Tuan Asing di Beranda

MEMBACA tulisan bertajuk Siapa Pemilik Bali? karya Aryanta Soetama terasa seperti sedang diajak berdiri di depan sebuah cermin tua yang permukaannya mulai retak seribu. Aryanta Soetama bukan sekadar penulis biasa, ia adalah seorang jurnalis senior dan budayawan asal Bali yang telah puluhan tahun mengamati denyut nadi pulau ini melalui mata seorang pencatat yang kritis namun penuh cinta.

Melalui latar belakangnya yang mengakar kuat pada kehidupan masyarakat lokal dan pengalamannya sebagai redaktur yang jeli menangkap perubahan zaman, Aryanta tidak hanya memantulkan wajah Bali yang molek dengan segala gincu pariwisatanya. Ia justru berani menunjukkan garis-garis pecah yang menyakitkan, sebuah krisis identitas dan kepemilikan yang kian nyata.

Pertanyaan tentang siapa sebenarnya pemilik Bali bukan lagi sekadar gugatan ekonomi atau sengketa lahan, melainkan sebuah tamparan eksistensial bagi siapa saja yang mengklaim diri mencintai pulau ini. Satu hal yang paling mengusik kedalaman pemikiran saya dalam tulisan tersebut adalah kontradiksi yang tajam antara kemegahan pembangunan fisik dan merosotnya kedaulatan masyarakat lokal.

Aryanta dengan sangat rinci mencatat bagaimana gerbang masuk seperti bandara terus dipercantik dan jalan-jalan protokol diperlebar hingga ke sudut desa. Namun, ironi muncul ketika kita menyadari bahwa semua infrastruktur mewah itu seolah-olah dipersiapkan sebagai karpet merah bagi tamu yang perlahan namun pasti bertransformasi menjadi tuan.

Saya merenung, apakah kemajuan fisik yang selama ini kita banggakan adalah sebuah pencapaian peradaban, ataukah justru sebuah proses administratif pemindahan tangan kekuasaan secara halus? Kita sering kali terbuai dengan predikat destinasi terbaik dunia yang disematkan oleh majalah-majalah luar negeri, namun kita jarang berani bertanya tentang di mana posisi orang Bali dalam pesta pora tersebut.

Jika tanah-tanah pusaka terus berganti nama di sertifikat dan kawasan suci kian terhimpit oleh beton-beton vila yang angkuh, maka kita sebenarnya sedang menyaksikan proses pengasingan orang Bali dari ruang hidupnya sendiri secara sistematis. Refleksi Aryanta mengenai ketimpangan antara urusan duniawi dan keagamaan terasa sebagai kritik yang sangat tajam sekaligus menyedihkan.

Ada sebuah ironi yang begitu getir yang dipaparkan dalam tulisannya, yakni bagaimana orang Bali begitu tekun menjaga langit atau aspek spiritualitasnya sehingga terkadang lupa untuk menjaga bumi dan kedaulatan ekonomi di bawah kaki mereka sendiri. Saya merasa ini adalah sebuah peringatan penting yang harus didengar oleh setiap generasi.

Kesalehan beragama memang merupakan fondasi utama budaya Bali, namun jika kesalehan itu dijadikan satu-satunya fokus kehidupan tanpa dibarengi dengan literasi ekonomi dan ketajaman politik, maka masyarakat akan terus berada dalam posisi yang kecolongan. Kita sering kali baru akan terbangun dan berteriak lantang ketika buldoser sudah mulai menyentuh tembok pura atau ketika akses ke pantai sudah dipagari secara sepihak.

Padahal proses penguasaan lahan dan kebijakan yang merugikan mungkin sudah terjadi jauh sebelumnya di atas meja-meja modal yang dingin dan tak tersentuh oleh doa-doa di balai banjar. Bagian paling melankolis dari tulisan Aryanta adalah ketika ia mencoba menelusuri sejarah panjang penguasaan Bali, mulai dari era kerajaan di bawah Majapahit, masa kolonial Belanda, pendudukan Jepang, hingga masuk ke dalam jeratan kapitalisme global saat ini.

