Anak Muda Bali Kalah KPR

SEGELAS kopi hitam, lantai semen yang dingin, dan sebuah kamar kos berukuran empat kali empat meter di sudut padat kawasan Kuta menjadi saksi bisu keseharian Gede.

Di usianya yang menginjak tiga puluh lima tahun, perantau asal Buleleng ini memikul beban hidup yang tidak ringan.

Upah Rp8 juta per bulan yang ia hasilkan sebagai pekerja hotel di Kuta harus dibagi dengan sangat ketat: dipotong biaya sewa kos sebesar Rp1,7 juta, kebutuhan dapur, serta biaya tumbuh kembang anak balitanya.

Karena sang istri terpaksa tidak bekerja demi mengasuh anak mandiri, pendapatan tunggal Gede praktis hanya cukup untuk memperpanjang napas dari bulan ke bulan, mengubur dalam-dalam keinginannya untuk membeli rumah di dekat pusat ekonomi Bali Selatan ini.

Kondisi Gede adalah potret nyata di balik hiruk-pikuk Bali Selatan yang selama ini dipuja sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan perputaran uang di pulau ini.

Ketika jeritan sunyi para perantau lokal ini mulai ramai disuarakan di media sosial dan kemudian diserap oleh I Nyoman Parta, Anggota DPR RI dari Dapil Bali, publik seolah diingatkan pada sebuah kebenaran pahit.

Bahwa di bawah cengkeraman investasi pasar bebas yang tak terkendali, generasi muda Bali kini sedang resmi kalah bertarung dalam berebut petak rumah di tanah tempat ari-ari mereka ditanam.

Karpet Merah Modal

Sengkarut ini bermula dari sikap abai yang dipelihara dalam ruang-ruang birokrasi.

Aturan tata ruang dan regulasi kepemilikan lahan di Bali terlalu lama membuka pintu selebar-lebarnya bagi pemilik modal raksasa, sembari lupa membentengi ruang hidup warganya sendiri.

Atas nama pertumbuhan ekonomi dan kemudahan investasi, bentang alam Bali dibiarkan tunduk pada hukum pasar bebas.

Investor dengan kapital tak terbatas bebas mengapling tanah berhektar-hektar di lokasi-lokasi strategis.

Lahan pertanian yang dahulunya hijau menjadi saksi bisu alih fungsi kilat menjadi deretan vila Musik eksklusif, restoran estetik, atau sekadar dibiarkan telantar sebagai instrumen spekulasi tanah demi memburu keuntungan sepihak.

Akibatnya adalah distorsi harga yang brutal di seluruh penjuru wilayah urban Bali.

Harga tanah di Denpasar dan wilayah penyangga utama sekitarnya seperti Dalung tidak lagi dihitung berdasarkan nalar upah pekerja lokal, melainkan disetarakan dengan daya beli ekspatriat asing dan investor ibu kota.

Indeks Harga Properti Residensial di pulau ini mencatatkan kurva naik yang konsisten setiap tahun.

Kenaikan harga lahan dan properti di Bali saban tahunnya merangkak sangat agresif, bahkan sanggup mencapai angka 10 hingga 15 persen.

Sebuah lonjakan eksponensial yang menegaskan satu hukum perumahan yang kejam: jika anak muda memilih menunda membeli hari ini, maka besok properti itu akan makin menjauh dan selamanya tak akan pernah terbeli lagi.

Di sudut Denpasar Barat atau lingkar luar Kuta Utara, sebuah rumah minimalis paling standar tipe 36 dengan luas tanah bahkan tidak sampai 1 are kini dilabeli harga Rp900 juta hingga Rp1,2 miliar.

Ironi yang sangat getir pun terjadi di tanah ini.

Kita mengundang investasi dengan harapan dapat memakmurkan kehidupan masyarakat, tetapi investasi itu pula yang kemudian mengerek harga sejengkal tanah hingga ke titik yang tidak mungkin lagi terjangkau oleh tetesan keringat para pekerja lokal.

Benturan Realita Gaji

Mari kita letakkan kisah Gede di atas meja kalkulasi perbankan yang dingin dan tanpa emosi.

Jika seorang pemuda lokal berusia tiga puluh tahun berniat meminang sebuah rumah sederhana di pinggiran kota seharga Rp1,2 milar melalui skema Kredit Pemilikan Rumah (KPR) komersial bank, ia akan dihadapkan pada syarat-syarat yang mencekik leher.

