Made Wijaya, dan I Made Sunarta. Pemandangan umum fraksi menjadi salah satu agenda utama paripurna.
Fokus pada Efisiensi dan Kualitas Layanan
Dalam pemandangan umumnya, Fraksi PDI Perjuangan menyatakan menerima dan menyetujui Ranperda APBD 2026 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. Namun, fraksi tersebut memberikan catatan penting agar pemerintah daerah tetap berhati hati dalam mengelola anggaran.
I Made Suryananda Pramana yang membacakan pandangan fraksi menekankan bahwa ruang efisiensi masih dapat ditempuh tanpa menurunkan kualitas pelayanan publik.
“Kami mendorong agar Pemerintah tetap melakukan langkah efisiensi terhadap belanja yang masih memungkinkan ditekan tanpa mengurangi kualitas pelayanan publik,” ujarnya.
APBD Dirancang Lebih Rasional
Fraksi PDI Perjuangan menilai Rancangan APBD 2026 telah disusun secara rasional, hati hati, dan berpihak pada kepentingan masyarakat Badung. Komposisi anggaran dianggap mencerminkan prinsip kehati hatian sekaligus keberpihakan pada pelayanan dasar.
Dalam rancangan tersebut, Pendapatan Daerah Badung dirancang sebesar Rp 12,38 triliun, bersumber dari Pendapatan Asli Daerah dan pendapatan transfer.
Sementara belanja daerah diproyeksikan mencapai Rp 13,29 triliun, yang terdiri atas belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, serta belanja transfer.
Untuk menjaga keseimbangan fiskal, pemerintah daerah merancang penerimaan pembiayaan sebesar Rp 1,53 triliun, terdiri dari pinjaman daerah sekitar Rp 1,38 triliun dan SILPA Rp 159,48 miliar. Di sisi lain, pengeluaran pembiayaan direncanakan mencapai Rp 629 miliar, termasuk penyertaan modal di BPD Bali dan cicilan pinjaman ke PT SMI.
Menjaga Keberlanjutan Fiskal Daerah
Menurut Fraksi PDI Perjuangan, keberadaan pembiayaan pinjaman tidak boleh membuat pemerintah daerah abai terhadap efisiensi. Justru pengawasan harus diperkuat agar struktur APBD tetap sehat dan tidak membebani program strategis di tahun mendatang.
“Rancangan APBD 2026 sudah mencerminkan prinsip kehati hatian. Tetapi efisiensi tetap perlu dijalankan agar keuangan daerah tetap stabil,” kata Suryananda Pramana.
Fraksi PDI Perjuangan juga mengapresiasi penyusunan APBD yang tetap mengutamakan kepentingan masyarakat, terutama pada sektor pelayanan dasar, infrastruktur, dan ekonomi kerakyatan.
Dengan pandangan tersebut, Fraksi PDI Perjuangan memastikan dukungannya terhadap penetapan APBD 2026, sekaligus menegaskan komitmen untuk terus mengawal penggunaan anggaran agar lebih efektif dan tepat sasaran.
(angga/sukadana)
