Sertifikat Terakhir Anak Cucu Bali

AROMA dupa bercampur baur dengan bau bensin premium dari mesin bemo sewaan yang menderu di sekitar Pantai Kuta akhir tahun 1970-an. Bagi sepasang mata I Wayan Gria, seorang pemuda kelahiran 1954 asal sebuah banjar agraris di Badung, dunia yang ia kenal sedang koyak dan bersalin rupa. Tangannya yang biasa akrab dengan lumpur basah sawah sapuan sistem subak, sore itu harus dipaksa masuk ke dalam sepasang sepatu kulit lokal yang kaku. Ia baru saja diterima menjadi pelayan di salah satu losmen pertama di kawasan pesisir itu.

Gria adalah serpihan kecil dari ombak besar bernama Generasi Baby Boomers Bali, mereka yang lahir dalam rentang pasca-Perang Dunia II, antara tahun 1946 hingga 1964. Ketika mereka memasuki usia produktif pada dekade 1970-an hingga akhir 1990-an, Bali tidak sedang baik-baik saja. Pulau ini sedang dibedah di atas meja operasi modal global.

Semua bermula ketika rezim Orde Baru mengesahkan Master Plan Pariwisata Bali pada tahun 1971, sebuah cetak biru yang disusun oleh konsorsium konsultan Prancis, SCETO. Sejak ketukan palu itu, Jakarta memancangkan jangkar industrialisasi pariwisata massal di bawah jargon stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Bali, yang sebelumnya hanya dikenal lewat kunjungan budaya segelintir pelancong borjuis Eropa, mendadak diubah menjadi mesin pengumpul devisa negara.

Generasi Boomers Bali adalah lapisan manusia pertama yang tubuhnya bergesekan langsung dengan patahan peradaban ini. Berbeda dengan generasi Pre-Boomers yang memandang turis asing dengan tatapan ganjil penuh syak wasangka, generasi Gria adalah para perintis di garis depan lapangan. Mereka melipat kain kemben kerja mereka, menyetrika kemeja putih, dan belajar mengucapkan selamat pagi dalam bahasa asing dengan aksen lokal yang kaku namun tulus.

Namun, di balik senyum ramah yang kelak dipuji dunia, ada sebuah mekanisme pertahanan diri yang dingin, kalkulatif, dan sangat pragmatis sedang berputar di dalam kepala mereka. Mereka sadar, deru buldoser pariwisata tidak bisa dibendung dengan mantra doa semata.

Barter Lembar Ijazah

Secara sosiologis, pariwisata Orde Baru memicu lonjakan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang brutal di kawasan pesisir Selatan Bali. Tanah-tanah pertanian yang awalnya dihargai berdasarkan hasil panen gabah, mendadak berubah menjadi tumpukan gempokan cuan. Di kawasan Kuta dan Sanur, pada awal 1980-an, harga tanah per are melonjak hingga ribuan persen seiring dengan pembangunan infrastruktur masif seperti Jalan Bypass Ngurah Rai.

Di sinilah lapis pertama pragmatisme sebagian Boomers Bali bekerja. Bagi krama Bali tradisional, tanah adalah ibu, sebuah ruang sakral tempat bertumpunya identitas klan, pelaba pura, dan kedaulatan pangan. Namun, himpitan ekonomi baru dan biaya hidup yang dimodernisasi memaksa sebagian Boomers melakukan kalkulasi historis yang berani. Mereka memilih melikuidasi atau mengontrakkan sebagian petak sawah mereka untuk jangka waktu 20 hingga 30 tahun kepada investor Jakarta maupun asing.

Namun, membaca fenomena ini tidak boleh terjebak pada narasi miring bahwa seluruh Boomers Bali adalah pelopor kepunahan lahan. Pada kelompok Boomers yang berorientasi masa depan, likuidasi aset agraria ini dikonversi secara sadar menjadi aset intelektual.

Uang hasil kontrak tanah diputar menjadi biaya kuliah anak-anak mereka. Data historis mencatat, Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi di Bali merangkak naik secara signifikan sejak akhir tahun 1980-an hingga pertengahan 1990-an, dari yang awalnya di bawah 5 persen melompat menuju angka belasan persen. Universitas Udayana dan beberapa sekolah tinggi perhotelan swasta awal dibanjiri oleh anak-anak petani dari desa.

"Kami rela kehilangan beberapa are petak sawah di pinggir jalan," ujar Gria, mengenang keputusannya melepas lahan warisannya pada tahun 1989. "Asalkan anak saya tidak lagi memegang cangkul di bawah terik matahari yang membakar kulit. Saya ingin dia memegang pena, memakai kemeja rapi, dan bekerja di dalam ruangan berpendingin udara."

