Badung Memanusiakan Manusia
PEMBANGUNAN sebuah daerah sering kali terjebak pada angka-angka statistik pertumbuhan ekonomi, kemegahan infrastruktur, atau gemerlapnya sektor pariwisata. Namun, di bawah kepemimpinan Bupati I Wayan Adi Arnawa, Kabupaten Badung memilih jalan yang lebih bermakna: menempatkan kemanusiaan di atas segalanya.
Kebijakan terbaru mengenai pemberian bantuan sosial sebesar Rp1 juta bagi penyandang disabilitas dan Orang Dengan Gangguan Kejiwaan (ODGJ) adalah manifestasi nyata dari politik anggaran yang berpihak pada kelompok rentan. Langkah ini bukan sekadar rutinitas birokrasi, melainkan sebuah pernyataan sikap bahwa Badung menolak pembangunan yang bersifat eksklusif.
Dengan mengalokasikan bantuan finansial secara langsung, Pemerintah Kabupaten Badung sedang mengirimkan pesan kuat bahwa mereka yang selama ini berada di "tepi" narasi pembangunan kini ditarik ke tengah sebagai prioritas utama. Bupati Adi Arnawa secara tegas menyebut ini sebagai tanggung jawab moral.
Ini adalah poin krusial. Ketika pemimpin melihat pelayanan publik sebagai kewajiban moral, bukan sekadar beban APBD, maka program yang lahir akan memiliki "jiwa". Memang benar, bantuan sebesar Rp1 juta mungkin tidak akan menghapus seluruh tantangan hidup yang dihadapi penerima manfaat, namun dalam kacamata kesejahteraan sosial, ini adalah jaring pengaman (safety net) yang sangat krusial.
Nominal tersebut adalah wujud pengakuan negara atas martabat mereka. Seperti yang ditekankan oleh mantan Sekda Badung tersebut, tujuannya adalah agar warga kelompok ini dapat menjalani kehidupan yang lebih layak dan bermartabat. Kepedulian ini juga mencerminkan filosofi Menyama Braya yang mengakar kuat di Bali. Badung menunjukkan bahwa kekayaan daerah yang bersumber dari pajak pariwisata dikembalikan untuk merawat kemanusiaan.
Apresiasi luas pun datang, salah satunya dari tokoh masyarakat Mumbul, I Nyoman Astawa. Dukungan dari sosok yang dikenal kritis ini menjadi validasi bahwa program tersebut memang sangat dinantikan masyarakat bawah. Namun, dukungan ini juga dibarengi dengan catatan penting: ketepatan sasaran dan kemudahan mekanisme penyaluran.
Setiap kebijakan bantuan sosial selalu dihantui oleh risiko birokrasi yang berbelit atau data yang tidak akurat. Oleh karena itu, harapan agar program ini dipayungi oleh regulasi yang jelas adalah sebuah keharusan. Regulasi yang kuat akan melindungi penerima agar mendapatkan haknya dengan mudah, sekaligus menjaga pemerintah daerah dari potensi persoalan hukum di masa depan.
Keberhasilan program bantuan lansia atau Usia Harapan Hidup (UHH) yang telah berjalan sebelumnya menjadi modal kepercayaan bagi publik. Ke depan, tantangan sesungguhnya bagi Pemkab Badung adalah menyediakan ekosistem pendukung yang lebih luas, mulai dari pendampingan psikologis hingga akses layanan kesehatan yang inklusif secara berkelanjutan.
Badung memiliki modal finansial dan kemauan politik (political will) yang kuat untuk menjadi model nasional dalam pengelolaan kesejahteraan sosial. Kita berharap kebijakan humanis ini menjadi standar baru kepemimpinan: bahwa keberhasilan daerah tidak hanya diukur dari panjang jalan yang dibangun, tetapi dari seberapa hangat negara hadir memeluk warganya yang paling lemah.
Dengan kebijakan ini, Badung tidak hanya sedang membangun wilayah, tetapi sedang membangun peradaban yang benar-benar memanusiakan manusia. (*)
