Golkar Dorong Diversifikasi Pendapatan dalam APBD 2026
MANGUPURA, PODIUMNEWS.com — Pembahasan dua Ranperda strategis dalam Rapat Paripurna DPRD Badung, Selasa (4/11/2025), menghadirkan pesan tegas dari Fraksi Partai Golkar mengenai perlunya fondasi fiskal yang lebih tahan guncangan. Sidang dipimpin Ketua DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti bersama para wakil ketua, yakni Anak Agung Ngurah Ketut Nadi Pitra, I Made Wijaya dan I Made Sunarta.
Pada kesempatan itu, Fraksi Golkar menyampaikan Pandangan Umum terhadap dua Raperda: Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026 dan Raperda tentang Pemberian Insentif dan atau Kemudahan Penanaman Modal.
Dalam PU yang dibacakan I Putu Sika Adi Putra, Fraksi Golkar menekankan bahwa kesehatan fiskal daerah harus menjadi perhatian utama, terutama ketika Badung sangat bergantung pada sektor pariwisata.
Ketergantungan tersebut dinilai berpotensi menempatkan APBD 2026 pada risiko jika terjadi perubahan dinamika global yang mempengaruhi kunjungan wisatawan.
“Ketergantungan pada PAD pariwisata sangat rentan terhadap guncangan eksternal,” ujar Sika Adi Putra.
Golkar menegaskan bahwa pemerintah daerah perlu membangun sistem pendapatan yang lebih beragam agar Badung tetap stabil dalam situasi tak terduga.
Fraksi Golkar juga menyoroti ketidaksinkronan antara tingginya target pendapatan dalam APBD 2026 dan tren menurunnya realisasi pendapatan dalam beberapa tahun terakhir.
Data Portal SIKD Kementerian Keuangan mencatat bahwa realisasi pendapatan Badung menurun dari 89,98 persen pada 2023 menjadi 75,92 persen pada 2024, dan hanya 63,24 persen hingga Oktober 2025.
“Target Rp 12,38 triliun pada APBD 2026 berpotensi meleset jika intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan tidak diakselerasi,” tegas Sika Adi Putra.
Golkar menilai realisme fiskal sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik dan integritas tata kelola keuangan daerah.
Selain memberikan koreksi, Fraksi Golkar juga mengapresiasi langkah strategis pemerintah daerah yang dinilai visioner, termasuk upaya percepatan pembangunan melalui kebijakan pinjaman daerah.
Golkar mendorong pemerintah memanfaatkan pinjaman sebesar Rp 1,38 triliun secara produktif dan menjadikannya momentum untuk memperluas sumber pendapatan non pariwisata.
“Diversifikasi pendapatan perlu menjadi agenda prioritas agar APBD memiliki struktur yang lebih kuat,” ujarnya.
Bagi Golkar, kebijakan pembangunan jangka panjang harus dirancang dengan mempertimbangkan ketahanan fiskal daerah agar Badung tidak hanya bertumbuh, tetapi juga mampu menahan tekanan ekonomi global.
Secara keseluruhan, Fraksi Golkar tetap menerima dan menyetujui dua Ranperda tersebut untuk dilanjutkan ke tahap berikutnya. Namun, mereka menegaskan bahwa koreksi fiskal perlu ditindaklanjuti dengan kebijakan yang konkret dan terukur.
Dengan pemandangan umum ini, Fraksi Golkar menegaskan perannya sebagai fraksi kritis konstruktif yang tidak hanya mendukung, tetapi juga memastikan agar APBD 2026 menjadi instrumen pembangunan yang kuat dan resilien.
(angga/sukadana)
