Bisa Karena Terpaksa
HARI- HARI ini terasa beda. Di gang-gang sempit Denpasar. Juga di Badung.
Biasanya? Satu plastik besar. Isinya campur aduk. Sisa makanan, popok bayi, sampai plastik bekas paket. Semua jadi satu. Saya sering menyebutnya: "dosa kolektif".
Sekarang? Pemandangannya berubah rupa.
Warga berdiri di depan tempat sampah. Dahinya berkerut. Jari-jemarinya telaten memisahkan daun dari plastik. Tapi, mereka mulai bingung.
"Popok bayi dan pembalut ini masuk mana? Organik bukan, anorganik juga sulit," keluh seorang ibu.
Di sinilah kita sadar. Pemilahan di rumah hanyalah babak awal. Ini labirin panjang bernama sampah residu. Dan jalan keluarnya belum ketemu.
Apakah warga sudah sadar lingkungan? Mungkin. Tapi ini bukan pencerahan yang jatuh dari langit. Penyebabnya cuma satu: TPA Suwung tutup.
Lalu lahir paradigma baru: Ala bisa karena terpaksa.
Selama ini kita mabuk jargon. "Bali Resik". "Bali Bersih". Seminar di hotel mewah. Tapi pemerintah akhirnya sadar: jargon tidak bisa mengolah sampah. Maka keluarlah "cambuk regulasi". Tak dipilah, tak diangkut.
Metodenya tough love. Cinta yang keras. Tegas? Iya. Efektif? Sangat.
Apalagi di Bali ada banjar dan desa adat. Ada awig-awig. Ada pararem. Sanksi adat itu algojo yang paling disegani. Bikin disiplin instan.
Tapi, jangan sampai desa adat dan banjar cuma jadi "bemper". Jangan sampai pemerintah cuci tangan. Warga sudah dipaksa "beradab" di rumah. Sudah beli kantong beda warna. Pakai biaya sendiri pula.
Eh, di jalanan mereka melihat pemandangan lama: oknum petugas mencampur lagi sampah itu ke satu truk.
Itu namanya pengkhianatan ekologis.
Lebih jauh lagi, jangan lupakan periuk nasi para pemulung. Di balik gunungan Suwung yang ditutup, ada ratusan perut yang bergantung di sana. Mereka pahlawan tanpa gaji.
Kalau TPST katanya mau canggih, libatkanlah mereka. Jangan sampai teknologi modern justru membuang manusia.
Lalu, di mana para raksasa? Para produsen besar itu?
Kita di hulu sudah berkeringat memilah. Pemerintah di hilir sudah megap-megap mengelola. Tapi pabrik-pabrik di luar sana tetap tenang. Tetap membanjiri pasar dengan kemasan plastik sekali pakai. Yang mustahil didaur ulang.
Ini tidak adil.
Beban lingkungan jangan hanya dipikul warga, desa adat dan banjar. Produsen juga harus dipaksa. Mereka harus tanggung jawab atas sampah yang mereka ciptakan. Jangan cuma mau cuan, tapi buang beban.
Target kita memang "bisa karena biasa". Kita ingin anak cucu memilah sampah bukan karena takut denda banjar. Tapi karena paham itu cara bertahan hidup di pulau yang sempit ini.
Tapi, pembiasaan itu butuh satu syarat: Kepercayaan. Trust.
Pemerintah Denpasar dan Badung harus buktikan. Kedisiplinan warga harus dijawab dengan keandalan teknologi. Sampah yang dipilah harus bisa jadi duit kembali. Bukan sekadar dipindah-pindah.
Jangan sampai terjadi situasi aneh: warga sudah "bisa pilah karena terpaksa", pemerintahnya malah "tidak bisa karena tidak terbiasa" profesional, dan produsennya tetap "masa bodoh karena merasa tak berdosa". (*)
Menot Sukadana