Pertama, ia harus memiliki uang tunai sekurang-kurangnya Rp120 juta di rekeningnya hanya untuk menutup tenggat uang muka sepuluh persen.

Sisa plafon pinjaman sebesar Rp1,08 milar kemudian akan mengikat hidupnya selama dua puluh lima tahun ke depan.

Menggunakan asumsi moderat suku bunga efektif jangka panjang sebesar sembilan persen, angka cicilan bulanan yang wajib disetor Gede akan bertengger di kisaran Rp9 juta setiap bulan.

Di sinilah tembok perbankan berdiri kokoh karena bank menetapkan aturan ketat bahwa beban cicilan tidak boleh melewati angka empat puluh persen dari total pendapatan bersih bulanan.

Artinya, agar aplikasi kreditnya tidak berakhir di keranjang sampah, pemuda tersebut harus mampu membuktikan bahwa ia mengantongi pendapatan bersih minimal Rp27 juta per bulan.

Sebuah angka yang bagi Gede terdengar seperti dongeng dari planet lain.

Jika ia baru sanggup mengajukan kredit di usia empat puluh tahun, keadaan justru kian memburuk karena bank akan memangkas masa tenor menjadi lima belas tahun saja demi memastikan utang lunas sebelum masa pensiun tiba.

Konsekuensinya, nilai cicilan bulanan akan terkerek naik menjadi Rp10,9 juta, yang secara otomatis mendongkrak syarat pendapatan bersih minimal menjadi Rp32,7 juta per bulan.

Realita angka-angka prasyarat perbankan itu berbenturan secara brutal dengan struktur upah riil masyarakat Bali saat ini.

Upah Minimum Kabupaten atau Kota (UMK) di Denpasar dan Badung hanya bergerak di kisaran Rp3,4 juta hingga Rp3,7 juta per bulan.

Bahkan untuk kelas pekerja formal tingkat menengah yang telah menduduki posisi penyelia atau manajer lokal, rata-rata pendapatan bersih bulanan masih tertahan di angka Rp7 juta hingga Rp10 juta saja.

Maka, sebuah kebenaran yang pahit harus diucapkan dengan lantang bahwa bagi sebagian besar generasi muda Bali berstatus pekerja formal, memiliki rumah tapak mandiri di dekat tempat kerja mereka adalah sebuah kemustahilan matematis.

Ada jurang menganga yang memisahkan antara isi dompet warga yang berbasis rupiah lokal dengan harga komoditas properti yang telah terdistorsi oleh standar pasar global.

Jangkan membayar cicilan Rp9 juta per bulan, untuk mengumpulkan dana segar seratus juta rupiah di awal saja sudah menjadi fatamorgana bagi mereka yang hidup dari gaji ke gaji.

Tragedi Eksodus Sunyi

Kebuntuan sistemik ini pada akhirnya tidak hanya memicu depresi finansial, melainkan juga mulai merobek struktur sosial dan kultural yang selama ini menjadi fondasi kehidupan masyarakat Bali.

Sistem ekonomi pasar bebas bekerja dengan sangat rapi karena ia mampu melakukan pengusiran massal tanpa perlu mengerahkan alat berat atau memicu bentrokan fisik di lapangan.

Fenomena sosial baru kini bermunculan di berbagai sudut desa adat dengan pola yang seragam seperti yang kerap dikeluhkan para netizen di jagat maya.

Banyak pasangan muda Bali yang telah sah menikah kini terpaksa menekan ego mereka untuk tetap menumpang di rumah tua milik orang tua mereka.

Akibatnya, dalam satu pekarangan rumah tinggal kini jamak ditemui tiga hingga empat Kepala Keluarga (KK) yang hidup berdesakan.

Ruang gerak kian menyempit, privasi perlahan sirna, dan potensi gesekan domestik antarkeluarga merangkak naik.

Lebih menyedihkan lagi, muncul tren di mana keluarga muda Bali terpaksa menyewa kamar kos atau mengontrak rumah di atas tanah wilayah desa adat mereka sendiri.

Mereka harus menyetor upeti bulanan kepada sesama warga yang memiliki kapital lebih beruntung, hanya agar mereka bisa tetap tinggal dekat dengan tanah leluhur dan tetap bisa menjalankan kewajiban adat sehari-hari.

