Podiumnews.com / Aktual / Politik

DPRD Badung Dorong Sistem Pembinaan Pendatang yang Humanis

Oleh Nyoman Sukadana • 04 Desember 2025 • 21:01:00 WITA

DPRD Badung Dorong Sistem Pembinaan Pendatang yang Humanis
Anggota DPRD Badung Made Sudira saat memberikan keterangan kepada media. (foto/angga)

MANGUPURA, PODIUMNEWS.com — Serangkaian gangguan keamanan yang melibatkan oknum penduduk pendatang di wilayah Jimbaran, Kuta Selatan, menjadi perhatian serius berbagai pihak. Meski situasi telah kembali kondusif, peristiwa ini menegaskan pentingnya membangun sistem pengelolaan penduduk pendatang yang lebih terstruktur dan adaptif terhadap dinamika kawasan pariwisata.

Anggota DPRD Badung Dapil Kuta Selatan, Made Sudira, memandang insiden tersebut bukan sekadar gangguan sesaat, melainkan peringatan agar pemerintah daerah, desa adat dan masyarakat memperkuat strategi pembinaan terhadap penduduk non permanen. Menurutnya, Kuta Selatan sebagai kawasan wisata internasional harus memiliki standar ketertiban dan keamanan yang tinggi.

“Ini pekerjaan rumah kita bersama. Penguatan pembinaan pendatang harus kita dorong, agar tidak ada lagi gesekan, apalagi sampai menimbulkan kekhawatiran di masyarakat. Kita ingin situasi tetap kondusif, karena semua orang di sini sama-sama mencari penghidupan,” ujar Sudira saat dikonfirmasi awak media di Kabupaten Badung, Kamis (4/12/2025).

Ia menjelaskan bahwa setiap gangguan keamanan, meski kecil, dapat memberikan dampak signifikan pada citra pariwisata Bali yang sangat bergantung pada rasa aman dan kenyamanan wisatawan. Karena itu, pola pembinaan harus dilakukan secara humanis, berkelanjutan dan melibatkan seluruh elemen masyarakat.

Sudira menilai pemahaman mengenai adat dan budaya Bali sangat penting diberikan kepada pendatang agar mereka dapat menyesuaikan diri dan memahami norma sosial yang berlaku. Menurutnya, harmonisasi budaya adalah kunci menjaga integrasi sosial di Kuta Selatan.

“Ini bukan soal siapa salah siapa benar. Kita ingin suasana tetap rukun. Jangan ada yang melindungi pelanggaran. Kita negara hukum. Jadi, semua harus diperlakukan dengan adil dan bijak,” katanya.

Selain pembinaan sosial, ia menekankan perlunya pendataan awal yang akurat terhadap penduduk pendatang, termasuk kejelasan identitas, domisili dan pekerjaan. Data yang jelas akan memudahkan aparat dan desa adat dalam monitoring serta mencegah potensi kesalahpahaman.

“Kalau dilakukan bersama, masalah ini tidak akan terulang. Kita harus menjaga Jimbaran dan Bali tetap damai,” tegasnya.

Melalui seruan ini, Made Sudira ingin memastikan bahwa Kuta Selatan tetap menjadi kawasan yang harmonis, aman dan terbuka bagi siapa pun, selama mereka mematuhi aturan dan menghormati budaya lokal. Pendekatan kolaboratif disebutnya sebagai kunci untuk menjaga stabilitas sosial di wilayah yang menjadi etalase pariwisata Bali tersebut.

(angga/sukadana)