Logika kelompok Boomers ini sangat konkret dan tak terbantahkan pada masanya. Tanah bisa disengketakan oleh penguasa Orba yang represif lewat dalih fasilitas umum, atau habis tergerus inflasi. Namun, gelar sarjana dan isi kepala adalah modal yang melekat pada tubuh sang anak, sebuah paspor tak terlihat untuk menembus jajaran birokrasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau jajaran manajemen hotel bintang lima. Ini adalah proyeksi mobilitas sosial vertikal paling masif dalam sejarah modern Bali. Mereka menelan harga diri menjadi pekerja lapis bawah industri demi memberi posisi tawar yang lebih terhormat bagi keturunan mereka.

Siklus Meja Tajen

Akan tetapi, sejarah pariwisata Bali bukanlah dongeng linier tentang kesuksesan kelas menengah. Romantisme esai sosiologis sering kali cacat karena melupakan sisi buram dari koin yang sama. Boomers Bali bukanlah kelompok homogen. Ketika modal tunai ratusan juta rupiah masuk ke dalam kantong-kantong masyarakat desa yang belum pernah mengenal sistem perbankan modern, runtuhlah ketahanan budaya yang selama ini diglorifikasi.

Lompatan ekonomi yang terlalu instan, tanpa dibarengi dengan literasi finansial yang memadai, melahirkan tragedi kebudayaan yang membekas hingga hari ini di banyak banjar. Tidak sedikit kelompok Boomers Bali yang gagap pasca-menerima uang ganti rugi pembebasan lahan atau uang kontrak hotel. Modal besar itu tidak mampir ke sektor produktif atau pendidikan anak, melainkan menguap dalam siklus konsumtif jangka pendek yang destruktif.

Pada dekade 1980-an hingga 1990-an, pemandangan di pedesaan Bali diwarnai oleh paradoks yang ganjil. Mobil-mobil sedan mewah dan sepeda motor baru terparkir di depan rumah beratap bambu tanpa garasi yang layak. Gaya hidup metuakan atau mabuk-mabukan tuak selepas kerja menjadi pelarian atas gegar budaya yang akut.

Lebih parah lagi, meja-meja judi dan sabungan ayam atau tajen serta spekulasi togel menjadi lubang hitam yang menyedot habis kekayaan instan tersebut. Sifat paternalistik yang kuat membuat beberapa kepala keluarga Boomers merasa menjadi "raja kecil" yang tak akuntabel dalam mengelola harta keluarga. Pernikahan berkali-kali marak terjadi, yang di kemudian hari menyisakan bom waktu berupa sengketa waris internal keluarga yang memecah persaudaraan sekandung atau semeton.

Pada titik inilah, sebagian Boomers Bali bertindak sebagai agen utama perontokan ruang hidup mereka sendiri. Mereka gagal menyekolahkan anak-anak mereka karena berasumsi bahwa pundi-pundi uang sewa tanah tidak akan pernah habis hingga tujuh turunan.

Ketika kontrak-kontrak tanah itu berakhir atau ketika krisis ekonomi menghantam, terjadilah pemiskinan struktural pada generasi kedua. Tanah sudah beralih fungsi menjadi beton milik orang lain, uang sudah lama menguap di arena judi, sementara anak-cucu tidak memiliki kapasitas intelektual maupun keterampilan untuk bersaing di dalam industri yang kian kejam. Mereka menjadi penonton yang terasing, menatap nanar aspal jalanan yang dulunya adalah tempat kakek mereka menanam padi.

Jebakan Ekonomi Rente

Kelemahan struktural terbesar dari generasi Boomers Bali, termasuk pada kelompok yang dianggap sukses mengamankan asetnya, adalah kenyamanan semu yang dilahirkan oleh ekonomi rente. Sukses mengamankan tanah tidak otomatis berarti sukses membangun daulat ekonomi.

Kebanyakan Boomers Bali merasa sudah cukup aman dan sejahtera hanya dengan menjadi tuan tanah pasif. Mereka menerima uang sewa tahunan dari ekspatriat atau investor Jakarta yang mendirikan vila, restoran, dan resor di atas lahan mereka. Mereka membiarkan pihak luar mengelola manajemen operasional, menyerap risiko bisnis, dan mengantongi keuntungan bersih yang jauh lebih besar. Boomers Bali memilih duduk manis di bale banjar, menikmati hasil sewa, dan fokus pada aktivitas adat-ritual.

Pola pikir ekonomi rente ini menciptakan ilusi kemapanan yang rapuh. Boomers Bali berhasil mengumpulkan kekayaan material, tetapi gagal melakukan transfer literasi finansial dan gagal menyiapkan regenerasi kepemilikan usaha. Mereka tidak melatih anak-cucunya bagaimana cara memutar modal, membaca laporan keuangan, atau membangun jaringan bisnis mandiri.

Anak-anak mereka dididik untuk menjadi penikmat sisa kontrak lahan atau didorong menjadi pekerja upahan di tempat lain. Akibat kegagalan estafet ini, ketika industri pariwisata Bali dihantam krisis global berulang kali, mulai dari Bom Bali hingga hantaman pandemi, rapuhnya fondasi ekonomi rente ini langsung telanjang. Bali kehilangan kedaulatan ekonominya karena sektor-sektor strategis dan hulu pariwisata telah berpindah tangan secara permanen ke pemilik modal luar, menyisakan masyarakat lokal di sektor hilir yang rentan terhadap guncangan.

