Policy Talks Kemenkum Bali, Bangun Kebijakan Adaptif Berbasis Bukti dan Nilai Lokal
DENPASAR, PODIUMNEWS.com – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali menggelar kegiatan Policy Talks Penguatan Kapasitas Analis Kebijakan di Wilayah Tahun 2026 yang dirangkaikan dengan Penandatanganan Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama bersama Universitas Udayana, Kamis (4/6/2026).
Kegiatan yang berlangsung secara hybrid di Ruang Dharmawangsa dan melalui Zoom Meeting tersebut dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali, Eem Nurmanah, Rektor Universitas Udayana Prof. Ir. I Ketut Sudarsana, S.T., Ph.D., jajaran pimpinan Universitas Udayana, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum se-Indonesia secara virtual, perwakilan pemerintah daerah, serta jajaran Kanwil Kementerian Hukum Bali.
Membuka kegiatan, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali, Eem Nurmanah, menegaskan pentingnya penguatan kapasitas Analis Kebijakan sebagai aktor strategis dalam menghasilkan kebijakan publik yang berkualitas dan berdampak nyata bagi masyarakat. Menurutnya, kebijakan yang baik harus disusun berdasarkan data, analisis yang komprehensif, serta mampu mengakomodasi karakteristik dan nilai-nilai lokal.
"Melalui kegiatan ini, kami berharap terbangun sinergi, pertukaran gagasan, dan penguatan jejaring antar Analis Kebijakan guna mendorong lahirnya kebijakan yang adaptif, inovatif, dan tepat sasaran dalam mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan," ujar Eem.
Rektor Universitas Udayana, Prof. Ir. I Ketut Sudarsana, S.T., Ph.D., menyampaikan apresiasi atas terjalinnya kerja sama antara Universitas Udayana dan Kanwil Kementerian Hukum Bali. Ia menilai kolaborasi antara perguruan tinggi dan pemerintah merupakan langkah strategis dalam mendukung pengembangan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, perlindungan kekayaan intelektual, serta peningkatan kesadaran hukum dan hak asasi manusia. Rektor berharap kerja sama yang terjalin dapat ditindaklanjuti melalui berbagai program konkret yang memberikan manfaat bagi mahasiswa, institusi, dan masyarakat Bali.
Pada kesempatan yang sama, Plh. Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum menyampaikan bahwa kegiatan Policy Talks Penguatan Kapasitas Analis Kebijakan di Wilayah Tahun 2026 diselenggarakan sebagai upaya meningkatkan kompetensi Analis Kebijakan sekaligus memperkuat kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan pemangku kepentingan.
Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia dan Universitas Udayana serta diikuti oleh peserta dari pemerintah daerah, Kanwil Kementerian Hukum Bali, dan Analis Kebijakan Kanwil Kementerian Hukum se-Indonesia secara daring.
Rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan penandatanganan Nota Kesepahaman antara Kanwil Kementerian Hukum Bali dan Universitas Udayana, serta penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Kanwil Kementerian Hukum Bali dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana. Penandatanganan tersebut menjadi tonggak penguatan sinergi dalam bidang pendidikan, penelitian, pengembangan kebijakan, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan sesi pemaparan materi oleh Dewi Oktaviani, S.IP., M.H., Analis Kebijakan Ahli Madya Lembaga Administrasi Negara RI, yang menyoroti pentingnya penguatan peran Analis Kebijakan dalam seluruh siklus kebijakan melalui pendekatan evidence-based policy.
Sementara itu, Dr. Komang Adi Sastra Wijaya menekankan pentingnya penyusunan policy brief yang berbasis bukti dan mengintegrasikan nilai-nilai lokal Bali, seperti Tri Hita Karana dan Nangun Sad Kerthi Loka Bali. Melalui sesi diskusi yang berlangsung interaktif, peserta semakin memahami pentingnya menjaga objektivitas, integritas, dan profesionalisme dalam menghasilkan rekomendasi kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan mendukung pembangunan daerah yang adaptif serta inovatif.
(kturnip)