Penelusuran ini menyadarkan saya bahwa perjuangan untuk mempertahankan hak atas Bali adalah sebuah perjuangan yang tidak pernah benar-benar usai, ia hanya berganti rupa. Jika dulu musuh yang dihadapi adalah bedil dan meriam yang terlihat nyata, sekarang musuh yang dihadapi jauh lebih abstrak namun lebih mematikan, yakni angka-angka di rekening bank dan arus investasi global yang sering kali bergerak dengan nafsu yang rakus.

Ketika Bali hanya dipandang sebagai sepotong komoditas dalam bursa pariwisata dunia, maka ia akan selalu jatuh ke tangan siapa pun yang sanggup memberikan penawaran tertinggi. Di sinilah letak kegelisahan yang paling dalam, jika pergerakan modal selalu jauh lebih cepat daripada pertumbuhan kesadaran kolektif masyarakatnya, maka masa depan Bali dikhawatirkan hanya akan menjadi sebuah museum hidup atau panggung pertunjukan yang hambar, di mana orang-orang lokal hanya berperan sebagai pelayan atau figuran di atas tanah leluhur mereka sendiri.

Ketidakmampuan masyarakat untuk menolak proyek-proyek yang dianggap merusak lingkungan atau mencederai kesucian kawasan menunjukkan betapa lemahnya kontrol sosial di tengah gempuran kepentingan ekonomi. Aryanta mempertanyakan peran manusia Bali jika mereka sendiri tidak lagi memiliki kuasa untuk berkata tidak pada hal-hal yang mereka yakini salah.

Kehilangan peran ini adalah bentuk kehilangan kepemilikan yang paling hakiki. Kita mungkin masih bisa tinggal di Bali, bernapas di udara Bali, dan bersembahyang di pura-pura Bali, namun jika arah kebijakan masa depan pulau ini ditentukan oleh orang-orang yang hanya peduli pada angka pertumbuhan tanpa memedulikan kelestarian jiwa pulau ini, maka secara esensial kita sudah kehilangan rumah kita.

Uang hasil pariwisata yang sering didengungkan berjumlah triliunan seolah menguap begitu saja sebelum sampai ke desa-desa yang masih bergulat dengan kemiskinan, menyisakan tanya yang tak kunjung terjawab tentang ke mana sebenarnya kekayaan itu mengalir. Sebagai penutup, pertanyaan tentang siapa sebenarnya pemilik Bali pada akhirnya tidak membutuhkan jawaban statistik yang rumit, melainkan sebuah jawaban dalam bentuk keberanian bersikap.

Jika masyarakat tidak lagi punya kuasa atau sekadar nyali untuk mengarahkan ke mana Bali akan dibawa, maka mereka sebenarnya sudah kehilangan kepemilikan itu sejak lama, meskipun secara simbolis mereka masih menetap di sana. Merenungi tulisan Aryanta Soetama ini membuat saya sadar bahwa menjadi orang Bali di era globalisasi bukan hanya soal kemampuan menarikan tarian tradisional dengan indah atau ketekunan dalam menjalankan upacara adat yang megah.

Menjadi manusia Bali hari ini adalah soal keberanian untuk bersikap kritis terhadap narasi pembangunan, soal ketajaman dalam melihat kepentingan di balik investasi, dan soal perjuangan kolektif untuk merebut kembali kedaulatan atas tanah serta masa depan. Sebab, pada titik akhirnya, jika Bali sudah dimiliki sepenuhnya oleh kekuatan modal yang tuna jiwa, maka ia bukan lagi Bali yang kita kenal, melainkan hanya sepotong properti mahal yang kehilangan roh dan identitas sejatinya. (*)

Menot Sukadana