Menghitung Sisa Lahan

Dampak dari kenyamanan semu ekonomi rente serta kepatuhan hierarkis Boomers terhadap narasi pembangunan Orde Baru kini sepenuhnya ditumpahkan ke pundak Generasi Milenial dan Gen Z Bali. Menuduh generasi muda Bali hari ini mengalami disorientasi etos kerja atau mengidap sindrom anak manja adalah sebuah penghakiman moralistik yang tidak adil dan buta terhadap struktur sosiologis yang ada. Karakteristik daya juang manusia tidak pernah lahir dari ruang hampa; ia dibentuk oleh sejauh mana medan perang zamannya menyediakan ruang untuk bertarung.

Generasi Boomers Bali bertarung di era emas di mana kompetisi belum sepadat sekarang, ruang kosong di sektor industri masih melimpah, dan yang paling krusial adalah harga tanah masih masuk akal.

Sebaliknya, Gen Z Bali hari ini lahir di tengah lanskap yang sudah jenuh, padat, dan tidak ramah terhadap pendatang baru lokal. Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali, indeks harga properti dan lahan di Bali menempati salah satu posisi tertinggi di Indonesia, yang tidak sebanding dengan Upah Minimum Provinsi Bali (UMP) yang merangkak lambat di kisaran 2 hingga 3 juta rupiah.

Nilai Jual Objek Pajak yang meroket gila-gilaan, yang dipicu oleh spekulasi properti dan obral tanah massal oleh generasi sebelumnya, membuat anak muda Bali hari ini menghadapi realitas yang mustahil. Mereka tidak akan pernah mampu membeli rumah tinggal di atas tanah kelahiran mereka sendiri hanya dengan mengandalkan gaji sebagai pekerja formal lokal.

Gen Z Bali tidak lagi bersaing dengan sesama pemuda antar-banjar untuk menjadi pelayan hotel bintang lima. Mereka dilempar ke dalam arena pertarungan global yang sarat dengan disrupsi digital, kecerdasan buatan, serbuan tenaga kerja asing yang menguasai posisi manajemen puncak, serta penetrasi modal transnasional yang tidak memiliki ikatan emosional dengan taksu Bali.

Ketika anak muda Bali hari ini memilih jalur karier yang tidak biasa, menjadi pekerja kreatif independen, freelancer teknologi, pembuat konten, atau seniman kontemporer yang mengabaikan struktur formal, hal itu sering kali disalahartikan oleh para orang tua Boomers sebagai gejala kurang daya juang. Padahal, itu adalah bentuk adaptasi paling logis dan taktik gerilya untuk bertahan hidup di tengah ruang fisik Bali yang semakin menyempit, mahal, dan terkepung. Mereka bertarung di medan perang yang tidak lagi membutuhkan kekuatan fisik otot petani, melainkan kelincahan nalar digital.

Babak Akhir Sertifikat

Pada akhirnya, lanskap Bali hari ini adalah sebuah monumen hidup dari akumulasi pilihan-pilihan pragmatis, air mata pengorbanan, kesuksesan mobilitas vertikal, sekaligus blunder historis yang dilakukan oleh Generasi Baby Boomers. Mereka yang memilih bertahan mempertahankan tanahnya dan mengelolanya secara organik terbukti menjadi jangkar kebudayaan yang menyelamatkan desa. Mereka yang berhasil menukar tanah dengan pendidikan telah melahirkan barisan birokrat dan intelektual kelas menengah baru. Namun, mereka yang kalah oleh arus konsumerisme dan jebakan ekonomi rente telah mewariskan kerentanan ekonomi yang akut bagi keturunannya.

Bali kini sedang memasuki fase baru yang krusial dalam sejarah perebutan ruang hidupnya. Waktu terus berjalan maju, dan Generasi Boomers Bali secara perlahan mulai memasuki masa purnatugas, melangkah menuju fase kontemplasi di desa-desa mereka yang semakin dikepung beton vila.

Pertanyaan besarnya kini tidak lagi berkutat pada bagaimana masa lalu mengorbankan diri demi masa depan keluarga, melainkan sebuah pertanyaan terbuka sosiologis yang menuntut pembuktian nyata. Mampukah generasi muda Bali hari ini merebut kembali kendali atas sisa-sisa tanah, urat nadi ekonomi, dan kedaulatan kebudayaan mereka yang telah terlanjur dikomodifikasi oleh gelombang sejarah? Ataukah mereka memang dikutuk untuk menjadi generasi terakhir yang memegang sertifikat tanah di rumah mereka sendiri?

Jawabannya tidak akan pernah ditemukan dalam lembar-lembar memoar kejayaan Orde Baru, melainkan pada bagaimana nalar dan akal sehat generasi hari ini membaca tanda-tanda zaman yang bergerak kian bising dan cepat di bawah langit Bali yang kian sumpek. (*)

Menot Sukadana