Mereka bertransformasi menjadi orang asing di atas tanah tempat mereka dilahirkan.

Bagi sebagian anak muda yang menolak pasrah pada kesempitan ruang dan tetap mendambakan sepetak tanah milik sendiri, jalan yang tersisa hanyalah melakukan eksodus sunyi.

Mereka memilih bergerak mundur menjauh dari pusat kota, membidik benteng pertahanan terakhir perumahan murah bersubsidi seharga Rp185 juta hingga Rp220 juta yang terletak di pelosok pedalaman Tabanan.

Namun, pilihan ini harus dibayar dengan ongkos fisik dan sosial yang teramat mahal.

Waktu produktif mereka habis menguap di aspal jalanan sebagai komuter yang menghabiskan waktu berjam-jam setiap hari demi menembus kemacetan menuju Denpasar atau Badung.

Energi mereka terkuras habis di atas sepeda motor, dan kehadiran fisik mereka dalam berbagai kegiatan banjar serta upacara adat di desa asal perlahan-lahan mulai merenggang karena keterbatasan waktu dan jarak tempuh yang melelahkan.

Jinakkan Monster Pasar

Pemerintah daerah di Bali tidak boleh lagi terus-menerus memalingkan muka dan berlindung di balik mantra pertumbuhan ekonomi atau rekor angka kunjungan wisatawan asing.

Pembangunan ekonomi yang mengorbankan hak dasar warganya untuk memiliki tempat berteduh yang layak adalah sebuah bentuk kegagalan sistemik yang nyata.

Jika pariwisata diagungkan sebagai berkah, ia tidak boleh membiarkan manusia-manusia yang merawat kebudayaan di pulau ini justru kehilangan tanah untuk sekadar memijakkan kaki.

Kita mendesak adanya intervensi regulasi yang radikal, berani, dan berpihak dari pemangku kebijakan sebelum krisis kepemilikan rumah ini berubah menjadi bom waktu sosial yang destruktif di masa depan.

Langkah pertama yang mendesak untuk diambil adalah menegakkan hukum tata ruang secara progresif dengan membatasi penguasaan lahan berskala besar oleh investor di kawasan-kawasan pemukiman.

Instrumen insentif dan disinsentif pajak progresif harus segera diterapkan pada kepemilikan tanah kosong yang murni ditujukan sebagai alat spekulasi komersial agar gelembung harga tanah bisa diredam.

Selanjutnya, pemerintah daerah wajib merangkul desa adat untuk mulai merintis pendirian bank tanah khusus hunian lokal.

Langkah ini dilakukan dengan mengamankan aset-aset tanah negara atau tanah komunal milik adat guna dialokasikan sebagai kawasan perumahan rakyat dengan harga yang dikontrol secara ketat oleh pemerintah, sehingga mampu memotong komponen biaya tanah yang menjadi pemicu utama mahalnya harga rumah di pasar komersial.

Terakhir, kita harus berani meruntuhkan tabu terhadap konsep hunian vertikal di Bali.

Dengan luas wilayah pulau yang sangat terbatas dan laju pertumbuhan penduduk yang tidak bisa dibendung, mempertahankan ego rumah tapak di pusat perkotaan secara terus-menerus adalah sebuah utopia yang keliru.

Pemerintah harus berani membuka ruang bagi pembangunan hunian vertikal bersubsidi yang dirancang khusus untuk warga lokal dengan catatan tidak boleh dibangun secara serampangan.

Hunian vertikal tersebut wajib diintegrasikan dengan tata kelola desa adat, mempertahankan arsitektur bernuansa lokal, dan tetap menyediakan ruang komunal yang memadai untuk tempat melakukan kegiatan seni, budaya, serta upacara keagamaan masyarakat Bali.

Jika para pembuat kebijakan hari ini tetap memilih menutup mata dan membiarkan regulasi disetir penuh oleh keserakahan pasar, maka ketidakberdayaan anak muda Bali dalam mengakses KPR akan menjadi catatan batu nisan bagi masa depan kelestarian pulau ini.

Surga ini akan tetap dinilai indah dalam brosur wisata internasional, tetapi ia adalah surga yang fana karena indah untuk dinikmati oleh mereka yang mampu membelinya, namun asing bagi anak kandung yang melahirkannya. (*)

Menot Sukadana